KOTA BIMA,TIMUR- Akumulasi hasil capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima untuk tiga bulan pertama (tri wulan) masih minim. Dari sejumlah SKPD yang ada PAD yang dikumpulkan hanya 15,63 persen pada triwulan pertama. Demikian disampaikan Kepada Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kota Bima, Drs H Ramli Hakim,MSi Kamis (1/03).
Pada tri wulan (Januari, Febuari, Maret) PAD yang mampu dikumpulkan hanya 15,63 persen, atau Rp1,528 miliar, dari total yang ditargetkan Rp9,733 miliar jumlah itu dinilai masih dibawah rata-rata, seharusnya pada laporan triwulan pertama capaian PAD Kota Bima sudah mencapai poin 25 persen. “Ini adalah hal yang biasa. Capaian PAD pada triwulan pertama memang seperti ini adanya karena dipengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban dari satker yang belum maksimal-disebakan oleh hasil pemanfaatan pelayanan masyarakat yang belum optimal dan juga dikarenakan pada awal tahun sumbangan pihak ketiga belum merata,” katanya.
Menurutnya, masih tersisa sekitar Rp7 Miliar lebih yang harus diusahakan pada triwulan berikutnya. Dari capaian PAD tersebut SKPD yang mampu mencapai target diatas rata-rata antara lain, Dinas Tata Kota Rp70,5 juta (36 persen) dari target satu tahun sebesar Rp. 194 Juta. Kemudian Dinas Kesehatan dengan capaian PAD senilai Rp110 juta atau 25 persen dari target satu tahun sebesar Rp.442,5 Juta.
Dinas lain yang memenuhi target diatas rata-rata adalah, Dispen sebesar Rp. 273,794 Juta (24,18 persen) dari target satu tahun sebesar Rp. 1, 349 Miliar, SKPD lainnya masih dibawah rata-rata target capaian PAD per triwulan pertama. Termasuk di dalamnya kantor Kecamatan dan Kelurahan.
SKPD yang berpeluang dan berpotensi mencapai PAD yang besar adalah Dispen, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan. enam dinas itu menurutnya, sangat berpotensi dan dituntut memperoleh PAD yang lebih besar dibandingkan dengan SKPD lainnya. “SKPD tersebut merupakan Dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, terkait pajak dan retribusi,” ungkapnya.
Bagi SKPD yang tidak mampu memenuhi target PAD yang telah direncanakan, Ramli mengatakan akan ada evaluasi hasil capaian PAD bagi seluruh SKPD. “Evaluasi ini akan dilakukan setelah laporan keselurahan SKPD per-triwulannya. Dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kinerja dinas tersebut dalam mencapai target, termasuk di dalamnya untuk memotivasi setiap SKPD agar lebih optimal meraih target yang telah direncanakan,” ujarnya. (Tim.05)
Pada tri wulan (Januari, Febuari, Maret) PAD yang mampu dikumpulkan hanya 15,63 persen, atau Rp1,528 miliar, dari total yang ditargetkan Rp9,733 miliar jumlah itu dinilai masih dibawah rata-rata, seharusnya pada laporan triwulan pertama capaian PAD Kota Bima sudah mencapai poin 25 persen. “Ini adalah hal yang biasa. Capaian PAD pada triwulan pertama memang seperti ini adanya karena dipengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban dari satker yang belum maksimal-disebakan oleh hasil pemanfaatan pelayanan masyarakat yang belum optimal dan juga dikarenakan pada awal tahun sumbangan pihak ketiga belum merata,” katanya.
Menurutnya, masih tersisa sekitar Rp7 Miliar lebih yang harus diusahakan pada triwulan berikutnya. Dari capaian PAD tersebut SKPD yang mampu mencapai target diatas rata-rata antara lain, Dinas Tata Kota Rp70,5 juta (36 persen) dari target satu tahun sebesar Rp. 194 Juta. Kemudian Dinas Kesehatan dengan capaian PAD senilai Rp110 juta atau 25 persen dari target satu tahun sebesar Rp.442,5 Juta.
Dinas lain yang memenuhi target diatas rata-rata adalah, Dispen sebesar Rp. 273,794 Juta (24,18 persen) dari target satu tahun sebesar Rp. 1, 349 Miliar, SKPD lainnya masih dibawah rata-rata target capaian PAD per triwulan pertama. Termasuk di dalamnya kantor Kecamatan dan Kelurahan.
SKPD yang berpeluang dan berpotensi mencapai PAD yang besar adalah Dispen, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan. enam dinas itu menurutnya, sangat berpotensi dan dituntut memperoleh PAD yang lebih besar dibandingkan dengan SKPD lainnya. “SKPD tersebut merupakan Dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, terkait pajak dan retribusi,” ungkapnya.
Bagi SKPD yang tidak mampu memenuhi target PAD yang telah direncanakan, Ramli mengatakan akan ada evaluasi hasil capaian PAD bagi seluruh SKPD. “Evaluasi ini akan dilakukan setelah laporan keselurahan SKPD per-triwulannya. Dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kinerja dinas tersebut dalam mencapai target, termasuk di dalamnya untuk memotivasi setiap SKPD agar lebih optimal meraih target yang telah direncanakan,” ujarnya. (Tim.05)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar