Dewan Tuding Tiga Elemen Pemkot Bertanggungjawab Soal Rp1,7 DAK Alkes

Aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rp1,7 Miliyar yang bermasalah kini mulai diperdebatkan. Simpang siur tentang DAK tahun 2008 itu mengundang pertanyaan sejumlah anggota DPRD Kota Bima. Pihak Dewan sejak dua tahun belakangan (2008-2010) selalu memertanyakan dan meminta penjelasan eksekutif  tentang aliran dana itu. Kini anggota dewan menuding empat elemen di eksekutif, Bappeda, Bagian Keuangan Dikes dan Sekda yang paling bertanggungjawab soal fisik dana tersebut.     
Kota Bima, TIMUR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sengaja diundang Pemkot Bima untuk mengaudit dan menelusuri aliran dana itu telah menyelesaikan tugasnya, namun resume hasil pemeriksaan belum diserahkan oleh BPK.
Menyoal simpang siurnya DAK Dikes Rp1,7 miliar, Ketua komisi C DPRD Kota Bima H A Rahman H Abidin,SE menegaskan, seharusnya pertanyan tentang keberadaan dana itu diarahkan ke pihak eksekutif, dalam hal ini ujar dia, empat elemen harus bertanggungjawab yakni Bappeda, Bagian Keuangan, Dikes dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda). “Persolan itu seharusnya ditanyakan saksi hidup yang lebih memahami aliran dana tersebut,” ujarnya di sekretariat DPRD Kota Bima Selasa (20/4).
Pihak yang disebutkannya itu menurut A Rahman, sangat tahu dan harus bertanggungjawab kemana aliran DAK yang bermasalah tersebut, soal masih ada atau sengaja diraibkan, ujar dia yang mengetahui persis adalah Sekda, jika memang disilvakan pada rekening, pada rekening siapa, yang jelas mestinya bukan rekening pribadi. “Tanyakan pada mantan Sekda, pasti tahu,” ungkapnya kepada wartawan.
Rahman juga heran, karena anggaran dari dana DAK tahun 2008 itu belum juga direalisasikan sesuai dengan alokasinya meski sudah masu tahun ke tiga, mestinya kata dia, anggaran tersebut sudah direalisasikan pada tahun itu juga. Bukan malah tertunda bertahun-tahun, karena dalam aturannya dana tersebut harus dikerjakan pada tahun keluarnya anggaran.
“Tidak bisa ditunda apalagi disilvakan, Dewan pada setiap rapat banggar dengan eksekutif selalu memertanyakan item dana tersebut. Kapan direalisasikan, justeru faktanya pihak banggar eksekutif tidak tahu,” katanya heran.
Penegasan yang sama juga dilontarkan Anggota Dewan yang juga Ketua DPC PDIP, Jaidin M Sidik. Dana jaminan di BRI Cabang Bima, sesungguhnya hanya berkisar Rp10 Miliyar, jika benar disilfakan dengan dana Alkes Rp 1,7 Miliyar, tentu jumlahnya bertambah.
Jaidin mengaku sepengetahuan dirinya, dana itu tidak bertambah atau stagnan pada posisi awal sesuai alokasi DAK untuk tahun ini. “Ini semakin mengindikasikan bahwa dana Alkes tersebut memang ada masalah. Sudah menjadi kebiasaan eksekutif kalau terjadi masalah, pihak Dewan dijadikan tukang cuci baju mereka,” kesalnya.
Ditanya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap aliran dana Alkes tersebut, Jaidin mengatakan harus menunggu hasil audit BPK terlebih dahulu, jika resume BPK menyimpulkan telah terjadi pelanggaran dan penyalangunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan, keduanya menyerahkan sepenuhnya pada hasil audit. “Tunggu saja resume BPK. Mereka yang berkompoten dan berwenang serta memahami sistematika audit. Kita apresiasi kerja mereka,” ujarnya.
Terkait konsekuensi hukum terhadap hasil temuan BPK, menurut baik Rahman mapun Jaidin sepakat jika memang masalah itu mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan anggaran, maka harus ditindaklanjuti ke persoalan hokum.
“Kalau terbukti ada tindak pidananya wajib hukumnya didorong dan dimintai pertanggung jawaban, bagi siapapun yang menyalahi aturan,” tegasnya. (Tim.05)

Mantan Sekda Tak Tahu Aliran Dana Alkes

KOTABIMA,TIMUR- Disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab oleh anggota dewan berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat kesehatan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima 2008, mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bima, Drs H Maryono Nasiman, MM, mengaku tidak tahu menahu kemana arah aliran dana sebesar Rp1,7 miliar yang masih bermasalah  tersebut. Tudingan Dewan tentang keterlibatan dirinya sebagai saksi hidup dan saksi sejarah, terkait aliran dana Alkes senilai Rp 1,7 Miliyar, Maryono Nasiman, secara tegas menampiknya.
Ditemui Wartawan Rabu (21/04) di kediamanya, Mantan Sekda Kota Bima, mengaku tidak tahu menahu kemana sesungguhnya aliran dana tersebut. “Tanyakan pada SKPD terkait, Bagian Keuangan,” tampiknya.
Dikatakannya, Sekda sifatnya mengoordinasi saja, kaitan bagaimana alur dan mekanisme penggunaanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab SKPD (Dikes) yang bersangkutan. Sesuai dengan amanat Peratruran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2009 bahwa Sekda bisa mendelegasikan sebagaian kewengan, termasuk tanggungjawab keuangan kepada unit kerja yang berada dibawahnya. “Kewenangan pengaturan keuangan dan lain sebagainya, menjadi tanggung jawab SKPD, Sekda hanya bertanggung jawab pada Bagian yang ada di sekretariatan,” jelasnya.
Menurutnya, realisasi dan penggunaan anggaran Alkes tidak pernah  dilaporkan padanya. Keterkaitannya sebagai Sekda dan saksi hidup, hanya bersifat koordinasi. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan aliran dana, sudah digunakan atau masih ada di rekening Pemkot-sama sekali bukan kewenangannya. Meskipun amanat undang-undang Sekda berwenang mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.
Diceritakannya, pada saat penyusunan RAPBD Tahun 2008 antara Kadis Kesehatan saat itu Drs Sarjan dengan Kabag Keuangan H Umar, AR, SH, terjadi perdebatan kaitan dengan dana Alkes Rp1,7 Miliyard. Kadikes bersih kukuh dana itu belum dipergunakan dan meminta untuk dianggarkan pada RKA Dinasnya, sementara Kabag Keuangan justeru mengaku bahwa anggaran itu sudah terealisasi.
“Antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kabag Keuangan sempat bersih tegang dan sangat emosional, mendebatkan anggaran Alkes itu,” cerita Maryono.
Disarankannya, agar semua pihak tidak mereka-reka data dan informasi serta tidak saling melempar tanggung jawab yang justeru akan memperkeruh keadaan. Ia meminta semua menunggu  penyerahan resume hasil audit BPK.  “Apakah dana Alkes raib dan tidak bisa dipertanggung jawabkan atau tidak,”
Jika hasil audit BPK terindikasi terjadi penyimpangan, kata dia, konsekuensi hukumnya harus ditegakkan, “Siapapun oknum yang menyalahgunakan anggaran Negara, harus bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.
Kata dia, secara fisik, uang tidak boleh hilang begitu saja tanpa ada realisasi program. Kalaupun sudah dikerjakan, harus ada pertanggungjawabannya. Karena sifatnya program itu sangat mustahil hilang, jika memang pengerjaanya diberikan ke pihak ketiga pasti tertera jelas siapa rekanannya. “Untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut, perlu dilakukan pengusutan dan penyidikan,” ujarnya. (Tim.05)

Pemkot VS PGRI, Masuki Tahap Kesimpulan

KOTABIMA,TIMUR- Senin depan (26/4) perseteruan antara PGRI versus Pemkot Bima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memasuki tahapan pembacaan kesimpulan. Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kota Bima telah menyelesaikan kesimpulan dan alasan berkaitan dengan kasus itu. Demikian disampaikan ketua Tim PH Pemkot Bima, Syahrullah SH MH, di ruang kerjanya Selasa (21/4).
Tim PH Pemkot Bima, akan membacakan kesimpulan dan alasan yang berkaitan dengan tuntutan para guru tentang mutasi yang dilakukan Pemkot Bima Kamis ini di PTUN Mataram.
Kepada Koran Timur, Ketua Tim Syahrullah, SH,MH, mengatakan, kesimpulan yang akan disampaikan pihaknya, merujuk dari fakta hukum bahwa tuntutan para guru, memang tidak bisa membuktikan secara syah dan menyakinkan, kalau mutasi dan kepindahan tempat mengajar ada unsur kesengajaan yang tak berdasar, “Pemindahan dan mutasi yang dilakukan tidak ada bukti kesewenangan. Karena pada prinsipnya, setiap mutasi yang dilakukan selama ini, baik di berbagai instansi dan para guru, telah memenuhi proses dan mekanisme yang di amanatkan undang-undang,” ujar Syahrullah.
Proses mutasi yang dilakukan Baperjakat ujarnya, diawali dari usulan SKPD masing-masing pada Walikota Bima. Selanjutnya diproses dan dirapatkan di tingkat Baperjakat, “Proses dan irama ini menguatkan fakta hukum, memang tidak ada unsur kesengajaan yang tidak berdasar, terkait mutasi para guru tersebut,” jelasnya.
Kaitan kesimpulan PTUN tentang pihak yang menang dalam gugatan PGRI itu, Syahrullah optimis, memenangkan gugatan tersebut, “Tunggu kesimpulan kamis mendatang. Melihat fakta hukum persidangan, kami yakin memenangkan gugatan PGRI pada pihak Pemkot,” ungkapnya. (Tim.05)

Gedung Putih Walikota, Rampung Bulan Juni

KOTA BIMA, TIMUR- Pembangunan gedung putih Walikota Bima direncanakan rampung secara keseluruhan pada bulan Juni Tahun 2010, secara fisik saat ini penyelesaian kantor megah tersebut telah mencapai 90 persen. Demikian dijelaskan Pimpro pembangunan Kantor Walikota, Syafruddin ST, di kantor Pemkot Bima Senin (19/4).
Menurut Syafruddin, secara fisik presentasi sisa pengerjaan sedang dilaksanakan pihak kontraktor.  Ia mengaku beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengerjaan kantor tersebut, yakni, adanya perubahan penataan dan perubahan teknis, Hal lain yang mempengaruhi, adanya bencana alam seprti gempa bumi yang melanda Bima dan sekitarnya beberapa waktu lalu yang mengakibatkan sejumlah bagian bangunan rusak dan harus diperbaiki kembali.
“Kendala itulah yang menjadi penghambat laju penyelesaian pembangunan kantor Walikota, dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, total anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan kantor Walikota, sebesar Rp10,252 Miliyar. Biaya itu membengkak lantaran terjadi bencana alam, dan juga adanya perubahan tata bangunan secara teknis, seperti pembangunan kubah, dalam perencanaan hanya 7,8 meter, menjadi 9,40 meter. “Hal inilah yang membuat anggaran membengkak,” ujarnya.
Anggaran tambahan untuk bencana alam ujar dia, sebesar Rp. 701 Juta, anggaran itu tidak semua dipergunakan untuk perbaikan kerusakan akibat gempa, tetapi dipergunakan juga untuk penambahan pengerjaan, sebesar Rp300 Juta.
Berkaitan dengan rencana pembangunan gedung sayap yang berlokasi di sebelah kiri dan kanan kantor induk, menurutnya sudah dianggarkan. Namun yang menjadi kendala belum diserahkannya asset tanah yang ada di bagian timur dan barat lokasi pembangunan. “Masih ada dua lokasi yang terisi oleh kantgor miliknya Pemda Kabupaten Bima,” jelasnya. (Tim.05)

Cipta Karya Utamakan Program Prioritas

KOTA BIMA, TIMUR-Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima, lebih memrioritaskan usulan langsung dari masyarakat Kota. Hal itu untuk menjamin program langsung menyentuh masyarakat bawah. Demikian dijelaskan Kabid Cipta Karya, H Ridwan Tayeb, Selasa (13/04) di ruang kerja
Program prioritas dimaksud menurut Ridwan, merupakan program  kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk dilaksanakan. Sedangkan infrastruktur cipta karya  pelaksanaannya tetap  melihat skala prioritas kebutuhan yang lahir dari usulan  masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan.
Dijelaskan Ridwan selain melihat langsung kebutuhan masyarakat, rujukan program untuk tahun 2010 juga disesuaikan dengan Musrenbang dan dari hasil reses Dewan. “Tolak ukur perencanaan program infrastruktur terbangun Tahun 2010 dengan melihat tiga komponen mulai dari kebutuhan masyarakat dan pengamatan lapangan, hasil musrenbang dan reses Dewan itulah yang menjadi acuan perencanaan program,” jelasnya.
Bidang Cipta Karya, ujar Ridwan, telah merencanakan program air bersih sebanyak delapan paket dengan total anggaran sekitar Rp 700 juta, program sanitasi dan drainase sebanyak 24 paket dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 Milyar, pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 6 paket dengan total anggaran sekitar Rp 400 Juta serta perbaikan jalan lingkungan sebanyak 30 paket dengan anggaran sekitar Rp 2 Milyar. “Sehingga estimasi anggaran pelaksanaan program tersebut berkisar Rp 5 Milyar,” rincinya.
Menurutnya, perencanaan program tahun ini bukan saja dilatarbelakangi unsur pemerataan tetapi juga diutamakan karena kebutuhan dan urgensi penanggulangannya, yakni lebih mengutamakan sifat membutuhkan perbaikan infrastrukturnya.  Dicontohkannya, untuk pelaksanaan program air bersih yang berlokasi di Wenggo, Penana’E, Rite Jatibaru dan Nungga. Semuanya berdasarkan prioritas daerah krisis air bersih. (Tim.05)

Ketua Pengadilan Bima, Pisah Kenal

BIMA,TIMUR-Saat ini PN Negeri dipimpin ketua baru, Majedi Hendi Siswara SH, acara penyerahan tugas kepada Majedi digelar di Paruda Parenta Selasa (13/4) setelah ketua yang lama H Yuliusman akan berpindah tugas di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan jabatan baru sebagai Ketua Pengadilan Tinggi. Pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua dipengadilan Negeri Bima.
Dalam sambutannya, Yuliusman menyampaikan rasa terimaksih yang mendalam pada seluruh masyarakat Kota dan Kabupaten Bima yang telah bersama-sama membangun dan berpartisipasi menciptakan supremasi  hukum yang baik. Atas kesadaran ynag tinggi seluruh masyarakat piranti hukum dan tata aturan dapat dipatuhi.
Pada Bupati dan Walikota Bima, Yulias merasa bangga atas segala dukungan dan kerjasama. “Hampir tidak ada jarak antara kita semua, itulah kenangan terindah yang tidak bisa dilupakan,” ungkapnya.
Sementara ketua PN baru berharap kerjasama yang telah terbangun selama ini antara pengadilan dengan Muspida Kabupaten dan Kota Bima, dapat terus ditingkatkan dan terjalin. Karena tanpa kerja sama yang baik mustahil semua kegiatan terkait dengan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Bupati Bima, H ferry Zulkarnaen ST yang mewakili pemerintah Kota dan Kabupaten Bima, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa pada pejabat lama. Menurutnya, pengabdian dan dedikasi Yulius bagi penegakan dan tertib hukum di wilayah Bima sangat berarti. “Apa yang telah dipersembahkan Yulius memberikan warna tersendiri bagi keberlangsungan penataan kesadaran hukum bagi warga Kota dan Kabupaten,” katanya. (Tim.05)

Umar dan Maryono Siap Bersaing Dampingi Qurais

KOTA BIMA,TIMUR-Dua mantan pejabat Kota Bima, yang disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping HM Qurais H Abidin sebagai Wakil Walikota mengaku siap berkompetisi mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota. Mereka adalah mantan Wakil Walikota Bima,  H Umar H Abubakar BA, dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs H Maryono Nasiman,MM,.
Kesiapan itu dinyatakan H Umar H Abubakar, ketika dikonfirmasi Koran ini saat usai upacara perayaan HUT Kota Bima ke- 8  Sabtu (10/04) di halaman Kantor Walikota baru.
 Umar mengaku siap karena beberapa alasan, pertama ia melihat fondasi dasar yang telah diletakkan oleh almarhum Walikota Bima Drs HM Nur A Latif harus dilanjutkan, karena apa yang telah dilakukan oleh almurhum menurutnya sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bima, fondasi pembangunan itu harus tetap lanjutkan. “Kalau masyarakat meminta saya menjadi Wakil Walikota saya bersedia. Tetapi semua berpulang dari kemauan dan persetujuan dari partai pengusung (Koalisi Rakyat bersatu, red) dan terpenting sekali lahir dari keinginan H Qurais, karena Walikota lebih paham secara pribadi siapa yang cocok menjadi pendampingnya,” katanya kepada Koran Timur, Sabtu lalu.
Menurutnya, proses pemilihan Wakil Walikota Bima harus tetap mengacu pada mekanisme dan Undang-Undang, Pada saatnya nanti pendamping Walikota memang akan dipilih karena tuntutan kebutuhan dan juga amanat undang-undang.
Namun Umar tidak menjelaskan lebih jauh wacana pencalonan dirinya itu menjadi Wakil Walikota Bima untuk yang kedua kalinya, pada prinsipnya menurut dia, jika memang masyarakat menginginkan dirinya menjadi pendamping H Qurais ia siap, namun hal itu tidak mudah, karena partai pengusunglah yang mengusulkan dan juga atas persetujuan dari Walikota yang menjabat saat ini dan juga siapa yang dianggap bisa bekerjasama untuk melanjutkan cita-cita dari almurhum Drs HM Nur A Latif.
Di tempat yang sama, mantan Sekda Kota Bima, Drs H Maryono Nasiman,MM, juga siap menjadi calon pendamping Qurais jika masyarakat menginginkan dirinya menjadi Wakil Walikota Bima. Sebagai warga Kota Bima ia mengaku siap mengemban tugas  mulia tersebut. Namun Maryono tetap mengedepankan aturan main, yakni dari partai pengusung yang berhak mengusulkan dan juga Walikota yang menjabat. “Jika partai pengusung dan Walikota menginginkan saya jadi Wakil Walikota, saya bersedia,” tegasnya.
Dikatakannya, proses penjaringan Wakil Walikota ada mekanisme dan sudah diatur undang-undang, ia meminta semua pihak menghormati mekanisme itu. Kendati Undang-undang sudah mengamantkan kekosongan Wakil Walikota pasti akan ada penggantinya, namun harus menunggu terlebih dahulu pelantikan Walikota devinitif baru akan direncanakan siapa saja yang layak mendampingi Walikota tersebut.
Seperti yang pernah dilansir Koran ini sebelumnya, sejumlah nama terus saja mengalir dan terus dibicarakan untuk menjadi calon Wakil dari H Qurais H Abidin. Namun dari sekian nama yang muncul itu menurut pendapat umum di khalayak, nama-nama itu menjadi empat orang yang dianggap layak dan berpengalaman dalam hal pengelolaan pemerintahan, mereka adalah H Umar H Abubakar, Drs Maryono Nasiman, MM, Subhan HM Nur, SH dan juga H Abubakar Maalu, SH. (Tim.05)

Larang Orang Mencuri, Leher Warga Tolotongga Ditebas

Bima, TIMUR- Nahas dialami Alimin (31) warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta, karena melarang orang mencuri dirinya harus menerima sabetan parang di lehernya oleh kawanan pencuri. Akibatnya leher Alimin nyaris putus akibat sabetan parang.
Informasi yang dihimpun Koran Timur di RSUD Bima, peristiwa itu terjadi Sabtu (10/4) sekitar pukul 18.00 Wita di dusun Wane  Kecamatan Monta. Saat itu Alimin menemui tiga orang di Desa Wane, ketiga orang tersebut diduga telah mengambil mesin air milik salah seorang warga, korban saat itu hendak membujuk tiga orang untuk mengembalikan barang yang bukan haknya itu kepada pemiliknya.
Rupanya niat baik korban untuk membujuk para pelaku tidak diterima baik, malah tiba-tiba salah seorang dari mereka mengarahkan parang tajam ke arah korban, Alimin tidak menyangka akan mendapatkan serangan dari ketiga pelaku, lantaran sebelumnya mereka bicara baik-baik, korban saat itu secara refleks menahan parang dengan tangan kanannya, namun pelaku tidak diam saja dan parang terus diayunkan hingga mengenai leher korban. Darah seketika muncrat dari leher korban dan tangan nyaris putus akibat terkena parang.
Keluarga korban, Nasrudin, mengaku Alimin adalah pembantu polisi (Polmas) di desa asalnya Tolotangga, kemungkinan karena mengenal tiga pelaku, korban  mendatanginya di Desa Wane, menurut cerita Nasarudin, korban saat itu sempat duduk bersama dengan tiga orang pelaku di serambi milik salah seorang warga dan meminta tiga orang itu mengembalikan mesin air. Namun setelah beberapa lama korban berbicara, tiba-tiba salah seorang dari pelaku langsung menyerang korban dengan parang.
Sebenarnya, ujar Nasrudin, saat itu korban hendak menjalankan tugasnya ke Desa Wane dan menemui tiga orang yang diduga telah mengambil mesin air milik seorang warga untuk meminta mereka mengembalikan barang curiannya, namun nahas dialaminya, leher dan tangannya nyaris putus akibat sabetan parang para pencuri tersebut.
Saat ini Alimin terbaring lesu di RSUD Bima, kendati telah mendapat perawatan dari tim medis di IGD, namun kondisi luka korban cukup parah, Alimin harus menerima sejumlah jahitan di bebrepa bagian tubuhnya.
Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus itu, hingga berita ini ditulis, tiga orang yang diduga telah menganiaya korban belum ditangkap. (Tim.01)

Hentikan Penggunaan Mobdis saat Kampanye

Bima, TIMUR-Diduga masih ada pelanggaran penggunaan fasilitas Negara oleh calon Bupati Bima icumbent pada tahap awal jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kendati Peraturan KPU tegas melarang, namun di sejumlah lokasi kampanye masih banyak ditemui mobil-mobil dinas dan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat langsung mendukung salah satu calon Bupati incumbent.
Tiga pasangan calon Bupati Bima, masing-masing Drs Zainul Arifin-Drs Usman AK (Zaman) H Suhadin-Drs Sukirman Azis,SH (Idaman) dan Arie Wirawan Harun Al Rasyid-Drs HM Nadjib Ali (Nazar) Jumat lalu  mendatangi KPUD dan panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) guna memrotes sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Incumbent H Ferry Zulkarnain, ST-Drs H Syafruddin HM Nur, MSi (Fersy). Mereka minta KPUD tegas dan tidak berat sebelah menerapkan aturan.
Ketua tim Pemenangan pasangan Zaman, Drs HM Nur AK, kepada sejumlah wartawan di kantor KPUD menyatakan, mestinya tidak ada pengecualian dalam penerapan aturan KPU itu, termasuk penggunaan fasilitas dan anggaran Negara dalam program kampanye terselubung yang dibungkus dengan kegiatan pemerintah, ia juga memertanyakan kegiatan BBGRM yang dilakukan oleh Pasangan Fersy yang seharusnya pada saat kampanye tidak boleh dilakukan.
Sejak ditetapkan jadwal kampanye 8 April oleh KPUD ujar dia, mestinya semua kegiatan yang berkaitan Kepala Daerah harus dihentikan, mengingat potensi pelanggaran sudah jelas, seperti penggunaan program sebagai alasan kampanye terselubung, terlibatnya PNS dalam setiap kegiatan dan juga potensi penggunaan  anggaran pemerintah untuk alasan program. “Ini yang paling penting, yakni PNS jangan ada di arena, karena aturan jelas dan ini tidak boleh terjadi,” katanya pada sejumlah wartawan usai menemui ketua KPUD Kabupaten Bima, Drs Ichwan Putra Syamsuddin, M.AP, Jumat (9/4)
Kedatangan Nur di KPUD bersama dengan tiga pasangan calon minus H Suhaidin, hanya ingin menegaskan kepada KPUD agar aturan yang telah disepakati tidak malah dilanggar oleh calon, termasuk soal netralitas KPUD juga dalam hal menerapkan aturan yang dinilainya berat sebelah. “Kita tidak ingin ada aturan yang dijalankan setengah-setengah, dan yang paling penting jangan ada kegiatan yang mengarah pada kampanye terselubung yang dibungkus dengan kegiatan pemerintah,” katanya.
Ia meminta semua pihak mengawasi jalannya proses kampanye, utamanya Panwaslu dan juga masyarakat luas juga berhak mengawasi proses Pemilukada agar keinginan untuk lahirnya sebuah tatanan demokrasi dapat dicapai.
Hal senada juga disampaikan calon Bupati Drs H Zainul Arifin, MSi, mestinya kata dia BBGRM tidak boleh dilanjutkan sebelum proses kampanye berakhir, selain itu BBGRM juga tidak boleh ada di arena kampanye. Seperti di Kabupaten Dompu, BBGRM tidak ada selama proses kampanye, karena memang itu tidak dibolehkan. “Kita lihat contohnya di Dompu saat ini tidak boleh ada BBGRM, pada jaman saya dulu juga hanya perencanaanya saja, tekhnisnya belum boleh dilakukan,” katanya.
Selain itu ia juga menyoal ijin cuti yang seharusnya sudah diberlakukan bagi calon incumbent yang hingga saat ini belum diterapkan, bahkan jika cuti tidak diberlakukan maka potensi pelanggaran justeru akan makin besar.
Di lokasi yang sama calon Wakil Bupati pasangan Idaman, Drs Sukirman Azis, SH,  menyoal tentang maraknya Posko pemenangan liar yang tersebar di sejumlah Desa, meski jelas dalam aturan tidak boleh mendirikan Posko, namun tetap saja hal itu dilakukan. “Ini perlu ditertibkan, jika tidak mau dibongkar maka kita tetap protes, dan Panwaslu harus melihat itu,” katanya.
Kendati ia juga tidak keberatan jika pendirian Posko itu boleh dilakukan hanya satu di setiap Kecamatan, namun hal itu juga harus melalui kesepakatan dari semua calon yang ada. “Ini tidak masalah tapi juga harus ada kesepakatan dari semua calon yang ada agar tidak terkesan yang mendirikan Posko hanya mereka yang memiliki uang saja,” katanya.
Mantan ketua KPUD Kabupaten Bima ini mengatakan semua aturan yang telah ditetapkan harus dijalankan sepenuhnya, hal ini juga memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat, bukan malah mengajak masyarakat melanggarnya. “Kita ingin demokrasi ini kita mulai, kapan lagi memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat jika tidak dilakukan pada momen seperti ini sekarang,” ungkapnya.
Setelah bertemu beberapa saat dengan ketua KPUD Kabupaten Bima, tiga pasangan calon Bupati Bima dan timnya yang protes itu juga melanjutkan ke kantor Panwaslu untuk menyampaikan protes terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan Incumbent. (Tim.01)

Soal Tenaga Honor, Walikota Minta Jaksa Usut Pejabat yang Terlibat

KOTA BIMA,TIMUR-Masalah tenaga honor dan tenaga database di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima masih menjadi benang kusut yang belum bisa diurai, bertahun-tahun masalah tenaga honor dan database selalu menjadi alat bagi oknum pejabat tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
Pelaksana tugas (plt) Walikota Bima, HM Qurais H Abidin mengaku telah meminta pihak Polresta Bima dan Kejaksaan Negeri Raba Bima mengusut tuntas untuk menangani persoalan yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemkot tersebut.
Saat ini ujar dia, sekitar 2000 tenaga honor di pemerintahan Kota Bima masih menjadi bermasalah, jumlah itu cukup mengagetkan jika dilihat dari jumlah tenaga Honor yang telah mendapatkan SK pengangkatan menjadi Pegewai Negeri Sipil (PNS), dan disinyalir ada oknum pegawai Pemkot yang terlibat mamanipulasi data serta menjanjikan database. “Jika memang ditemui ada yang terlibat saya tidak main-main dan akan ditindak tegas jika memang ada yang terlibat dalam menjanjikan database dan semacamnya,” ujarnya.
Menurut Qurais, jumlah tenaga honor sekitar dua ribu tenaga Honda menjadi   beban Pemkot yang sampai kapanpun jadi benang kusut. “Gara-gara hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat, masyarakat dan pemerintah jadi bebannya. Ulah oknum seperti ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menanganinya,” ujarnya.
Ia mengaku paling tega menghukum setiap pegawai yang bermasalah. Dan meminta mereka tidak berbuat di luar aturan dan ketentuan yang berlaku. “Karena anda akan mempertanggung jawabkannya,” tegasnya.
HM Qurais H Abidin yang berbicara pada pada acara Tasyakuran HUT Kota Bima Sabtu malam (10/4) di halaman parkir Kantor Walikota Bima meminta aparatur bekerja sesuai tigas pokoknya masing-masing. “Jangan berbuat yang melanggar hukum dan tata aturan yang berlaku. Apabila ditemui cara kerja yang melanggar, saya tidak segan-segan memasukan oknum tersebut ke penjara,” katanya.
Walikota berharap kepada seluruh aparatur pegawai Pemkot agar senantiasa memahami tugas dan fungsinya, “Jangan coba-coba bermain-main dengan tugas. Pak Wali (Nurlatif, red) dulu masih memahami dan memaklumi kesalahan yang kita lakukan, tetapi saya akan merubah pola itu. Cukup Nurlatif yang terbebani dengan perilaku buruk kita selama ini. Mari kita rubah pola kerja, pola pikir yang mengarah ke hal yang melanggar aturan,” demikian Walikota (Tim.05)

Sembilan Poin Ajakan Qurais

KOTA BIMA,TIMUR-Ada sembilan poin ajakan pelaksana tugas (plt) Walikota Bima HM Qurais H Abidin. Sembilan poin itu diharapkan mampu dimanifestasikan setiap komponen masyarakat Kota Bima.
Qurais yang berbicara pada Upacara HUT Kota Bima ke 8 yang dipusatkan di halaman kantor Walikota Bima yang baru mengajak aparatur birokrat, penegak hukum, mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan merubah paradigma dari pegawai yang dilayani masyarakat menjadi pegawai yang melayani masyarakat.
Poin penting tersebut juga harus dilakukan secara bersama-sama semua lini di birokrasi, sedangkan bagi Camat dan Lurah agar senantiasa menghidupkan kembali nilai-nilai gotong-royong di tengah masyarakat. Selanjutnya juga diharapkan kepada setiap pegawai untuk memantapkan kinerjanya dan menunjukkan kerja yang maksimal.
Poin lainnya, menurut Qurais, yakni bersama-sama mengembangkan potensi daerah yang ada, sebagai bagian dari akselerasi membangun kota yang lebih baik,  lalu setiap birokrasi dapat menjalin kemitraan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat. “Karena dengan menjalin kemitraan yang baik, akan terjalin komunikasi dan kebersamaan membangun daerah Kota Bima,” ujarnya.
Sementara soal penegakkan hukum, ujarnya, diharapkan aparat menjadi garda terdepan  menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian kepada seluruh masyarakat diharapkan mengedepankan pola hidup tertib di segala bidang kehidupan. “Kepada semua pihak diharapkan dapat menjagga hasil pembangunan yang telah ada, untuk menyongsong dan berkarya membangun kedepannya, serta adanya komitmen kerja semua pihak,” katanya. (Tim.05)

Versus PGRI, Pemkot Optimis Menang di PTUN

KOTA BIMA,TIMUR-Perseteruan antara Pemerintah Kota versus PGRI saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan para saksi. Namun upaya me-PTUN-kan Pemkot oleh sejumlah pengurus PGRI nampaknya sia-sia. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sebagai tergugat dalam urusan Kesra guru dan mutasi  sangat yakin mengalahkan pihak PGRI Kota Bima sebagai penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Mataram.
Ketua Tim Pembela Pemkot Bima, Syahrullah SH MH  Sabtu (10/04) usai acara HUT Kota Bima di Halaman Kantor Walikota Bima mengaku yakin memenangkan perkara gugatan ketatanegaraan tersebut, menilik dari dasar hukum dalam pengambilan kebijakan pada persoalan pemberian Kesra guru dan mutasi ia yakin tidak ada yang salah dalam kebijakan tersebut.
Syahrullah, membeberkan sejumlah alasan, yakni jika merujuk pada Peraturan dan amanat Undang-Undang, persoalan pemberian Kesra guru yang disesuaikan dengan kemampuan daerah setempat, jika daerah mampu memberikan tunjangan kesra guru maka akan diberikan tetapi kalau tidak ada kemampuan daerah, bukan menjadi keharusan untuk itu. “Termasuk soal mutasi guru merupakan hak prerogatif kepala daerah dengan melihat kebutuhan dan skala prioritas yang lahir dari kesepakatan Baperjakat,” ujarnya. 
Menurut Syahrullah, proses acara tata usaha Negara pada PTUN Mataram  memasuki tahap pemeriksaan saksi, sebelumnya telah dilaksanakan replik dan duplik. Pihak Pemkot Bima akan mengajukan saksi yang meringankan, antara lain dari BKD, pihak kepala sekolah dan guru. Sementara dari pihak penggugat (PGRI) akan mengajukan saksi ahli.
Kuasa hukum Pemkot Bima yang diketua Syahrullah SH MH dengan anggota Nurdin SH, Jafar Mansur SH MH dan Drs Sukirman Azis SH MH itu, sedang mempersiapkan proses peradilan dengan pengajuan saksi yang meringankan. Selanjutnya tinggal menunggu kesimpulan hakim tentang siapa yang benar dan memenangkan gugatan PTUN tersebut. Pihak Pemkot merasa yakin memenangkan kasus itu. (Tim.05)

Kuburan Bocah Dirusak, Diduga Pelaku Penganut Ilmu Hitam

KOTA BIMA,TIMUR-Kuburan almarhumah Dini Dimiaty Meintari (12 Tahun) di kompleks pemakaman umum Lingkungan Oimbo Kelurahan Kumbe, Jumat (09/04) dirusak orang tak dikenal. Diduga pembongkaran itu berkaitan dengan orang yang mempelajari  ilmu hitam.  Akibatnya keluarga almarhumah Dini resah.
Pantauan Koran ini, kondisi nisan yang bertuliskan nama almarhumah sudah berubah arah, yang pada awalnya menghadap utara, saat ini menghadap ke selatan, keanehan lain juga terlihat pada gundukan tanah kuburan, di situ nampak jelas tapak kaki ukuran orang dewasa.
Ibu almarhum, Nurmi (45) menceritakan Jumat (9/04) pagi sekitar pukul 6.00 Wita, seperti biasa ibunda Dini berziarah ke makam anaknya itu dilakukannya semenjak Dini meninggal dunia Minggu 6 Mei 2010. Kaget bercampur bingung Nurmi ketika melihat kondisi kuburan yang tidak seperti hari-hari sebelumnya. Keganjilan terlihat pada nisan yang berubah arah, munculnya telapak kaki orang dewasa di gundukan tanah kuburan.
Nurmi dan keluarganya kaget, karena hingga saat ini belum mengetahui persis motif dibalik pembongkaran kuburan anak tersebut, yang mereka tahu orang yang tak bertanggungjawab telah merusak kuburan anaknya tersebut.
Sementara menurut ayah Dini, M Tayeb Adi,  belum diketahui persis motif pembongkaran kuburan anaknya itu, jika memang pembongkaran kuburan anaknya itu dilakukan oleh orang untuk mempelajari ilmu hitam, Tayeb dan keluarganya mengutuk mereka. Untuk itu ia berharap pada pelaku agar cepatlah bertobat dan memohon maaf secara baik-baik pada pihak keluarga almarhum. “Datang saja baik-baik dan meminta maaf, Saya tidak akan menuntutnya,” katanya.      
Kepala Urusan Reserse dan Kriminal (Kaur) Reskrim Polresta Bima, Aiptu Nurdin, mengatakan dari hasil olah TKP telah disimpulkan kuburan tersebut memang benar terdapat kejanggalan, namun Nurdin tidak bisa memastikan apakah kuburan tersebut telah berhasil dibongkar oleh pelaku atau belum masih menjadi tandatanya.
Ia mengaku pihaknya hanya mendapati nisan yang telah berubah arah termasuk tapak kaki orang dewasa di atas tanah kuburan yang diduga adalah pelaku yang mencoba membongkar kuburan.
Namun Nurdin memastikan dalam peristiwa tersebut pihaknya tidak menemukan pelanggaran hukum, oleh karena itu polisi tidak bisa melanjutkan penanganan kasus perusakan kuburan Dini. Ia mengaku sebagai pelayan masyarakat tetap akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan laporan masuk. “Bentuk pelayanan yang dilakukan adalah melihat TKP, mendokumentasikan dan mengidentifikasi.” ujarnya.
Namun menurutnya tidak semua kejadian pada TKP akan menjadi masalah yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hukum. Termasuk pada kejadian perusakan kuburan itu, pihaknya tidak menemukan pelanggaran hukum. (Tim.05)

Suasana Haru Selimuti Malam Tasyakuran

KOTA BIMA,TIMUR- Malam tasyakuran HUT Kota Bima ke-8 kali ini terasa sangat berbeda dengan malam tasyukuran tahun-tahun sebelumnya. Suasana haru mewarnai tapak demi tapak acara yang dihelat Sabtu malam (10/04) di halaman Kantor Walikota Bima.
Betapa tidak, setingan acara awal yang menampilkan visualisasi “In Memorium Nur Latif” dengan durasi sekitar empat puluh menit itu, berhasil meluluhkan perasaan undangan yang memadati acara itu. Undangan yang didominasi pegawai Pemkot tersebut, seakan terbawa lamunan tentang perjalanan Nurlatif semasa hidupnya.
Belum lagi tampilnya Komunitas Bima Musik Center (BMC) dengan musikalisasi puisi yang dipersembahkan khusus bagi almarhum, semakin membawa suasana haru yang mendalam bagi semua yang hadir saat itu.
Tidak itu saja, istri almurhum Nurlatif Bunda Roro Soesilawati sepertinya tidak kuasa menyaksikan tahap demi tahap acara yang dipersembahkan untuk suaminya itu, tampak dari raut wajah yang tertunduk haru sepertinya tak kuasa menyaksikan setiap tampilan yang didesain untuk mengenang suaminya.
Walikota Bima HM Qurais H Abidin yang memberikan sambutan khusus, justeru lebih banyak berbicara untuk mengenang almarhum. Qurais mengumpamakan almarhum sebagai lilin yang hanya menyenari tetapi rela mengorbankan diri bagi orang banyak “Sudah banyak orang yang dibuat berhasil dan kaya oleh almarhum, sementara dirinya hanya seperti itu adanya,” ceritanya.
Pada malam tasyukuran itu, komunitas Wartawan juga menyampaikan lagu dan puisi untuk mengenang Nurlartif, Dua lagu dan puisi berturut-turut dilantunkan, lagu gugur bunga dan ayah (lagu kesenangan Nurlatif)-menambah haru suasana malam tasyukuran.
Disamping tampilan acara tersebut, tasyukuran juga di-isi dengan pembagian hadiah berbagai lomba yang diadakan dalam rangka menyambut HUT Kota Bima ke-8. (Tim.05)

Soal BBGRM, KPU Hanya Sebatas Mengimbau

Bima, TIMUR- Berkaitan dengan dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh calon Incumbent, ketua KPUD Kabupaten Bima Drs Ichwan P Syamsuddin, MAP menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi calon untuk bersosialisasi, jika ditemukan pelanggaran maka yang berhak melaporkannya adalah kewenangan dari Panitia Penagawas Pemilu (Panwaslu).
“Kita tidak bisa menghentikan kegiatan yang mengarah ke pelanggaran, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau mereka agar tidak menggunakan fasilitas nmegara untuk alat kampanye,” katanya di kantor KPUD Kabupaten Bima Jumat (9/4) usai menerima protes dari sejumlah calon.
Namun  ia merespon dengan baik dorongan yang dilakukan oleh tiga pasangan calon, termasuk penerapan aturan bagi calon incumbent yang tidak boleh menggunakan program BBGRM sebagai alat terselubung untuk kegiatan kampanye. “Kami di sini cukup merespon apa yang disampaikan oleh tiga pasangan calon, dan kita katakan KPUD hanya berhak menghimbau jika ada pelanggaran, karena ada yang berhak menindak,” katanya.
Ichwan juga merespon laporan dari tiga pasangan calon yang menyoal ada kehadiran pasangan Wakil Bupati calon incumbent saat berjalannya program BBGRM. “Kita tidak boleh menghentikan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itdak ada kewenangan kita untuk itu,” ujarnya. (Tim.01)

Sekolah Gratis Berdampak Positif Majukan Pendidikan

Dompu, TIMUR-Bupati Dompu  H Syaifurrahman Salman SE, mengatakan, upaya pemerintah Kabupaten Dompu untuk bidang pendidikan cukup signifikan, berbagai program seperti pendidikan gratis  sekolah menengah atas sederajat, berdampak positifnya bagi kemajuan pendidikan di Dompu. Demikian disampaikan Bupati Dompu saat digelarnya malam Tasyakuran HUT Dompu ke 195 Sabtu malam lalu.
Dikatakannya, Tahun 2006 dan 2007 saja, yang melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah tingkat pertama hanya 40 persen, namun saat ini sejak Tahun 2009, mencapai 95 persen, pendataan persentase itu merupakan penilaian yang dikeluarkan oleh badan statistik provinsi.
Selain itu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, juga mempengaruhi meningkatnya ibu rumah tangga ke Puskesmas.
Dulu banyak ibu rumah tangga yang enggan ke Puskesmas karena alasan tidak memiliki biaya, namun sekarang peningkatan ibu-ibu yang ke Puskesmas luar biasa dari tahun sebelumnya. Hal itu karena didukung dengan program kesehatan gratis.
Bupati mencontohkan pendidikan dan kesehatan gratis seperti pada saat perang dunia ke II, yakni antara Jepang dengan negara-negara Sekutu Amerika, dua Kota besar di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh sekutu, menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat, dengan kekuatan 1 biji Bom atom radiusnya mencapai 10 KM, Kaisar Jepang saat itu langsung menanyakan kepada tentaranya, berapa rumah sekolah yang rusak dan rumah sakitnya, kaisar segera memerintahkan untuk memperbaiki kembali fasilitas pendidikan dan rumah sakit. “Sepuluh tahun kemudian Jepang mampu melakukannya, dan sekarang menjadi negara maju,” katanya.
   Melalui pendidikan dan kesehatan gratis memiliki pengaruh yang besar besar, yakni mampu mendorong IPM  Kabupaten Dompu, pada Tahun 2006, Dompu ada pada nomor urut 7 se NTB, namun sekarang menjadi No 5, sedangkan kesehatan gratis salah satu pengaruhnya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi, dan juga di bidang bidang yang lain pertanian lumbung padi berturut 3 tahun mendapat penghargaan dari Presiden RI.
Untuk rumput laut, Dompu juga berhasil meningkatkan produksinya yang mencapai 1000 persen hingga mendapat penghargaan dari Menteri Kelautan yakni peringkat 2 Nasional.
Bupati mengajak untuk menciptakan dompu aman dan menjadi daerah demokrasi yang baik, tidak saling menfitnah satu dengan yang lain. “Mari kita bersatu padu, juga dalam acara malam tasyakuran ini mari kita intropeksi diri dan evaluasi,” ajaknya.(K.01)

Upacara HUT Dompu 195 Berlangsung Hidmat

Bupati DompuH Syaifurrahman Salman SE bersama istri saat berziarah ke makam Sultan Dompu.

Dompu, TIMUR-  Upacara Hari  jadi Kabupaten Dompu  195 yang dipusatkan lapangan Pandopo Minggu (11/4) kemarin berlangsung hidmat, selain sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Dompu, acara tersebut juga dihadiri penjabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, pimpinan dan anggota DPRD Dompu serta anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).
Dalam sambutannnya H Syaifurrahman Salman SE, menyampaikan penghargaan yang tulus pada semua pihak yang telah berkomitmen serta berpartisipasi membangun daerah bumi nggahi Rawi pahu berdiri sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Dompu yang sehat, pintar dan religius, merupakan salah satu komitmen bersama untuk pembangunan Dompu, daerah Dompu ujar dia jika dilihat dari sejarahnya memiliki keunikan tersendiri berbeda dengan daerah lainnya yang berada di pulau Sumbawa.
Menurut cacatan sejarah yang ditulis oleh sejumlah pakar, Dompu diperkirakan lahir bersamaan dengan kerajaan Dompu yang diperkirakan tahun 1197 M, dan Dana Dompu di perintahkn secara turun temurun, dari raja pertama Indra  Komala (Dewa batara Dompu) atau Sangkula hingga Raja atau Sultan terakhir yakni Sultan Muhammad Tajul Arifin  Siradjuddin atau raja Dompu ke 29.
Berdasarkan undang undang 44 tahun 1950, kerajaan merubah status jadi daerah swapraja, selanjutnya berubah menjadi Kabupaten dengan kepala daerah Muhammad Tajul  Arifin Sirajudin, mulai terhitung  tanggal 1 Desember 1958 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor UP.7/14/35 tanggal 2 Oktober 1958.
Syaifurrahman Salaman, SE mengatakan hari ulang tahun sedapat mungkin dijadikan sebagai momentum  evaluasi terhadap hal-hal yang telah mampu di perbuat, menilai kekurangan yang masih terjadi, serta antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. “Dan juga memanfaatkan sebagai bekal dalam membuat perhitungan dan perencanaan  untuk menghadapi paradigma baru kinerja pemerintah dan pembangunan yang menuntut kinerja individu dan kelembagaan yang semakin sempurna,” paparnya.
Selain kemajuan yang telah dicapai, tidak sedikit pula hal hal yang membutuhkan perhatian dan kerja keras semua pihak, guna mewujudkan tatanan yang lebih baik menuju masyarakat Dompu sehat, pintar, makmur dan religius sesuai dengan falsafah Nggahi Rawi Pahu.
Momentum hari jadi Dompu Bupati mengajak meningkatkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis menuju masyarakat Dompu, sehat, pintar, makmur dan reliGius.
Berkaitan dengan persoalan politik, Dompu saat ini tengah menyiapkan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, mau tidak mau hal itu pasti akan sedikit berpotensi menimbulkan akses yang mengusik ketentraman dan kedamaian masyarakat. “Saya mengimbau, mari kita bersama sama dengan niat yang tulus ikhlas untuk bersama sama menjaga dan mengamankan Bumi Dompu agar tetap  kondusif  dan saya berharap terus menerus untuk memberikan  yang terbaik bagi kemajuan daerah kita,” ujarnya.(K.01)

HUT Dompu, Dewan Banyak tak Hadir

Dompu, TIMUR- Minimnya kehadiran anggota DPRD Dompu dalam memeringati HUT Dompu yang ke 195 memunculkan berbagai macam spekulsasi, ada apakah dewan tidak hadir dalam perayaan sakral kelahiran daerah tersebut?

Ketua PGRI Kabupaten Dompu Zainal Afrodi SPd, menganggap anggota legeslatif Dompu tidak merespon baik HUT Dompu karena dapat dilihat dati tingkat kehadiran mereka yang minim. Padahal acara tersebut merupakan hari paling istimewa buat seluruh masyarakat Dompu.

Sorotan terhadap ketidak hadiran anggota dewan juga datang dari anggota DPRD Kota Mataram Ruslan SE,AK, yakni anggota komisi II partai Demokrat. ia memertanyakan sikap anggota legislatif yang tidak hadir pada momen acara resmi seperti itu. padahal acara itu bukan hari ulang tahun Bupati, mestinya ujar dia merekalah yang punya peran karena mereka adalah wakil rakyat Dompu.

Ruslan sengaja hadir dari Kota Mataram untuk melihat hari jadi Dompu karena kapasitasnya juga sebagai tamu undangan dari anggota DPRD  Kota Mataram yang merupakan putra kelahiran Dompu. yakni berasal dari kelurahan Doro Tangga Dompu.

Ruslan membandingkannya dengan HUT Kota Mataram, seluruh anggota DPRD turun ke masyarakat seperti mengunjungi Puskesmas, rumah sakit umum dan lain lain, kehadiran tamu dari luar Dompu dengan minimnya anggota dewan setempat yang hadir cukup memalukan. apalagi acara tersebut dihadiri tamu undangan seperti Dari anggota DPRD Provinsi dan juga pejabat Guberburan. (K0.1)

HARIAN TIMUR: Tiga Kreasi Baru Ramaikan HUT Kota Bima

:: Print Halaman Ini

Tiga Kreasi Baru Ramaikan HUT Kota Bima

Kota Bima, TIMUR-Pawai Budaya menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke-8 cukup meriah, antusias peserta yang ambil bagian dalam pesta tahunan itu terlihat tinggi, hal itu terlihat betapa banyaknya warga yang menyaksikan aksi-aksi hebat dari peserta dari awal di Paruga Nae hingga berakhir di Lapangan Pahlawan Raba, menariknya pesta HUT yang diikuti oleh anak-anak dan orang dewasa itu memperlihatkan sejumlah hal baru, ada yang beda dari tahun sebelumnya, sejumlah ibu-ibu yang berdiri di pinggir trotoar yang siap dengan berbagai jenis masakan ala Mbojo rupanya ikut memeriahkan acara tersebut.
Pantuan langsung Koran ini, tampak sejumlah ibu-ibu asik menghalau para penonton agar jajanan dan masakan yang mereka sajikan di trotoar sebelah utara, rupanya mereka ingin memperlihatkan masakan khas ala Mbojo yang mereka sajikan dilihat, tidakl itu saja bocah SD yang mengenakan pakaian adat seakan terlihat tidak mau kalah dengan orang dewasa, meski mereka harus menempuh jalan sepanjang sekitar 5 kilometer dan diterpa hangatnya mentari pagi, namun tidak menyurutkan semangat bocah-bocah itu menyusuri jalanan yang panjang dan panas, sementara ibu guru dan orang tua tetap memberikan dukungan kepada anak-anak itu untuk terus memerlihatkan semangat di sepanjang jalan hingga akhir. Terkadang peristiwa lucu di sepanjang jalan kerap diperlihatkan oleh bocah, tak ayal persitiwa itu membuat penonton yang menyaksikan harus melebarkan bibir dan tersenyum.
Berbagai atraksi diperlihatkan oleh sejumlah paguyuban, nyaris acara itu sebagai Indonesia kecilnya Kota Bima karena berbagai paguyuban etnis ikut berpartisipasi, tidak itu saja, Reog Ponorogo misalnya, acara yang dinahkodai oleh Paguyuban Jawa Timur itu berhasil membuat orang-orang yang menonton acara itu kuatir dan terkesima lantaran beberapa anggotanya ada yang kesurupan.
Koordinator Bidang Kesenian, Drs H Muhidin, MM mengaku kemeriahan pawai Budaya HUT Kota Bima kali ini menampilkan hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kemasan acara yang dibungkus dengan tiga paket gaya wisata rupanya memerlihatkan hal yang berbeda tersebut. “Tiga kolaborasi wisata kita tampilkan, yakni wisata seni, wisata religi dan wisata kuliner,” ujarnya.
Rupanya, kekhasan warna Bima yang kental seakan ingin diperlihatkan oleh panitia ke khalayak, seperti penampilan taji tuta, pakaian khas bima yang memikili nuansa seni, gantao dan lainnya. “banyak dari kita yang tidak mengerti potensi seni yang kita miliki, ke khas-an daerah ini cukup banyak,” ujarnya.
Belum lagi wisata religi, dalam sajiannya, menurut Muhidin, budaya islam di Bima sangat kental, penampilan dari berbagai macam gaya, gerakan dan suara diperlihatkan dengan alunan manis sejumlah grup hadara yang ikut dalam pawai tersebut, belum lagi masyarakat juga dihibur dengan musik Arabian yang diperlihatkan oleh grup Marawis. Hebatnya lagi pada saat melantunkan lagu yang menggunakan bahasa arab oleh grup Marawis itu qori Internasional H Darwin Hasibuan ikut ambil bagian melantunkan lagu yang bernuansa islami.
Di sisi lain, sejumlah ibu-ibu yang siap dengan menu khas Bima juga tampak bersemangat dengan memperlihatkan berbagai jenis masakannya, seperti mange mada, kato londe, jame. Namun saying tampaknya penonton itdak begitu antusias melihat berbagai jenis masakan itu, entah karena tidak ada tawaran untuk mencicipinya atau terlalu keasikan melihat aksi peserta pawai.
Meski beberapa paguyuban etnis tidak menyuguhkan ke khasan budayanya, seperti Bali misalnya, tidak seperti tahun sebelumnya yang menampilkan boneka raksana yang dikenal ogoh-ogoh, kemudian masyarakat Sumbawa dengan senjata rotannya, atau etnis Lombok dengan gendang Beleg-nya, namun warga se akan lupa, dengan berbagai atraksi diperlihatkan sejumlah etnis, mereka terpukau dan pulang dengan puas meski sebelumknya harus bertahan di teriknya mentari siang. (Tim.01)

Empat Pasang Calon Bupati Resmi Miliki Nomor Urut

BIMA, TIMUR-Empat Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima, resmi memiliki nomor urut. Acara yang dihelat KPU Kabupaten Bima Rabu (07/04) di Paruga Parenta itu, sesuai dengan hasil undian pengambilan nomor urut masing-masing pasangan calon telah mendapatkan nomor urut dengan undian.
Hasil undi KPUD Kabupaten Bima yang dihadiri oleh empat pasang calon dan sejumlah pendukungnya yakni, pasangan H Ferry Zulkarnain, ST dengan Drs H Syafruddin (Fersy) mendapatkan nomor urut 1 sedangkan H Suhaidin-Sukirman Azis, SH,MH (Idaman) mendapatkan nomor urut 2, nomor urut 3 pasangan Drs H Zainul Arifin, MSi -Drs H Usman AK (Zaman), dan nomor urut 4 pasangan Drs H Najib Ali-Ary Wirawan Harun Al Rasyid (Nazar).
Empat pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bima periode 2010-2015 telah ditetapkan secara resmi oleh KPUD Bima sebagai pasangan yang akan berkompetisi pada Pemilukada. Hal itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan serta pernyataan setuju tentang kebenaran nama, foto yang sebelumnya telah diserahkan masing-masing calon pada KUPD.
Ketua KPUD Bima Drs Ikhwan P Syamsuddin menegaskan, pasangan calon mulai Kamis (08/04) sudah diperbolehkan memulai kampanye baik itu kampanye yang bersifat rapat umum, pertemuan terbatas serta dialogis, sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
Ia juga berharap agar semua calon berkampanye secara teratur, hati-hati dan mengedepankan kesantunan tanpa memprovokasi dan menjelekan calon lain.”Kampanye dalam bentuk apapun, harus mengikuti aturan dan mekanisme yang telah digariskan oleh undang-undang dan sesuai dengan kesepakatan bersama,” harapnya.
Pada seluruh komponen penyelenggara utamanya Panwas Pemilukada, Ikhwan berharap segera mengawasi jalannya Pemilukada. Jangan mau diintervensi oleh pihak manapun, bekerja secara professional agar menghasilkan Pemilukada yang jujur, adil dan akuntable. “Kepada seluruh aparatur birokrat mulai dari kepala dinas, camat dan kepala desa agar berdiri pada posisi netral, tidak memihak kepada salah satu calon. Berikan keleluasan pada setiap calon untuk mensosialisasikan diri,” ujarnya.
Bagi calon incambent ketua KPUD menegaskan agar tidak menggunakan fasilitas umum milik Negara dalam mensosialisasikan diri. “Patuhi seluruh rambu-rambu yang diatur dalam Pemilukada agar semua berjalan dengan baik dan damai, “harapnya. (Tim. 05)

Soal Ata dan Anaknya, Sebaiknya Ferry Terbuka

KOTA BIMA, TIMUR- Menyikapi isu yang berkembang keberdaan Pegie Ferdiansyah Mei Putra yang mengaku anak dari Bupati Bima H Ferry Zulkarnaen,ST  Ketua HMI Cabang Bima demisioner, A Kadir S Sos mendesak agar persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka.
A Kadir yang dikonfirmasi Koran Timur di Pemkot Bima, Selasa lalu meminta   Ferry Zulkarnaen sebagai Bupati menjelaskan secara terbuka ke masyarakat agar isu tersebut tidak berkepanjangan dan menjawab kengintahuan masyarakat saat ini.
Menurutnya, akan lebih bijaksana jika Ferry Zulkarnaen segera menjelaskan isu yang memojokan dirinya itu secara jantan dan terbuka. Sehingga tidak timbul spekulasi yang beragam tentang kebenaran isu di tengah momen Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang justeru akan merugikan dirinya. “Dae harus jantan dan berani menjawab isu yang berkembang itu. Jangan hanya diam apalagi hanya memberikan kuasa pada Penasehat Hukum (PH) untuk menjelaskannya. Seharusnya Dae membuka diri dan menjelaskan pada public pun pada Diana (ibu dari Pegie) agar semuanya menjadi jelas dan terbuka. Kalau memang isu itu hanya fitnah belaka katakan saja bahwa itu bukan anaknya,” ujarnya.
Kata Kadir, justeru Dae sebagai public figure juga sebagai Bupati Bima, tidak mengarahkan isu yang berkembang ini masuk keranah politik yang ingin menjatuhkan popularitas sebagai calon Bupati incumbent, seperti yang dikatakan penasehat hukumnya. “Kalau Ferry menganggap bahwa isu yang berkembang tidak benar adanya, laporkan saja pada pihak yang berwajib sebagai usaha mencemarkan nama baiknya. Itu baru langkah tegas seorang pemimpin,” kata Kadir.
Diam dengan tidak mau menjelaskan, menurut Kadir bukan menyelesaikan masalah dan menutupi berkembangnya isu. Malah menurutnya akan menjadi tanda tanya besar jangan-jangan itu memang anaknya. “Jadilah pemimpin yang jantan dan mau menjelaskan secara terbuka isu yang berkembang. Jangan jadi pemimpin hanya diam saja. Itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Sebelumnmya Bupati telah menjelaskan melalui Penasehat hukum jika keberdaan Ata dan anaknya yang mengaku sebagai anaknya adalah fitnah, namun sejumlah kalangan justeru memertanyakan sikap Bupati tersebut yang menyerahkanb persoalan itu ke PH tanpa menjelaskan secara langsung bagaimana status anak tersebut sebenarnya. (Tim 05)

Pylacuria Sebabkan Panen Tak Maksimal

KOTA BIMA,TIMUR- Sekitar 500 Hektar (Ha) lahan pertanian di Kota Bima pada musim tanam pertama (MTP, red) mengalami kegagalan panen atau panen tidak penuh. Tidak maksimalnya hasil panen itu akibat banyak tanaman padi petani diserang penyakit blass (Prycularia)   Demikian disampaikan Kabid Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH,red) Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima, Zainal Abidin SP, Selasa (6/4) di ruang kerjanya.
Dijelaskan Zainal, 500 ha lahan panen tidak penuh tersebut disebabkan oleh penyakit yang mewabah tanaman padi yaitu penyakit Blas (Pyricularia) sehingga berakibat terjadinya kegagalan paneh secara penuh,
“Penyakit yang terjadi pada tanaman padi itu adalah semacam cendawan atau jamur yang penularannya menjalar pada batang dan daun padi. Akibat dari penyakit itu tanaman padi yang sedang dalam proses reproduksi atau masa pembuahan bulirnya akan mengalami kerusakan,” jelasnya.
Menurutnya, penyakit Blas atau cendawan biasanya menyerang tanaman padi saat kondisi hujan yang tidak menentu. Saat kondisi semacam itu padi akan mudah diserang penyakit serta hama. Adapun penyakit yang sering menimpa tanaman padi antar lain, cendawan, virus dan bakteri, sementara hama yang sering menyerang tanaman padi adalah serangga, tikus dan siput,” ujarnya.
Tanaman padi jelasnya memiliki kelemahan setiap jenis bibitnya, sehingga untuk mencari benih yang cocok tergantung kondisi lahan, Tetapi ia menyarankan petani  memilih benih yang berlebel dan bersertifikat. Artinya jika memilih benih tidak boleh sembarang. “Dengan demikian petani dari awal dapat mengurangi bahaya yang timbul dari hama dan penyakit yang terjadi pada tanaman padi,” bebernya.
Menyikapi panen tidak penuh tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan akan membantu pemberikan bibit bagi para petani, yakni bantuan pemerintah disesuaikan dengan cadangan benih yang ada. (Tim. 05)

Kasus Gayus Tak Ganggu Wajib Pajak di Bima

KOTA BIMA,TIMUR- Kasus korupsi pencucian uang yang terungkap di tubuh institusi perpajakan Indonesia oleh Gayus Tambunan ternyata tak menyurutkan animo wajib pajak di wilayah Kota Bima untuk membayar pajak.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba-Bima, Nuroji, mengungkapkan kesadaran masyarakat wajib pajak di Kota Bima pada Tahun 2010 semakin meningkat jika dibandingkan pada tahun 2009, hal itu dapat terlihast dari semakin banyaknya pelapor wajib pajak di kantor KPP Raba.
Kendati finalisasi hasil pungutan pajak yang baru akan terkumpul pada akhir bulan April, namun dapat diprediksi akan terjadi peningkatan yang signifikan persentase penerimaan pajak tahun 2010, yakni lebih besar jika dibandingkan tahun 2009 yang kisaran penerimaan pajaknya hanya 104 persen.
“Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2010, kita tunggu pada akhir bulan April. Sementara yang bisa dilaporkan adalah dari laporan awal wajib pajak saja,” jelasnya.
Kesadaran masyarakat Kota Bima untuk memenuhi kewajiban membayar pajak ujarnya sudah semakin bagus, walaupun saat ini kasus korupsi menimpa Institusi perpajakan. “Masyarakat tidak terpengaruh oleh gejolak kasus korupsi dperpajakan, indikasinya terlihat dari wajib pajak yang melapor semakin banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Dijelaskannya, alat ukur peningkatan dan penurunan penerimaan di bidang pajak, tergantung sungguh seberapa besar tingkat kenaikan anggaran daerah baik itu dari APBN, APBD dan penerimaan daerah lainnya. Jika anggaran daerah meningkat maka dengan sendirinya akan terjadi penigkatan penerimaan pajak.
Tahun 2009 bebernya, hasil laporan Surat Pajak Tahunan (SPT) terkumpul sebanyak 9549 SPT, diantaranya penerimaan pajak dari Badan Usaha sebanyak 682 SPT, dari orang usaha sebesar 684 SPT dan orang biasa 8.188 SPT. (Tim. 05)

Empat Kantor Lurah Akan Dibangun

KOTA BIMA,TIMUR- Laju pembangunan infrastruktur Kota Bima nampaknya semakin digenjot,  berbagai fasilitas bakal dibangun untuk menunjang pelayanan. Tahun 2010 ini rencana pembangunan empat kantor lurah segera akan terealisasi menyusul sejumlah bangunan kantor Lurah yang telah lebih dulu dibangun. Empat kantor lurah itu adalah kantor lurah Rabadompu Timur, Melayu, Mande dan kantor lurah Pane.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tatapem) Setda Kota Bima, Abdul Haris SH, Senin (05/04) mengungkapkan, pembangunan kantor lurah tersebut direncanakan menelan biaya sebesar Rp.750 Juta setiap kantor, sedangkan rehab berat satu kantor camat menelan anggaran sebesar Rp. 1,5 Milyar. sumber dananya ujar dia dari APBD Kota Bima dan dari dana hibah (DPDF, red).
Haris menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bertahap, karena biaya yang yang terbatas dan yang paling penting adalah tergantung sungguh dari kesiapan kelurahan itu sendiri tentang lokasi pembangunan kantor,
“Yang didahulukan pembangunan kantor lurahnya tentu yang mempunyai lokasi. Sementara untuk kelurahan yang belum memiliki kantor lurah ( masih menyewa,red) akan dilakukan pembebasan tanah terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan proses perencanaan,” ujarnya di kantor Tatapem Senin.
Setelah dibangun empat kantor lurah tersebut pada tahun ini, maka sudah ada 19 kantor lurah yang terbangun, dengan rincian 13 kantor lurah sudah terbangun, dua kantor lurah dalam tahap pengerjaan dan empat kantor lurah sebentar lagi akan dibangun. Tinggal 19 kantor lurah lagi yang belum terbangun dan menjadi perencanaan lebih lanjut.
Kendala yang dihadapi kata Haris, masalah pembebasan tanah, penentuan lokasi yang strategis serta anggaran. “Untuk pembebasan tanah saja butuh dana yang banyak, belum lagi lokasi yang seyogyanya dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. Artinya penentuan lokasi pembangunan kantor lurah tentu harus dicarikan lokasi yang strategis sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau kantor,” jelasnya. (Tim 05)

Tujuh Pasang Calon Bupati Dompu Dapatkan Nomor

Dompu, TIMUR-Tujuh pasangan calon Bupati Dompu yang telah lolos verifikasi KPUD Dompu Rabu (6/4) mengikuti proses penetapan nomor urut calon. Acara yang digelar di kantor KPUD Dompu itu selain dihadiri Muspida juga disaksikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dompu dan sejumlah pendukung para calon.
Sesuai dengan surat KPUD nomor 270/234/KPU-DPU/1V/2010, dan hasil keputusan  KPUD  Dompu  nomor 18 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati  dan Wakil Bupati Dompu yang telah memenuhi persyaratan, KPUD Dompu telah menetapkan lima pasangan calon dari lintas parpol dan 2 lainnya dari unsur independen.
Proses pengundian dan penetapan nomor urut tujuh   calon  Bupati  dan  wakil Bupati berlangsung lancar, mereka yang akan bersaing mendapatkan suara dari pemilih di Kabupaten Dompu itu adalah H Syaifurrahman Salman SE, berpasangan dengan H Gaziamansyuri, M.AP, (Syurga) mendapatkan sekaligus ditetapkan sebagai nomor  urut (1), kemudian Eddy Hermansyah,SH berpasangan  dengan Badrun AR dari unsur  independen mendapatkan nomor urut (2),
Selanjutnya Drs H Bambang M Yasin dengan Ir H  Syamsuddin, MM, di nomor urut (3), dan pasangan Ir H Eddy  Wahyudin  MBA  dengan Drs Diul  Anhar nomor urut (4),  sedangkan pasangan Drs H Muhammad  Amin, MM dengan H Didi  Wahyudin SE, nomor urut (5).
Sementara Drs  Syamsuddin  MK, yang berpasangan dengan H Sanusin H Hamzah  S. Sos,  nomor urut (6) dan terakhir pasangan Arifin  Ibrahim SE,  dengan Drs Nurdin A Rachman unsur independen nomor urut (7).
Meski terlihat sedikit bergejolak dan diwarnai yel-yel dari para pendukung calon, pengundian  nomor  urut  berjalan  lancar  dan  aman, pada saat pengambilan oleh masing-masing pasangan calon, sejumlah simpatisan bersorak sebagai bentuk dukungan mereka kepada pasangan yang akan bersaing.
Ketua KPUD Dompu  Erfan Taufan  SE, mengatakan  penetapan  semua  Bakal  calon Bupati dan Wakil  Bupati  untuk periode 2010-2015 itu sesuai  pasal  38 Bab  5  dan ayat 5 peraturan  KPUD Dompu nomor  08 Tahun 2010, tentang pasangan calon yang ditetapkan, selanjutnya nomor urut mereka akan diundi, sedangkan jadwal kampanye dari masing-masing pasangan calo KPUD masih membahasnya. (K.1)

HUT Persit Chandra Kirana Ke-64 Meriah

DOMPU, TIMUR- Keluarga besar TNI dan jajarannya Rabu (7/4) memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) Persit Chandra Kartika yang ke- 64. Acara yang digelar di Gedung Samakai Dompu itu berlangsung meriah.,
Acara tersebut terlihat lebih ramai karena yang hadir selain dari anggota dan pengurus Persit Chandra Kirana (PCK) TNI juga dihadiri Dandim 1614 Dompu Letkol Inf.Kusdiro dan sejumlah wanita dari organisasi lainnya.
Dandim Dompu Letkol Inf. Kusdiro dalam sambutannya mengatakan, suksesnya acara tersebut berkat kerjasama dan dukungan serta kebersamaan semua  anggota dan pengurus, serta tidak terlepas dari keihklasan semua pihak.
 Kusdiro mengharapkan pada seluruh ibu-ibu dan jajaran TNI agar mampu menampilkan diri sebagaiaman mestinya di  masyarakat. “Saya mengucapkan selamat HUT 64 terhadap Persit Candra Kirana yang selama ini banyak berbuat dan mengabdikan diri kepada posisi  TNI, kegiatan ini sangat luhur, dan dapat membantu tugas- tugas pokok TNI,” ujarnya.
Ia memuji acara tersebut terlihat berbeda dari acara yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, karena baru kali ini diadakan di gedung  dan terlihat meriah, biasanya acara tersebut hanya digelar biasa. “Acara kali ini sangat meriah, dibandingkan dengan acara tahun-tahun sebelumnya,” pujinya.
Sementara ketua Umum Persit Chandra Kirana, Anik Agustiningsih mengatakan, bertambahnya peserta organisasi maka bertambah pula semangat pengabdian dan kebersamaan  terhadap persit Chandra Kirana, sesuai dengan tema yang menjadi motto acara yakni dengan Kebersamaan keluarga persit kartika Chandra Kirana bertekad mewujudkan Keluarga yang sejahtera.
Anik menambahkan Selama ini telah banyak melakukan kegiatan bersama pengurus Persit, hal itu cukup membantu tugas TNI, seperti donor darah, membantu masyarakat yang terkena bencana alam dan lainnya. (K.01)    
 

Oknum Pegawai BKD Diduga Calo Tenaga Database

Kota Bima, TIMUR-Beredarnya isu tentang pengangkatan tenaga honor daerah (Honda) dan tenaga database rupanya masih dimanfaatkan oleh sebagian pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, karena isu pengangkatan itu pula, kini jumlah tenaga sukarela di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkat tajam dari jumlah sebelumnya. Hingga akhirnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus mengeluarkan maklumat di sejumlah media masa berkaitan dengan tidak adanya perekrutan.
Informasi yang berhasil dihimpun koran Timur, saat ini BKD Kota Bima sudah mengantungi nama pejabat yang diduga menjadi calo tenaga honda, bahkan telah didapat titik terang berkaitan dengan makelar kasus perekrutan tenaga sukarela di berbagai SKPD di Pemkot Bima itu, tim investigasi juga telah mendapatkan beberapa nama pelapor yang menjadi korban. Mereka diakui meraka telah menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat yang berinisial Hd di BKD yang berprofesi ganda menjadi makelar berikut modus operandinya.
Sejumlah tenaga sukarela baru direkrut itu mengaku awalnya mereka dijanjikan akan menjadi tenaga honor yang kemudian akan diangkat menjadi PNS, namun sebelumnya mereka dimintai uang sebagai balas jasa berkisar antara Rp6 hingga Rp10juta, ironisnya para pencari kerja ini diperintahkan bekerja di sejumlah kelurahan lengkap dengan pakaian dinas yang diberikan oleh si makelar. “Kita diperintahkan untuk bekerja dan mengisi absen, karena kita diberikan harapan akan ada perekrutan tenaga honor beberapa bulan ke depan,” katanya.
Setelah mendapati informasi tentang tidak adanya perekrutan, mereka mengaku sempat bingung dan menyesal, masalahnya mereka telah memberikan sejumlah uang kepada salah seorang pejabat dengan janji akan segera tercacat di dalam data sebagai tenaga honor.
Berkaitan dengan masalah itu Pelaksana tugas (Plt) BKD Kota Bima, Drs Mukhtar,MH yang dihubungi koran Timur Minggu (4/3) mengakui jika pihaknya tengah menelusuri sejumlah nama yang terlibat menjadi makelar tenaga database, bahkan ujar dia pihaknya telah mengantungi nama salah seorang pejabat di BKD sendiri beserta korbannya dalam praktek tersebut. “Saat ini kita masih menelusuri dan nama-nama korban sudah kita dapatkan, tinggal nanti kita perkuat buktinya saja,” katanya via handphone, Minggu.
Ia juga meminta kepada siapa saja yang merasa dirugikan oleh ulah pejabat BKD yang telah dimintai uang melaporkannya segera, dan mengupayakan uang mereka kembali jika terdapat bukti telah menyerahkan uang kepada pejabat tersebut.
Berkaitan dengan keterlibatan orang BKD menjadi makelar kasus, Mukhtar sangat menyesalkannya, seharusnya BKD memberikan contoh yang benar dalam informasi mengenai kepegawaian, bukan malah mengambil keuntungan dengan memungut uang dengan janji akan direkrut menjadi tenaga honor. “Kita akan berikan sanksi tegas dengan sanksi administrasi sesuai aturan jika benar kedapatan orang BKD yang terlibat,” katanya.
Mukhtar mengaku hanya sanksi administrasi saja yang dapat diterapkan jika didapat PNS yang terlibat, sedangkan untuk melanjutkannya ke persoalan hukum adalah hak dari korban. “Kemungkinan jika ada yang dirugikan secara hukum dan dilaporkan bisa saja ditindak secara hukum, akan tetapi kewenangan kita hanya sebatas sanksi administrasi,” ujarnya.(Tim.01)

Bawa Selebaran Bupati, Warga Tawali Ditahan

Bima, TIMUR - Lantaran menyebarkan selebaran tentang anak gelap Bupati H Ferry Zulkarnai, ST, Fatimah Ina Nufu warga Desa Tawali Kecamatan Wera harus berurusan dengan polisi, entah dari mana selebaran tersebut, Rabu (30/3) pukul 21.30 Wita anggota Polsek Wera menjemput Fatima Ina Nufu untuk dimintai keterangan berkaitan dengan selebaran yang isinya pernyataan Ferdiansyah Mei Putra (19) sebagai anak gelap H Ferry Zulkarnain, ST dengan Diana Emakulata.
Dalam selebaran yang menghebohkan itu diungkapkan jika antara H Ferry Zulkarnain, ST dengan Diana telah menjalin hubungan tiga tahun tanpa pernikahan, masih menurut selebaran Fegy nama panggilan anak itu meminta kepada Ferry yang dianggap ayah kandungnya mengaku dirinya sebagai anaknya.
Penyidik Polsek Wera, Bripka Sukur mengatakan belum ada laporan secara resmi dari pihak yang dirugikan yaitu H Ferry Zulkarnain, kasus yang menimpa Fatima Ina Nufu sifatnya hanya diamankan saja.
Kasus itu muncul setelah salah seorang tim pemenangan Ferry Center yang berada di Desa Tawali, Suhardin melaporkan beredarnya selebaran itu ke Polsek Wera. cerita Suhardin dirinya menemukan selebaran pencemaran nama baik Bupati Bima yang juga calon incumbent itu ke Polsek setempat. Tidak lama kemudian aparat Polsek Wera langsung mengamankan Fatima Ina Nufu dan menahannya selama satu malam di Polsek Wera.
Sementara anggota Polsek Wera lainnya, Briptu, Andi, mengaku dalam kasus ini belum ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan yakni Ferry Zulkarnain.
Suhardin mengaku akan meminta kejelasan secara histories tentang isi selebaran tersebut, hal itu dilakukan agar tidak lagi menjadi polemik di kemudian hari. (Tim.04)

Capaian PAD Kota Bima Masih Minim

KOTA BIMA,TIMUR- Akumulasi hasil capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima untuk tiga bulan pertama (tri wulan) masih minim. Dari sejumlah SKPD  yang ada PAD yang dikumpulkan hanya 15,63 persen pada triwulan pertama. Demikian disampaikan Kepada Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kota Bima, Drs H Ramli Hakim,MSi  Kamis (1/03).
Pada tri wulan (Januari, Febuari, Maret) PAD yang mampu dikumpulkan hanya 15,63 persen, atau Rp1,528 miliar, dari total yang ditargetkan Rp9,733 miliar jumlah itu dinilai masih dibawah rata-rata, seharusnya pada laporan triwulan pertama capaian PAD Kota Bima sudah mencapai poin 25 persen. “Ini adalah hal yang biasa. Capaian PAD pada triwulan pertama memang seperti ini adanya karena dipengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban dari satker yang belum maksimal-disebakan oleh hasil pemanfaatan pelayanan masyarakat yang belum optimal dan juga dikarenakan pada awal tahun sumbangan pihak ketiga belum merata,” katanya.
Menurutnya, masih tersisa sekitar Rp7 Miliar lebih yang harus diusahakan pada triwulan berikutnya. Dari capaian PAD tersebut SKPD yang mampu mencapai target diatas rata-rata antara lain, Dinas Tata Kota Rp70,5 juta (36 persen) dari target satu tahun sebesar Rp. 194 Juta. Kemudian Dinas Kesehatan dengan capaian PAD senilai Rp110 juta  atau 25 persen dari target satu tahun sebesar Rp.442,5 Juta.
Dinas lain yang memenuhi target diatas rata-rata adalah, Dispen sebesar Rp. 273,794 Juta  (24,18 persen) dari target satu tahun sebesar Rp. 1, 349 Miliar, SKPD lainnya masih dibawah rata-rata target capaian PAD per triwulan pertama. Termasuk di dalamnya  kantor Kecamatan dan Kelurahan.
SKPD yang berpeluang dan berpotensi mencapai PAD yang besar adalah Dispen, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan. enam dinas itu menurutnya, sangat berpotensi dan dituntut memperoleh PAD yang lebih besar dibandingkan dengan SKPD lainnya. “SKPD tersebut merupakan Dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, terkait pajak dan retribusi,” ungkapnya.
Bagi SKPD yang tidak mampu memenuhi target PAD yang telah direncanakan, Ramli mengatakan akan ada evaluasi hasil capaian PAD bagi seluruh SKPD. “Evaluasi ini akan dilakukan setelah laporan keselurahan SKPD per-triwulannya. Dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kinerja dinas tersebut dalam mencapai target, termasuk di dalamnya untuk memotivasi setiap SKPD agar lebih optimal meraih target yang telah direncanakan,” ujarnya. (Tim.05)

FPTI Kota Bima Target 10 Emas Poprov

KOTA BIMA,TIMUR-Pengurus Cabang Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Bima, menargetkan 10 emas pada Pekan Olah Raga Provinsi (Poprov) Nusa Tenggara Barat (Poprov NTB). POrprov yang akan digelar 17 hingga 24 Juli 2010 mendatang itu atlit panjat  Kota Bima diyakini mampu mengumpulkan 10 emas dari 16 emas yang akan diperebutkan.
Ketua Umum Pengcab FPTI Kota Bima, Drs Adisan, mengaku target 10 emas bagi Kota Bima dari cabor Panjat Tebing adalah sebuah hal yang realistis dan dapat dijamin kemampuannya. “Kami sangat yakin dapat memenuhi target tersebut menilik dari kemampuan dan kualitas atlet yang kami miliki. Dari sekian banyak open tournament dan kejuaraan yang diadakan, baik itu skala daerah, regional pun nasional-atlet panjat tebing Kota Bima mampu memberikan yang terbaik,” ujar Adisan saat pertemuan sejumlah cabor di aula Pemkot Bima, Selasa pekan lalu.
Untuk Kejurda beberapa waktu lalu, hampir seluruh kategori yang dilombakan, mulai dari difecult (kelas sulit) perorangan dan beregu, speed (kecepatan) perorangan dan beregu serta boldering (kelas papan), atlet panjat Kota Bima sangat mendominasi. Bahkan untuk mewakili NTB pada PON palembang yang baru lalu, atlet panjat tebing Kota Bima mewakilkan tiga pemanjat.
“Ini menandakan prestasi atlet panjat tebing Kota Bima sudah mumpuni dan untuk meraih target 10 emas akan sangat memungkinkan, justeru kami berniat merebut semua emas yang disediakan tersebut,” ujarnya.
Ia mengaku kondisi atletnya sedang dalam performa yang prima. Saat ini seluruh atlet masih dalam proses seleksi untuk menentukan kategori yang menjadi  fokus lomba yang diikuti masing-masing atlet. Seleksi penentuan kategori untuk masing-masing atlet ujar dia sangat diperlukan agar setiap atlet dapat secara sungguh-sungguh berlatih dan memokuskan diri pada kategori yang telah ditentukan tersebut.
Di sisi lain Adisan menyampaikan terimaksih pada pihak KONI Kota Bima yang telah memberikan tambahan dana pembinaan dan latihan bagi setiap cabor sebesar Rp.10 juta. Dana tersebut menurutnya sangat bermanfaat untuk pelaksanaan latihan. “Karena masih banyak perlengkapan atlet yang perlu kami siapkan dan itu membutuhkan dana banyak. Belum lagi biaya operasional atlet, pelatih dan official serta tim teknis – kesemuanya membutuhkan suntikan dana yang lumayan banyak,” ungkapnya.
Sosok Adisan yang baru saja dipercaya memimpin FPTI Kota Bima itu, bangga atas prestasi yang pernah ditoreh para atlit, karena seluruh komponen FPTI mampu menyesuaikan diri dan tidak banyak menuntut yang berlebihan, hal itu menggugah dirinya untuk berkarya serta menyumbangkan pikiran serta kemampuannya dalam rangka membesarkan oleh raga yang memacu adrenalin tersebut. (TIM.05)

Delapan Atlit Terjaring Wakili Pencak Silat

Bima, TIMUR - Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Antar Daerah (POPDA) Cabang Pencaksilat Kamis (1/4) digelar di Lapangan Meseum Asi Mbojo-Bima. sesuai surat Dinas Pendidikan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima Nomor 130.21.420/D/2010 tentang seleksi atlet sepak bola dan atlet pencak silat, panitia telah menetapkan tujuh nama yang akan mewakili Kabupaten Bima pada Popda di gedung Turide Mataram 20 hingga 25 April 2010 mendatang.

Mereka adalah Siti Nurjanah asal SMAN 1 Wawo Kelas A Putri (Pi) 39-42 kg, Khairul Bariyyah SMAN 1 Wawo kelas B Pi 42-45 kg, Siti Ma’ani SMAN 2 Wawo kelas E Pi 51-54 kg, Ilyas SMKN 2 Bima kelas A Putra (Pa), A. Fandi SMKN 1 Bima kelas B Pa, Feriyadin SMAN 1 Lambitu kelas C Pa 45-48 kg dan Abd. Gani SMAN 2 Lambu kelas D Pa 48-51 kg.

Pada cabang silat, sebanyak 15 emas yang akan diincar oleh para atlet pelajar yakni diikuti sembilan kelas tanding Putra dan enam kelas tanding Putri.

Seleksi pencak silat yang itu digelar pengurus cabang IPSI Kabupaten Bima, yakni Ketua Wasit-Juri, Evon Taufik, Kepala Pelatih, Ma’aruf Rusdin dan anggota pelatih Subhan. Seleksi yang diikuti dari berbagai sekolah se Kabupaten Bima di tingkat SMA dan SMP.

Yang menarik, salah satu atlit yang pernah mewakili Kota Mataram, Titin, yakni murid salah satu SMAN di Mataram juga diturunkan dikelas D Putri, Titin sebelumnya asal SMAN 1 Wawo yang kini ada atlit PPLP NTB dan akan mewakili Kabupaten Bima pada laga Popda.

Pelatih IPSI, Subhan, mengatakan pihaknya telah menyeleksi 8 atlit sesuai jatah yang ditetapkan oleh Dikpora, namun pihaknya juga telah mengusulkan satu nama tambahan satu atlit atas asal SMAN 1 Palibelo kelas E Putra, yakni Tri Candra.

Menurut Subhan, atlit itu cukuip berbakat, sehingga peluang medapatkan medali pada Popda yang bersangkutan tetap akan diikutkan mewakili Kabupaten Bima. (Tim.04)

UN 2010 Lebih Baik Dari Sebelumnya

KOTA BIMA,TIMUR-Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA maupun SMP di lingkup Kota Bima Tahun Ajaran 2009/2010 lebih baik dibandingkan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Drs H Alwi Hardy Msi di Kantornya Kamis (1/04).
Pelaksanaan UN Tahun ini ujar dia, tidak begitu banyak kendala serta masalah yang dihadapi. Proses pelaksanaan UN mulai dari pengamanan soal, distribusi sampai pada pelaksanaan prosesi UN itu sendiri berjalan sesuai dengan harapan. “Keberhasilan dan suksesnya UN tahun ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik dari seluruh komponen pendukung pelaksanaan UN. Baik itu pihak Kepolisian Resort Kota Bima, TPI (Tim Pemantau Independen), pihak sekolah, pengawas serta para siswa uji,” ujarnya.
Dikatakannya masalah yang muncul selama pelaksanaan UN baik pada saat UN SMU maupun UN SMP, semuanya masih dalam batas kewajaran dan dinamika. “Semua komponen telah bekerja smaksimal, kalaupun ditemukan masalah serta kendala lapangan-itu semua diluar kemampuan manusia dan tidak ada unsure kesengajaan. Seluruh komponen telah bekerja sesuai dengan mekanisme dan protap yang telah ditentukan,” bebernya. Kadis.
Soal presentase kelulusan, Alwi optimis kelulusan Tahun 2010 lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena dari awal telah dilakukan persipan-persiapan untuk menghadapi UN, baik Les privat, Try Out serta pemberian kisi-kisi soal yang  dianggap mendekati soal-soal yang ada pada UN itu sendiri. (Tim. 05)

BKD Akui Hanya Mendata Tenaga yang ber-SK

Bima, TIMUR-Informasi adanya pendataan ulang tenaga sukarela yang akan direkrut menjadi PNS kian menguatirkan, pasalnya hanya sebagian instansi saja pendataan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima. Akibatnya sejumlah tenaga sukarela yang belum didatangi tim pendata BKD resah, mereka kuatir nama mereka tidak akan diakomodir dalam database yang diusulkan.
Sejumlah tenaga sukarela mengaku resah, lantaran teman-teman mereka telah memasukan berkas ke BKD oleh tim pendata. Mereka heran, karena ada sebagian teman mereka di instansi lain yang didata, yang lainnya tidak.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs Mukhtar, MH mengakui pihaknya telah mendata ulang sejumlah tenaga sukarela yang mengantungi SK, hal itu dilakukan untuk memperbaharui data setiap tahun.
“Tidak ada perekrutan ulang, kita hanya memperbaharui data mereka yang akan dianggarkan dari APBD, karena setiap tahunnya tetap didata ulang,” ungkapnya di kantor BKD, Rabu kemarin.
Mukhtar menegaskan belum ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 berkaitan dengan perekrutan tenaga honor baru, hingga saat ini BKD sebagai tempat informasi kepegawaian belum menerima faksimile berkaitan dengan perubahan PP tersebut. “Jika ada perubahan PP tentang pegawai, maka yang paling pertama adalah kami di BKD, sedangkan hingga saat ini belum ada informasi tentang perubahan itu,” katanya.
Jikapun ada calo yang menarik uang dari masyarakat dengan janji akan memasukan mereka menjadi PNS dan tenaga honor, Mukhtar meminta melaporkannya ke BKD, untuk ditindaklanjuti secara hukum. “Kita memang sedang mencari tahu siapa aja oknum yang menarik uang dari masyarakat, dan kita dapatkan informasi justeru orang BKD, ini yang masih kita cari,” katanya.
Saat ini jumlah tenaga honor yang tersisa dan telah dikirim berkasnya sebanyak 16 orang, nama mereka terselip dan tidak terdata di BKN, sementara di BKD Kota Bima nama mereka memang ada. “Perlu kita jelaskan kembali jika nama-nama itu memang ril adanya, kenapa menjadi 16, karena masih ada dari mereka yang belum lengkap data, sedangkan mereka sudah mengabdi bersamaan dengan tenaga honor yang direkrut,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah para calo segera melaporkan, karena hal itu menyangkut nasib yang dipermainkan. “Jika ada perubahan PP pasti kita informasikan, hingga saat ini belum ada perubahan itu,” tegasnya. (Tim.01)

Setelah Ditinggalkan Nur Latif, Kantor Jadi TPA

Tumpukan sampah yang terlihat di sejumlah tempat di lingkup sekretariat Pemkot Bima kini tak terurus.

KOTA BIMA, TIMUR-Saat Kepemimpin Wali Kota Bima (Alm) Drs. HM. Nur Latif, Kota terlihat indah bersih dan nyaman, begitu juga di tiap-tiap kantor Dinas Instansi. Namun saat ini, Kota  semakin kotor dengan tunpukan sampah.
Tengok saja di Kantor Pemerintahan Kota Bima, dimana-mana terlihat sampah berceceran dan dedaunan tua yang tidak pernah diangkut. “Saat kepemimpinan Nurlatif, halaman kantornya selalu bersih dan rapi,” ungkap Udin salah seorang warga di halaman Pemkot Bima, Senin kemarin.
Dia juga menyesalkan, budaya menjaga kebersihan yang dirapkan oleh Almarhum sekarang seakan dilupakan oleh para staf dan pegawai. “Setelah ditinggalkan Nurlatif, Kantornya jadi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan kenapa hal-hal baik  yang dilakukan oleh Almarhum dilupakan secepatnya oleh para staf dan pegawai,” sesalnya.
Udin mengharapkan munculnya kesadaran para staf dan pegawai untuk menerapkan kembali budaya bersih sampah. “Mari kita buang sampah pada tempatnya, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi,” ajaknya.
Selain itu, dirinya juga menyarankan agar petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertanaman di tempatkan di tiap Dinas-instansi, khususnya di sekretariat, agar sampah-sampah yang ada dapat diminimalisir.
“Ingat, kebersihan adalah sebagian dari pada iman, mari kita terapkan budaya ‘Pungut sampah’ di tiap satu langkah kita,” ajaknya. (Tim.07)

Calon Wakil Walikota Sebaiknya Birokrat

Meski belum waktunya proses pengangkatan dan pemilihan Wakil Walikota Bima dilaksanakan. Tapi gonjang-ganjing pembicaraan calon Wakil Walikota terus bergulir, ada yang mengisyaratkan jika calon pendamping Qurais yang layak harus dipilih dari kalangan birokrasi, namun tak sedikit pula yang menggandengkannya dengan politisi, pembicaraan akan hal itu masih menjadi teka-teki, lantas sosok seperti apakah yang layak mendampingi HM Qurais H Abidin (Plt Walikota Bima) ke depannya.
KOTA BIMA,TIMUR -  Menyikapi fenomena yang berkembang berkaitan dengan calon Wakil Walikota Bima, Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Bima, Drs Jamhur H Ishaka yang juga mantan anggota DPRD Kota Bima mengungkapkan, jika calon Wakil Walikota idealnya adalah orang yang memahami birokrasi dan administrasi pemerintahan (birokrat).
Pada Koran Timur, Senin (29/3) lalu Jamhur menegaskan sesuai dengan amanat undang-undang pengangkatan Wakil Walikota adalah sebuah keharusan, sedangkan yang paling tepat dan memahami itu adalah birokrat.
“Ini penting, agar terjadinya keseimbangan kepempimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Mengingat figure Qurais yang latar belakangnya pengusaha dan politisi akan lebih sepadan jika disandingkan dengan orang yang sangat memahami seluk beluk administrasi pemerintahan,” ujar Jamhur.
PKPI ujar dia adalah salah satu partai yang masuk dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) yang mengusung pasangan Drs HM Nur H Alatif dan HM Qurais H Abidin, partainya akan membuka diri bagi siapapun yang berniat menjadi calon Wakil Walikota Bima mendampingi HM Qurais H Abidin, pada saatnya partai akan menyeleksi menentukan siapa bakal calon yang diusung.
Kata Jamhur, mekanisme pencalonan Wakil Walikota Bima, tentunya akan dimulai dari pembicaraan dan rapat dimasing-masing partai pengusung, lalu akan dibicarakan secara intens oleh koalisi. “Keputusan selanjutnya, koalisi akan mengrucutkan beberapa nama, minimal dua calon yang akan diserahkan ke Walikota definitive, kemudian Walikotalah yang akan menentukan dua calon yang disetujui yang akan diserahkan ke DPRD Kota Bima untuk dilakukan pemilihan dan menentukan satu calon Wakil Walikota Bima mendampingi Walikota Definitif,” paparnya.
Kepastian bakal calon yang layak menjadi Wakil Walikota Bima, tergantung sungguh pada siapa yang akan dipilih oleh H Qurais, karena dialah yang akan menentukan siapa yang cocok untuk diajak bekerja sama, menata dan membangun Kota Bima. Partai pengusung hanya berkewajiban secara moral untuk mengusulkan siapa yang akan mendampingi Qurais. “Keputusan akhir berpulang pada siapa yang dianggap cocok bekerja sama dengannya,” jelasnya.
Ditambahkannya, PKPI pada saatnya akan membicarakan secara serius pada rapat partai menentukan figur mana yang cocok mendampingi Qurais. “Tentu yang diutamakan adalah yang mampu mengimbangi dan bekerja sama dengan Walikota Bima,” tambahnya. (Tim.05)

PNPM di Kelurahan Kodo Hilang

KOTA BIMA, TIMUR- Dari 38 Kelurahan yang ada di wilayah Kota Bima, hanya Kelurahan Kodo  yang tidak di mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), ketimpangan perolehan bantuan program berskala Nasional ini sangat disesalkan sejumlah warga karena  hilangnya program itu sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah itu.
Salah seorang warga Kodo, Muhdar, mengaku, sebelumnya Kelurahan Kodo ketika masih satu kelurahan dengan Lampe, PNPM masih bisa dirasakan oleh warga, namun setelah terjadi pemekaran wilayah, PNPM hilang, akibatnya pembenahan infrastruktur di wilayah itu berkurang padahal Kodo masih terhitung lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dibenahi.
“Hanya Kelurahan Kodo saja yang tidak memperoleh bantuan PNPM ini, sementara kelurahan lain semuanya dapat. Untuk wilayah Kelurahan Kodo, jangankan bantuan dana pelaksanaan, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) saja belum terbentuk. Sepertinya kelurahan Kodo dianaktirikan dalam program ini,” keluhnya.
Sejak Tahun 2009, ujarnya Kelurahan Kodo mulai tidak mendapatkan pendampingan dari program PNPM. Padahal ketika masih bergabung dengan kelurahan Lampe program tersebut selalu ada. Dan ironisnya lagi dari 38 Kelurahan yang ada di Kota Bima hanya Kelurahan Kodo saja yang tidak mendapatkan program PNPM.
Koordinator Forum Kota (Forkot) PNMP Kota Bima, Ikhwan ST, mengatakan Tahun 2008 saat  penetapan lokasi dampingan PNPM  untuk wilayah Kota Bima, Kelurahan Kodo datanya tidak masuk di pusat. “Saat pengiriman data 38 Kelurahan Yang ada di Wilayah Kota Bima, hanya Keluarhan Kodo saja yang tidak terbaca di pusat, akibatnya Kelurahan Kodo sesuai SK yang diterima dari Menkokesra RI, tidak masuk dalam program pendampingan untuk tahun 2009,” jelasnya.
Namun kata Ikhwan, Pemkot melalui Bappeda telah mengupayakan klarifikasi ke pihak Menkokesra, permintaan Kelurahan Kodo menjadi wilayah dampingan program PNPM sudah dilakukan. namun hingga saat ini Menkokesra sampai hari ini belum memberikan jawaban atas klarifikasi itu
Bahkan kepastian masuknya Kelurahan Kodo sebagai salah satu kelurahan pendampingan di tahun 2010 belum bisa ditentukan, karena tahun 2010 wilayah dampingan PNPM Kota Bima akan dikurangi menjadi 16 Kelurahan saja. “Sesuai dengan SK Menkokesra untuk wilayah pendampingan Kota Bima hanya Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae barat yang mendapat program,” ungkapnya. (Tim 05)

Kepala BPN Kabupaten Bima Purna Tugas

Bima, Timur - Prosesi pelepasan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima Drs. H Adji Prabowo dan Ketua Dharmawanita Hj. St. Wachidah yang masuk usia purna tugas digelar  dihalaman kantor setempat, Rabu (31/03). Dalam acara tersebut, hadir juga  Kakanwil BPN Propinsi NTB, Kepala, staf dan pegawai yang ada di tiap Kantor BPN Kota/Kabupaten Bima dan Dompu.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Propinsi NTB Kusmin, SH, M.Hum mengatakan saat ini tidak ada jabatan yang akan kosong, karena secepatnya akan dip[ilih pelkasana tugas kepala BPN, dan pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa.
“Tergantung dari Pemerintah Pusat yang akan menentukan siapa yang menjadi Plt dan tidak menutup kemungkinan akan tunjuk pejabat lingkup yang ada di dalam suatu wilayah tersebut,” ungkapnya.
Berkaitan dengan tugas BPN saat ini Kusmin mengaku tetap dilaksanakan sesuai dengan program, seperti jatah Proyek Nasional (Prona) NTB untuk tahun 2010 tahun ini NTB mendapatkan Prona sebanyak 4.480 persil dan untuk Kabupaten Bima sesuai permintaan dari masyarakat diberikan jatah prona sebanyak 400 yang pengerjaanya masih dalam identifikasi lokasi.
Sedangkan mengenai dugaan pembengkakan biaya, ditegaskan program itu tidak ada biaya  tambahan, hanya masyarakat dibebankan untuk menyediakan Pal batas dan Materai.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada masyarakat, bila ada data yang cukup mengenai pungli yang dilakukan oleh oknum dari BPN, maka akan dilakukan proses hukum. “Kami sangat mengharapkan adanya fungsi kontrol yang dilakukan oleh seluruh elemen,” harapnya.
Mengenai kinerja BPN Kabupaten Bima, dirinya memberikan poin yang cukup bagus selama 3 tahun 9 bulan ini. “Banyak perubahan yang dilakukan  oleh beliau dan hampir tidak ada masalah yang terlalu muncul selama kepemimpinannya,” pujinya.
Sementara itu, Drs. H. Adji Prabowo mengaku senang selama bertugas di Bima meski suka duka tetap ada.. “Kerja di sini suka terus, hampir tidak ada dukanya, karena saya bekerja dengan orang-orang  yang bekerja,” ungkapnya. (Tim.07)

Disesalkan, Dana KONI Tersedot Untuk Sepak Bola Mini dan Pordasi

Bima, TIMUR - Dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bima disinyalir banyak digunakan untuk Sepak Bola Mini dan Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi). Hal itu terungkap Saat rapat koordinasi KONI Kabupaten Bima Selasa (30/3) lalu. Dalam rapat tersebut sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) bahkan menuding pihak KONI sebelumnya telah menyalagunakan anggaran untuk kepentingan lain.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Kabupaten Bima, H. Wafdin Ahsan, SH, melaporkan saat ini keuangan KONI minim, pasalnya pada 2009 lalu sebagian dananya digunakan untuk kegiatan sepak bola mini antar desa yang ada di 18 kecamatan se Kabupaten Bima
Selain sepak bola mini, Wafdin juga mengakatan anggaran KONI juga banyak digunakan untuk pacuan kuda (PORDASI), Sehingga sisa anggaran (Dana hiba) yang dimiliki KONI pada saat ini Rp486juta.
Ketua Cabor Tennis Meja, Drs. H. Sudirman mengungkapkan, pengurus KONI telah mencairkan anggaran untuk kegiatan yang lain bukan untuk kesejahteraan cabor. “Sepak bola mini tingkat desa dan PORDASI, itu bukan merupakan bagian dari KONI, mestinya kedua kegiatan itu bukan dianggaran dalam KONI,” katanya.
Untuk sepak bola mini yang ada di tingkat desa, ujar dia mestinya harus dibiayai oleh anggaran APBD, begitupun pacuan kuda yang merupakan budaya daerah, yang seharusnya dibiayai dinas pariwisata.
 Menanggapi hal tersebut, Ketua I KONI Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur HMS berjanji akan mengarahkan angggaran pada t6empatnya. “Insya Allah KONI periode baru ini akan mengunakan anggaran itu pada cabor yang merupakan binaan KONI itu sendiri,” katanya. Ia juga tidak menepis jika dana KONI banyak dihabiskan oleh cabor sepak bola (Persebi) untuk mengikuti tingkat rayon.
Kendati banyak protes anggaran KONI banyak digunakan untuk yang lain, H Wafdin tetap meminta seluruh ketua Cabor menyetujui anggaran sepak bola mini yang digelar setiap tahun HUT RI masuk dalam anggaran KONI.
Wafdin juga melaporkan anggaran KONI untuk Pekan Olahraga Propinsi (POR PROV) VIII 2010 senilai 1,1 M, yang mana sebelumnya Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST yang juga Ketua Umum KONI menggarkan Porprop sebesar Rp1,8 miliar. (Tim.04)

LPJ PNPM Tawali Berakhir Ricuh

Bima, TIMUR- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) PNPM Mandiri Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima berakhir ricuh, hal ini dipicu munculnya kecurigaan adanya penyimpangan oleh pengurus PNPM atas pelaksanaan sejumlah kegiatan di desa tersebut.
Pada laporan LPJ, aksi penolakanpun tak terelakkan lagi, diduga penolakan itu berkaitan dengan pengerjaan proyek bronjong senilai Rp229juta yang dicurigai bermasalah.
 Sehingga dalam LPJ yang diketuai oleh Adhar H. Amajid, S.Sos ditolaknya oleh masyarakat tawali selain itu pula dalam laporan itu dicurigai ada kecurangan dalam pengunaan dana.
Ketua pengawas TPK Desa Tawali Syukur, menduga adanya  kecurangan, lantaran LPJ ditolak oleh masyarakat, ujungnya pada Tanggal 29 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 Wita sejumlah masyarakat rebut dan menolak lapopran dari pengurus PNPM.
Kepala Desa Tawali Ahmad H. Mukmin yang juga sebagai Pembina PNPM mandiri mengatakan, jika ada kecurangan dalam peleksanaan PNPM, mestinya dilihat dulu bukti-buktinya, selain itu ujarnya jika ada kecurigaan akan kecurangan mestinya hasil pekerjaan bisa dicek di lapangan. “Dilihat dulu sejauh mana bukti-bukti kecurangan tersebut dengan melakukan pengecekan dilapangan,” ujarnya.
Berkaitan dengan penolakan LPJ itu, ketua PNPM Adhar, enggan berkomentar malah dalam pencalonan pengurus berikutnya Adhar ikut bersaing dengan pasangan lainnya. (Tim.04)

IPSI Ancam Boikot Atlit di Porprov

Bima, TIMUR - Pengurus Cabang Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bima mengancam akan memboikot atlitnya dalam pekan olahraga provinsi (Porprov) di Mataram.
Boikot atlit itu akan dilakukan jika pengurus Koni Kabupaten Bima tidak segera merealisasikan dana bagi para atlit IPSI yang akan bertarung pada Porprov.
Sekretaris Cabor Pencak Silat Drs. Ahmad HMS menuding KONI hanya bicara tanpa berbuat apa-apa untuk kepentingan apra atlitnya. KONI ujardnya selama rapat yang sudah dilakukan dua kali hanya bicara tentang prediksi perolehan medali, sedangkan KONI sendiri belum pernah berbuat untuk cabor.
“Kami sepakat akan melakukan boikot atlit, dan tidak akan melibatkan atlit pencak silat pada Porprov ini, kalau tidak dengan segera mungkin untuk mencairkan dana untuk seleksi atlit,” katanya.
Dijelaskannya Cabor pencak silat akan mempertandingkan dua kategori yakni tanding dan seni. Untuk kategori tanding mempertandingkan 10 kelas Putra (Pa), 6 kelas Putri (Pi), sedangkan seni tergolong tiga nomor, yakni seni tunggal 1 Pa/Pi, seni ganda 2 Pa/Pi dan seni beregu 3 Pa/Pi, bila dijumlahkan pada cabor ini atlitnya sejumlah 33 orang.
Dalam rapat koordinasi KONI Kabupaten Bima yang berlangsung di Aula Paruga Parenta Selasa (30/3) yang dipimpin oleh Ketua I KONI, Drs. H. Masykur HMS. Pengurus Cabang (Pengcab) IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) kab bima, mengancam akan boikot atlit pada Pekan Olahraga Propinsi (POR PROV) VIII 2010 yang berlangsung 17 s/d 23 Juli 2010 di Mataram.
Masykur meminta Bagian Keuangan secepatnya segera menyerahkan sisa anggaran hingga kamis mendatang. (Tim.04)

Syaifurrahman Ajak Simpatisanya Berpolitik Santun

DOMPU, TIMUR - Calon Bupati Dompu Incumbent H Syaifurrahman Salman SE, mengajak simpatisanya berpolitik santun pada Pemilihan Kepala (Pilkada) yang akan datang. Syafurrahman yang berbicara pada pengukuhan tim pemenangan pasangan Syurga juga mengajak semua pihak untuk menghormati etika berpolitik santun di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Acara tersebut dihadiri ribuan warga dari berbagai Desa dan Lurah se kecematan Dompu, pengukuhan Tim se kecamatan Dompu kemarin yang digelar Selasa (30/3)  di gedung Samakai untuk menyiapkan pemenangan pasangan Syurga pada Pilkada periode 2010-2015 yang akan digelar pada tanggal 7 Juni mendatang. “Terimah kasih yang tak terhingga telah meluangkan waktu, secara ikhlas hati yang kami tidak bisa di bayar dengan apapun melainkan dengan  Doa ,serta mudah mudahan akan ada balasan setimpal dari allah SAW,” ucap Syairrahman.
Ia mengatakan seluruh Tim Teruskan sejak awal harus menyiapkan diri untuk pemenangan  pasangan Syurga periode 2010-2015, tim itu dibentuk dari kalangan kaum perempuan, laki-laki, tokoh masyarakat. “Banyak hal hal yang akan di sampaikan, yakinlah bahwa kita akan teruskan pembangunan di  Kabupaten Dompu untuk ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengajak pada  seluruh timnya jangan terlalu mempercayai informasi yang tidak jelas datangnya, dan tetap percayakan pasangan SYURGA, karena diakui orang yang tahu akan rencana ke depan adalah yang pernah menjalankan sebelumnya.,
Ia mengibaratkan pasangan Syurga sebagai bangunan rumah, dengan pondasih yang kuat dengan material  yang di seleksi dengan baik atau yang bermutu. “Karangkanya sudah jelas, tinggal teruskan pembangunan atapnya saja,” katanya.
Keyakinan kuat tetap akan dipegang teguh, melalui  berbagai program yang di laksanakan sebelumnya, menurut Syaifurrahman merupakan tolak ukur, sedangkan hasil survei terakhir, pasangan Syurga unggul 53 persen. “Tetapi kita jangan sampai lupa dan terlena, tetap bekerja keras, dengan modal ini kita yakin di seluruh kecematan akan memenangkan secara mayoritas,tetapi jangan lupa kita saling koordinasi dan bekerja sama,sehingga terciptanya gagasan kebersamaan yang solid pada tanggal 7 juni nanti,” ajaknya.
Di sisi lain, Syaifurrahman mengharapkan seluruh Tim tak boleh dipengaruhi provokasi, sehingga terjadi hal hal yang tidak di inginkan. “Kita dituntut bersabar, dan tetap berusaha semaksimal mungkin serta berdoa berbuat yang baik demi  terwujudya kepentingan masyarakat,” katanya.
   Sementara pasangannya, H Gaziamansyuri mengajak membulatkan tekad dan mensukseskan Pilkada untuk tercapai cita-cita menuju  5 tahun ke depan, serta tetap menjaga siraturrahmi ke seluruh wilayah yang ada di kabupaten Dompu. 70 Desa di Dompu sejak 1 Maret akan dikunjungi bersama  H Syaifurrahman Salman SE dan  Hj  Fitri  Gianti S. Sos, setiap Desa atau Lurah satu sampai tiga kali sehari. “Kita mendatangi setiap desa tiada lain agar  menambah semangat juang, rasa bangga kami yang sangat luar biasa,    karena disambut berbagai tokoh yang sangat luar biasa,” ujarnya.
Ia mengakui kepemimpinana H Syaifurrahman Salman SE, selama tiga tahun setengah, peningkatan pembangunan IPM, yang sangat luar biasa, serta pembangun sekolah yang sudah terlihat, programnya yang benar banar pro rakyat yaitu  melalui pendidikan gratis  dan kesehatan gratis.
“Ini merupakan keberanian  dan perjuangan yang luar biasa, mengangkat harkat dan martabat  masyarakat  di bumi nggahi rawi pahu, demi terwujud masyarakat sehat, pintar dan religius, dan serta berbagai penghargaan yang di raih selama ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama ketua Tim pemenang pasangan SYURGA, Iwahyudin AKA, memeberkan jumlah tim se kecematan Dompu sebanyak 18 ribu orang mulai tingkat TPS sampai tingkat kecematan, yang sudah di SK No 02/T-SYURGA / 3.2010.sekaligus di sumpah serta di berikan SK secara simbolis. Ia  mengharapkan pada semua Tim tetap pada landasan filosofi perjuangan teruskan, yakni perjuangan rakyat, dan tentu kemenangan pasangan adalah kemenangan rakyat. “Kepada seluruh Tim nanti, santun penyampaian di masyarakat, dan tetap konsisten untuk memperjuangkan pasangan ini, dan jika pasangan mau sejahteraah pilihlah pasangan SYURGA,” ucapnya. (Tim.06)