Bima, TIMUR-Informasi adanya pendataan ulang tenaga sukarela yang akan direkrut menjadi PNS kian menguatirkan, pasalnya hanya sebagian instansi saja pendataan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima. Akibatnya sejumlah tenaga sukarela yang belum didatangi tim pendata BKD resah, mereka kuatir nama mereka tidak akan diakomodir dalam database yang diusulkan.
Sejumlah tenaga sukarela mengaku resah, lantaran teman-teman mereka telah memasukan berkas ke BKD oleh tim pendata. Mereka heran, karena ada sebagian teman mereka di instansi lain yang didata, yang lainnya tidak.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs Mukhtar, MH mengakui pihaknya telah mendata ulang sejumlah tenaga sukarela yang mengantungi SK, hal itu dilakukan untuk memperbaharui data setiap tahun.
“Tidak ada perekrutan ulang, kita hanya memperbaharui data mereka yang akan dianggarkan dari APBD, karena setiap tahunnya tetap didata ulang,” ungkapnya di kantor BKD, Rabu kemarin.
Mukhtar menegaskan belum ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 berkaitan dengan perekrutan tenaga honor baru, hingga saat ini BKD sebagai tempat informasi kepegawaian belum menerima faksimile berkaitan dengan perubahan PP tersebut. “Jika ada perubahan PP tentang pegawai, maka yang paling pertama adalah kami di BKD, sedangkan hingga saat ini belum ada informasi tentang perubahan itu,” katanya.
Jikapun ada calo yang menarik uang dari masyarakat dengan janji akan memasukan mereka menjadi PNS dan tenaga honor, Mukhtar meminta melaporkannya ke BKD, untuk ditindaklanjuti secara hukum. “Kita memang sedang mencari tahu siapa aja oknum yang menarik uang dari masyarakat, dan kita dapatkan informasi justeru orang BKD, ini yang masih kita cari,” katanya.
Saat ini jumlah tenaga honor yang tersisa dan telah dikirim berkasnya sebanyak 16 orang, nama mereka terselip dan tidak terdata di BKN, sementara di BKD Kota Bima nama mereka memang ada. “Perlu kita jelaskan kembali jika nama-nama itu memang ril adanya, kenapa menjadi 16, karena masih ada dari mereka yang belum lengkap data, sedangkan mereka sudah mengabdi bersamaan dengan tenaga honor yang direkrut,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah para calo segera melaporkan, karena hal itu menyangkut nasib yang dipermainkan. “Jika ada perubahan PP pasti kita informasikan, hingga saat ini belum ada perubahan itu,” tegasnya. (Tim.01)
Sejumlah tenaga sukarela mengaku resah, lantaran teman-teman mereka telah memasukan berkas ke BKD oleh tim pendata. Mereka heran, karena ada sebagian teman mereka di instansi lain yang didata, yang lainnya tidak.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs Mukhtar, MH mengakui pihaknya telah mendata ulang sejumlah tenaga sukarela yang mengantungi SK, hal itu dilakukan untuk memperbaharui data setiap tahun.
“Tidak ada perekrutan ulang, kita hanya memperbaharui data mereka yang akan dianggarkan dari APBD, karena setiap tahunnya tetap didata ulang,” ungkapnya di kantor BKD, Rabu kemarin.
Mukhtar menegaskan belum ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 berkaitan dengan perekrutan tenaga honor baru, hingga saat ini BKD sebagai tempat informasi kepegawaian belum menerima faksimile berkaitan dengan perubahan PP tersebut. “Jika ada perubahan PP tentang pegawai, maka yang paling pertama adalah kami di BKD, sedangkan hingga saat ini belum ada informasi tentang perubahan itu,” katanya.
Jikapun ada calo yang menarik uang dari masyarakat dengan janji akan memasukan mereka menjadi PNS dan tenaga honor, Mukhtar meminta melaporkannya ke BKD, untuk ditindaklanjuti secara hukum. “Kita memang sedang mencari tahu siapa aja oknum yang menarik uang dari masyarakat, dan kita dapatkan informasi justeru orang BKD, ini yang masih kita cari,” katanya.
Saat ini jumlah tenaga honor yang tersisa dan telah dikirim berkasnya sebanyak 16 orang, nama mereka terselip dan tidak terdata di BKN, sementara di BKD Kota Bima nama mereka memang ada. “Perlu kita jelaskan kembali jika nama-nama itu memang ril adanya, kenapa menjadi 16, karena masih ada dari mereka yang belum lengkap data, sedangkan mereka sudah mengabdi bersamaan dengan tenaga honor yang direkrut,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah para calo segera melaporkan, karena hal itu menyangkut nasib yang dipermainkan. “Jika ada perubahan PP pasti kita informasikan, hingga saat ini belum ada perubahan itu,” tegasnya. (Tim.01)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar