Pemkot Bima Mengalami Devisit Pembiayaan Rp575 juta

Kota Bima, Korantimur.-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengalami devisit pembiayaan dalam tahun anggaran 2010. hal itu berdasarkan selisih total pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dibandingkan dengan alokasi belanja  dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp575 juta dalam penghitungan akhir posisi realisasi anggaran 2010.

Devisit pembiayaan terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bima Tentang Penyampaian Rancangan  Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, Plafon Dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun anggaran 2010 diruang sidang DPRD Kota Bima, Jum’at (24/9) yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs H Tajudin Amin.

Tajudin mengatakan devisit pembiayaan tersebut adalah sebagai dampak perubahan alokasi belanja sebagai  akibat perubahan regulasi alokasi. Jika dilihat dari   Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2010 Mengalami  ‘defisit pembiayaan sebesar Rp. 575 juta. Untuk sektor  pendapatan daerah misalnya, Pemkot mengalami peningkatan sebesar 6,39 persen atau Rp23,341 milyar, dari Rp365,304 milyar menjadi Rp388,646 milyar yang bersumber dari pendapatan tranfer yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus, sementara belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.19,724 milyar atau 5,06 persen dari Rp370,111 milyar menjadi Rp.389,135 milyar sebagai konsekuensi penambahan alokasi pendapatan transfer.

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan dari estimasi awal sebesar Rp5,717 milyar  atau 27,80 persen dari Rp26,278 milyar menjadi Rp20,561 milyar, demikian pula pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp1,524 milyar atau 7,64 persen dari Rp21,471 milyar menjadi Rp19,947 milyar.

Jika dievaluasi rumusan APBD Kota  Bima Tahun Anggaran 2010 dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan baik terhadap pendapatan maupun belanja. Perubahan alokasi pendapatan (bertambah/berkurang) berdampak signifikan terhadap perubahan alokasi belanja sebagai  akibat perubahan regulasi alokasi.

Berdasarkan perubahan alokasi pendapatan,  belanja dan pembiayaan, menurut Tajudin sebagaimana dikutip kabag Humaspro Lalu Sukarsana,S.Ip dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kebijakan perencanaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan belanja antara lain : penanggulangi kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur melalui penerapan sistem remunerasi dan penganggaran yang berbasis kinerja. Untuk itu diperlukan kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas menuju peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui  tertib administrasi mewujudkan kota bima yang beriman (bersih, aman dan nyaman), hal tersebut juga sesuai dengan
 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa  perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Lebih lanjut Tajudin mengatakan, prioritas plafon anggaran sementara kota bima tahun anggaran 2010 meliputi, perubahan  asumsi kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan program dan kegiatan seiring perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan pembiayaan menuju penganggaran yang berimbang, dan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. (Tim.01)

Pemkot Bima Mengalami Devisit Pembiayaan Rp575 juta

Kota Bima, Korantimur.-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengalami devisit pembiayaan dalam tahun anggaran 2010. hal itu berdasarkan selisih total pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dibandingkan dengan alokasi belanja  dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp575 juta dalam penghitungan akhir posisi realisasi anggaran 2010.

Devisit pembiayaan terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bima Tentang Penyampaian Rancangan  Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, Plafon Dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun anggaran 2010 diruang sidang DPRD Kota Bima, Jum’at (24/9) yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs H Tajudin Amin.

Tajudin mengatakan devisit pembiayaan tersebut adalah sebagai dampak perubahan alokasi belanja sebagai  akibat perubahan regulasi alokasi. Jika dilihat dari   Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2010 Mengalami  ‘defisit pembiayaan sebesar Rp. 575 juta. Untuk sektor  pendapatan daerah misalnya, Pemkot mengalami peningkatan sebesar 6,39 persen atau Rp23,341 milyar, dari Rp365,304 milyar menjadi Rp388,646 milyar yang bersumber dari pendapatan tranfer yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus, sementara belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.19,724 milyar atau 5,06 persen dari Rp370,111 milyar menjadi Rp.389,135 milyar sebagai konsekuensi penambahan alokasi pendapatan transfer.

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan dari estimasi awal sebesar Rp5,717 milyar  atau 27,80 persen dari Rp26,278 milyar menjadi Rp20,561 milyar, demikian pula pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp1,524 milyar atau 7,64 persen dari Rp21,471 milyar menjadi Rp19,947 milyar.

Jika dievaluasi rumusan APBD Kota  Bima Tahun Anggaran 2010 dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan baik terhadap pendapatan maupun belanja. Perubahan alokasi pendapatan (bertambah/berkurang) berdampak signifikan terhadap perubahan alokasi belanja sebagai  akibat perubahan regulasi alokasi.

Berdasarkan perubahan alokasi pendapatan,  belanja dan pembiayaan, menurut Tajudin sebagaimana dikutip kabag Humaspro Lalu Sukarsana,S.Ip dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kebijakan perencanaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan belanja antara lain : penanggulangi kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur melalui penerapan sistem remunerasi dan penganggaran yang berbasis kinerja. Untuk itu diperlukan kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas menuju peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui  tertib administrasi mewujudkan kota bima yang beriman (bersih, aman dan nyaman), hal tersebut juga sesuai dengan
 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa  perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Lebih lanjut Tajudin mengatakan, prioritas plafon anggaran sementara kota bima tahun anggaran 2010 meliputi, perubahan  asumsi kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan program dan kegiatan seiring perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan pembiayaan menuju penganggaran yang berimbang, dan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. (Tim.01)

Dana Gapoktan Desa Labuan Kananga “Menguap”

Bima, Korantimur.-

Anggaran Gabungan kelompok Tani (Gapotan) tahun 2010 di Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora diduga digelapkan. Anggaran sebesar Rp100 juta yang terealisasi dua tahap itu oleh ketua Gapoktan Wadoyo Amen tidak diserahkan kepada 4 kelompok tani yang berhak menerimanya.

Informasi yang diperoleh Korantimur di lokasi, anggaran yang sudah dicairkan untuk 2 tahap itu mestinya diberikan kepada 4 kelompok yang sudah terdata, yakni kelompok Sori Sumba, Mekar Sari, Ngawa Sama dan Doro Lede. Empat kelompok tersebut meski telah berbadan hukum, namun tidak pernah mendapatkan dana yang seharusnya mereka terima.

Imbasnya sejumlah petani yang ada dalam empat kelompok tersebut kecewa karena mengalami gagal panen lantaran dana yang seharusnya dibelikan obat-obatan pertanian itu tidak pernah diserahkan kepada mereka. Sejumlah petani di wilayah itu mempertanyakan bantuan yang seharusnya mereka terima dari ketua Gapoktan sejak dana itu direalisasikan melalui BKP4 Kabupaten Bima, meski empat kelompok sudah terdata dan sudah syah mendapatkan dana, anehnya mereka belum menerima sepersenpun dana yang dimaksud. “Jelas kami mempertanyakan realisasi dana ini, karena kami tahu jika dana itu sudah dicairkan,” kata salah seorang petani di wilayah tersebut.

Dana tersebut diakui telah terealisasi, namun tidak jelas dugunakan untuk apa oleh ketua Gapoktan, sejak direalisasikan hingga saat ini, para petani hanya mengandalkan modal sendiri sehingga berimbas pada kegagalan panen bagi para petani dikarenakan dana yang minim.

Hasil invenstigasi langsung wartawan media ini, Rabu (15/9) lalu, 4 kelompok tidak difungsikan oleh ketua Gapotan, sehingga sampai hari ini, 4 kelompok tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari dana tersebut. Dana puluhan juta rupiah itu langsung masuk ke rekening  mendahara Gapoktan, Junari, kemudian anggaran itu dicairkan langsung oleh ketua dan bendahara.

Ketua Gapoktan, Wardoyo Amen, yang dikonfirmasi berkaitan dengan masalah tersebut cenderung menghindar, bahkan ketika dihubungi via selulernya yang bersangkutan tidak pernah mengaktifkan HP.

Sementara sekertaris Gapotan, Emilya, enggan berkomentar berkaitan dengan masalah tersebut. Emiliya yang juga menantu Wardoyo  mengaku tidak tahu apa-apa tentang uang yang digelapkan oleh ketua tersebut. “Saya tidak tau apa – apa dan tidak paham dengan bantuan anggaran gabungan kelompok tani tersebut, saya hanya atas nama saja sebagai sekertaris ketua gabungan kelompok tani,” ujarnya.

Sedangkan bendahara Gapoktan, Junari yang ditemui, mengaku anggaran tersebut memang masuk ke rekening dirinya selaku bendahara, namun anehnya setelah dicairkan anggaran itu langsung dipegang oleh ketua. “Jadi wewenang saya selaku bendahara sudah diambil alih oleh Ketua tersebut,” ujarnya.

Kepala Desa Labuhan Kananga, Abdul Rahman Ahmad, mengaku hingga saat ini belum ada laporan  dari penggunaan ataupun realisasi dana tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, anggaran tersebut direalisasikan dua tahap, yakni masing-masing tahapan sebesar Rp50 juta, dana tersebut seharusnya akan dibelikan obat-obatan pertanian, tarpal dan karung untuk para petani. Namun kenyataanya tidak pernah didapatkan oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok yang disebutkan. “Saya selaku kepala desa merasa kalau saya tidak punya wewenang dalam program  gabungan kelompok tani, karena Wardoyo Amen yang sempat saya tanya tentang program gabungan kelompok tani tidak membolehkan saya terlalu ikut campur tentang dana tersebut,” paparnya.

Hingga saat ini kejelasan penggunaan dana negara tersebut tidak diketahui rimbanya, bahkan terkesan ditutupi jumlah dan realisasinya oleh ketua. Hingga berita ini diturunkan, tidak penjelasan apapun dari ketua Gapoktan tentang penggunaaan dana tersebut. (Tim.05 )

Dana Gapoktan Desa Labuan Kananga “Menguap”

Bima, Korantimur.-

Anggaran Gabungan kelompok Tani (Gapotan) tahun 2010 di Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora diduga digelapkan. Anggaran sebesar Rp100 juta yang terealisasi dua tahap itu oleh ketua Gapoktan Wadoyo Amen tidak diserahkan kepada 4 kelompok tani yang berhak menerimanya.

Informasi yang diperoleh Korantimur di lokasi, anggaran yang sudah dicairkan untuk 2 tahap itu mestinya diberikan kepada 4 kelompok yang sudah terdata, yakni kelompok Sori Sumba, Mekar Sari, Ngawa Sama dan Doro Lede. Empat kelompok tersebut meski telah berbadan hukum, namun tidak pernah mendapatkan dana yang seharusnya mereka terima.

Imbasnya sejumlah petani yang ada dalam empat kelompok tersebut kecewa karena mengalami gagal panen lantaran dana yang seharusnya dibelikan obat-obatan pertanian itu tidak pernah diserahkan kepada mereka. Sejumlah petani di wilayah itu mempertanyakan bantuan yang seharusnya mereka terima dari ketua Gapoktan sejak dana itu direalisasikan melalui BKP4 Kabupaten Bima, meski empat kelompok sudah terdata dan sudah syah mendapatkan dana, anehnya mereka belum menerima sepersenpun dana yang dimaksud. “Jelas kami mempertanyakan realisasi dana ini, karena kami tahu jika dana itu sudah dicairkan,” kata salah seorang petani di wilayah tersebut.

Dana tersebut diakui telah terealisasi, namun tidak jelas dugunakan untuk apa oleh ketua Gapoktan, sejak direalisasikan hingga saat ini, para petani hanya mengandalkan modal sendiri sehingga berimbas pada kegagalan panen bagi para petani dikarenakan dana yang minim.

Hasil invenstigasi langsung wartawan media ini, Rabu (15/9) lalu, 4 kelompok tidak difungsikan oleh ketua Gapotan, sehingga sampai hari ini, 4 kelompok tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari dana tersebut. Dana puluhan juta rupiah itu langsung masuk ke rekening  mendahara Gapoktan, Junari, kemudian anggaran itu dicairkan langsung oleh ketua dan bendahara.

Ketua Gapoktan, Wardoyo Amen, yang dikonfirmasi berkaitan dengan masalah tersebut cenderung menghindar, bahkan ketika dihubungi via selulernya yang bersangkutan tidak pernah mengaktifkan HP.

Sementara sekertaris Gapotan, Emilya, enggan berkomentar berkaitan dengan masalah tersebut. Emiliya yang juga menantu Wardoyo  mengaku tidak tahu apa-apa tentang uang yang digelapkan oleh ketua tersebut. “Saya tidak tau apa – apa dan tidak paham dengan bantuan anggaran gabungan kelompok tani tersebut, saya hanya atas nama saja sebagai sekertaris ketua gabungan kelompok tani,” ujarnya.

Sedangkan bendahara Gapoktan, Junari yang ditemui, mengaku anggaran tersebut memang masuk ke rekening dirinya selaku bendahara, namun anehnya setelah dicairkan anggaran itu langsung dipegang oleh ketua. “Jadi wewenang saya selaku bendahara sudah diambil alih oleh Ketua tersebut,” ujarnya.

Kepala Desa Labuhan Kananga, Abdul Rahman Ahmad, mengaku hingga saat ini belum ada laporan  dari penggunaan ataupun realisasi dana tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, anggaran tersebut direalisasikan dua tahap, yakni masing-masing tahapan sebesar Rp50 juta, dana tersebut seharusnya akan dibelikan obat-obatan pertanian, tarpal dan karung untuk para petani. Namun kenyataanya tidak pernah didapatkan oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok yang disebutkan. “Saya selaku kepala desa merasa kalau saya tidak punya wewenang dalam program  gabungan kelompok tani, karena Wardoyo Amen yang sempat saya tanya tentang program gabungan kelompok tani tidak membolehkan saya terlalu ikut campur tentang dana tersebut,” paparnya.

Hingga saat ini kejelasan penggunaan dana negara tersebut tidak diketahui rimbanya, bahkan terkesan ditutupi jumlah dan realisasinya oleh ketua. Hingga berita ini diturunkan, tidak penjelasan apapun dari ketua Gapoktan tentang penggunaaan dana tersebut. (Tim.05 )

Anggaran Gapoktan Desa Labuan Kananga "Menguap"

Dana Gapoktan Desa Labuan Kananga “Menguap”

Bima, Korantimur.-

Anggaran Gabungan kelompok Tani (Gapotan) tahun 2010 di Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora diduga digelapkan. Anggaran sebesar Rp100 juta yang terealisasi dua tahap itu oleh ketua Gapoktan Wadoyo Amen tidak diserahkan kepada 4 kelompok tani yang berhak menerimanya.

Informasi yang diperoleh Korantimur di lokasi, anggaran yang sudah dicairkan untuk 2 tahap itu mestinya diberikan kepada 4 kelompok yang sudah terdata, yakni kelompok Sori Sumba, Mekar Sari, Ngawa Sama dan Doro Lede. Empat kelompok tersebut meski telah berbadan hukum, namun tidak pernah mendapatkan dana yang seharusnya mereka terima.

Imbasnya sejumlah petani yang ada dalam empat kelompok tersebut kecewa karena mengalami gagal panen lantaran dana yang seharusnya dibelikan obat-obatan pertanian itu tidak pernah diserahkan kepada mereka. Sejumlah petani di wilayah itu mempertanyakan bantuan yang seharusnya mereka terima dari ketua Gapoktan sejak dana itu direalisasikan melalui BKP4 Kabupaten Bima, meski empat kelompok sudah terdata dan sudah syah mendapatkan dana, anehnya mereka belum menerima sepersenpun dana yang dimaksud. “Jelas kami mempertanyakan realisasi dana ini, karena kami tahu jika dana itu sudah dicairkan,” kata salah seorang petani di wilayah tersebut.

Dana tersebut diakui telah terealisasi, namun tidak jelas dugunakan untuk apa oleh ketua Gapoktan, sejak direalisasikan hingga saat ini, para petani hanya mengandalkan modal sendiri sehingga berimbas pada kegagalan panen bagi para petani dikarenakan dana yang minim.

Hasil invenstigasi langsung wartawan media ini, Rabu (15/9) lalu, 4 kelompok tidak difungsikan oleh ketua Gapotan, sehingga sampai hari ini, 4 kelompok tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari dana tersebut. Dana puluhan juta rupiah itu langsung masuk ke rekening  mendahara Gapoktan, Junari, kemudian anggaran itu dicairkan langsung oleh ketua dan bendahara.

Ketua Gapoktan, Wardoyo Amen, yang dikonfirmasi berkaitan dengan masalah tersebut cenderung menghindar, bahkan ketika dihubungi via selulernya yang bersangkutan tidak pernah mengaktifkan HP.

Sementara sekertaris Gapotan, Emilya, enggan berkomentar berkaitan dengan masalah tersebut. Emiliya yang juga menantu Wardoyo  mengaku tidak tahu apa-apa tentang uang yang digelapkan oleh ketua tersebut. “Saya tidak tau apa – apa dan tidak paham dengan bantuan anggaran gabungan kelompok tani tersebut, saya hanya atas nama saja sebagai sekertaris ketua gabungan kelompok tani,” ujarnya.

Sedangkan bendahara Gapoktan, Junari yang ditemui, mengaku anggaran tersebut memang masuk ke rekening dirinya selaku bendahara, namun anehnya setelah dicairkan anggaran itu langsung dipegang oleh ketua. “Jadi wewenang saya selaku bendahara sudah diambil alih oleh Ketua tersebut,” ujarnya.

Kepala Desa Labuhan Kananga, Abdul Rahman Ahmad, mengaku hingga saat ini belum ada laporan  dari penggunaan ataupun realisasi dana tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, anggaran tersebut direalisasikan dua tahap, yakni masing-masing tahapan sebesar Rp50 juta, dana tersebut seharusnya akan dibelikan obat-obatan pertanian, tarpal dan karung untuk para petani. Namun kenyataanya tidak pernah didapatkan oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok yang disebutkan. “Saya selaku kepala desa merasa kalau saya tidak punya wewenang dalam program  gabungan kelompok tani, karena Wardoyo Amen yang sempat saya tanya tentang program gabungan kelompok tani tidak membolehkan saya terlalu ikut campur tentang dana tersebut,” paparnya.

Hingga saat ini kejelasan penggunaan dana negara tersebut tidak diketahui rimbanya, bahkan terkesan ditutupi jumlah dan realisasinya oleh ketua. Hingga berita ini diturunkan, tidak penjelasan apapun dari ketua Gapoktan tentang penggunaaan dana tersebut. (Tim.05 )

Dewan Tuding Tiga Elemen Pemkot Bertanggungjawab Soal Rp1,7 DAK Alkes

Aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rp1,7 Miliyar yang bermasalah kini mulai diperdebatkan. Simpang siur tentang DAK tahun 2008 itu mengundang pertanyaan sejumlah anggota DPRD Kota Bima. Pihak Dewan sejak dua tahun belakangan (2008-2010) selalu memertanyakan dan meminta penjelasan eksekutif  tentang aliran dana itu. Kini anggota dewan menuding empat elemen di eksekutif, Bappeda, Bagian Keuangan Dikes dan Sekda yang paling bertanggungjawab soal fisik dana tersebut.     
Kota Bima, TIMUR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sengaja diundang Pemkot Bima untuk mengaudit dan menelusuri aliran dana itu telah menyelesaikan tugasnya, namun resume hasil pemeriksaan belum diserahkan oleh BPK.
Menyoal simpang siurnya DAK Dikes Rp1,7 miliar, Ketua komisi C DPRD Kota Bima H A Rahman H Abidin,SE menegaskan, seharusnya pertanyan tentang keberadaan dana itu diarahkan ke pihak eksekutif, dalam hal ini ujar dia, empat elemen harus bertanggungjawab yakni Bappeda, Bagian Keuangan, Dikes dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda). “Persolan itu seharusnya ditanyakan saksi hidup yang lebih memahami aliran dana tersebut,” ujarnya di sekretariat DPRD Kota Bima Selasa (20/4).
Pihak yang disebutkannya itu menurut A Rahman, sangat tahu dan harus bertanggungjawab kemana aliran DAK yang bermasalah tersebut, soal masih ada atau sengaja diraibkan, ujar dia yang mengetahui persis adalah Sekda, jika memang disilvakan pada rekening, pada rekening siapa, yang jelas mestinya bukan rekening pribadi. “Tanyakan pada mantan Sekda, pasti tahu,” ungkapnya kepada wartawan.
Rahman juga heran, karena anggaran dari dana DAK tahun 2008 itu belum juga direalisasikan sesuai dengan alokasinya meski sudah masu tahun ke tiga, mestinya kata dia, anggaran tersebut sudah direalisasikan pada tahun itu juga. Bukan malah tertunda bertahun-tahun, karena dalam aturannya dana tersebut harus dikerjakan pada tahun keluarnya anggaran.
“Tidak bisa ditunda apalagi disilvakan, Dewan pada setiap rapat banggar dengan eksekutif selalu memertanyakan item dana tersebut. Kapan direalisasikan, justeru faktanya pihak banggar eksekutif tidak tahu,” katanya heran.
Penegasan yang sama juga dilontarkan Anggota Dewan yang juga Ketua DPC PDIP, Jaidin M Sidik. Dana jaminan di BRI Cabang Bima, sesungguhnya hanya berkisar Rp10 Miliyar, jika benar disilfakan dengan dana Alkes Rp 1,7 Miliyar, tentu jumlahnya bertambah.
Jaidin mengaku sepengetahuan dirinya, dana itu tidak bertambah atau stagnan pada posisi awal sesuai alokasi DAK untuk tahun ini. “Ini semakin mengindikasikan bahwa dana Alkes tersebut memang ada masalah. Sudah menjadi kebiasaan eksekutif kalau terjadi masalah, pihak Dewan dijadikan tukang cuci baju mereka,” kesalnya.
Ditanya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap aliran dana Alkes tersebut, Jaidin mengatakan harus menunggu hasil audit BPK terlebih dahulu, jika resume BPK menyimpulkan telah terjadi pelanggaran dan penyalangunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan, keduanya menyerahkan sepenuhnya pada hasil audit. “Tunggu saja resume BPK. Mereka yang berkompoten dan berwenang serta memahami sistematika audit. Kita apresiasi kerja mereka,” ujarnya.
Terkait konsekuensi hukum terhadap hasil temuan BPK, menurut baik Rahman mapun Jaidin sepakat jika memang masalah itu mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan anggaran, maka harus ditindaklanjuti ke persoalan hokum.
“Kalau terbukti ada tindak pidananya wajib hukumnya didorong dan dimintai pertanggung jawaban, bagi siapapun yang menyalahi aturan,” tegasnya. (Tim.05)

Mantan Sekda Tak Tahu Aliran Dana Alkes

KOTABIMA,TIMUR- Disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab oleh anggota dewan berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat kesehatan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima 2008, mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bima, Drs H Maryono Nasiman, MM, mengaku tidak tahu menahu kemana arah aliran dana sebesar Rp1,7 miliar yang masih bermasalah  tersebut. Tudingan Dewan tentang keterlibatan dirinya sebagai saksi hidup dan saksi sejarah, terkait aliran dana Alkes senilai Rp 1,7 Miliyar, Maryono Nasiman, secara tegas menampiknya.
Ditemui Wartawan Rabu (21/04) di kediamanya, Mantan Sekda Kota Bima, mengaku tidak tahu menahu kemana sesungguhnya aliran dana tersebut. “Tanyakan pada SKPD terkait, Bagian Keuangan,” tampiknya.
Dikatakannya, Sekda sifatnya mengoordinasi saja, kaitan bagaimana alur dan mekanisme penggunaanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab SKPD (Dikes) yang bersangkutan. Sesuai dengan amanat Peratruran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2009 bahwa Sekda bisa mendelegasikan sebagaian kewengan, termasuk tanggungjawab keuangan kepada unit kerja yang berada dibawahnya. “Kewenangan pengaturan keuangan dan lain sebagainya, menjadi tanggung jawab SKPD, Sekda hanya bertanggung jawab pada Bagian yang ada di sekretariatan,” jelasnya.
Menurutnya, realisasi dan penggunaan anggaran Alkes tidak pernah  dilaporkan padanya. Keterkaitannya sebagai Sekda dan saksi hidup, hanya bersifat koordinasi. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan aliran dana, sudah digunakan atau masih ada di rekening Pemkot-sama sekali bukan kewenangannya. Meskipun amanat undang-undang Sekda berwenang mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.
Diceritakannya, pada saat penyusunan RAPBD Tahun 2008 antara Kadis Kesehatan saat itu Drs Sarjan dengan Kabag Keuangan H Umar, AR, SH, terjadi perdebatan kaitan dengan dana Alkes Rp1,7 Miliyard. Kadikes bersih kukuh dana itu belum dipergunakan dan meminta untuk dianggarkan pada RKA Dinasnya, sementara Kabag Keuangan justeru mengaku bahwa anggaran itu sudah terealisasi.
“Antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kabag Keuangan sempat bersih tegang dan sangat emosional, mendebatkan anggaran Alkes itu,” cerita Maryono.
Disarankannya, agar semua pihak tidak mereka-reka data dan informasi serta tidak saling melempar tanggung jawab yang justeru akan memperkeruh keadaan. Ia meminta semua menunggu  penyerahan resume hasil audit BPK.  “Apakah dana Alkes raib dan tidak bisa dipertanggung jawabkan atau tidak,”
Jika hasil audit BPK terindikasi terjadi penyimpangan, kata dia, konsekuensi hukumnya harus ditegakkan, “Siapapun oknum yang menyalahgunakan anggaran Negara, harus bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.
Kata dia, secara fisik, uang tidak boleh hilang begitu saja tanpa ada realisasi program. Kalaupun sudah dikerjakan, harus ada pertanggungjawabannya. Karena sifatnya program itu sangat mustahil hilang, jika memang pengerjaanya diberikan ke pihak ketiga pasti tertera jelas siapa rekanannya. “Untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut, perlu dilakukan pengusutan dan penyidikan,” ujarnya. (Tim.05)

Pemkot VS PGRI, Masuki Tahap Kesimpulan

KOTABIMA,TIMUR- Senin depan (26/4) perseteruan antara PGRI versus Pemkot Bima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memasuki tahapan pembacaan kesimpulan. Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kota Bima telah menyelesaikan kesimpulan dan alasan berkaitan dengan kasus itu. Demikian disampaikan ketua Tim PH Pemkot Bima, Syahrullah SH MH, di ruang kerjanya Selasa (21/4).
Tim PH Pemkot Bima, akan membacakan kesimpulan dan alasan yang berkaitan dengan tuntutan para guru tentang mutasi yang dilakukan Pemkot Bima Kamis ini di PTUN Mataram.
Kepada Koran Timur, Ketua Tim Syahrullah, SH,MH, mengatakan, kesimpulan yang akan disampaikan pihaknya, merujuk dari fakta hukum bahwa tuntutan para guru, memang tidak bisa membuktikan secara syah dan menyakinkan, kalau mutasi dan kepindahan tempat mengajar ada unsur kesengajaan yang tak berdasar, “Pemindahan dan mutasi yang dilakukan tidak ada bukti kesewenangan. Karena pada prinsipnya, setiap mutasi yang dilakukan selama ini, baik di berbagai instansi dan para guru, telah memenuhi proses dan mekanisme yang di amanatkan undang-undang,” ujar Syahrullah.
Proses mutasi yang dilakukan Baperjakat ujarnya, diawali dari usulan SKPD masing-masing pada Walikota Bima. Selanjutnya diproses dan dirapatkan di tingkat Baperjakat, “Proses dan irama ini menguatkan fakta hukum, memang tidak ada unsur kesengajaan yang tidak berdasar, terkait mutasi para guru tersebut,” jelasnya.
Kaitan kesimpulan PTUN tentang pihak yang menang dalam gugatan PGRI itu, Syahrullah optimis, memenangkan gugatan tersebut, “Tunggu kesimpulan kamis mendatang. Melihat fakta hukum persidangan, kami yakin memenangkan gugatan PGRI pada pihak Pemkot,” ungkapnya. (Tim.05)

Gedung Putih Walikota, Rampung Bulan Juni

KOTA BIMA, TIMUR- Pembangunan gedung putih Walikota Bima direncanakan rampung secara keseluruhan pada bulan Juni Tahun 2010, secara fisik saat ini penyelesaian kantor megah tersebut telah mencapai 90 persen. Demikian dijelaskan Pimpro pembangunan Kantor Walikota, Syafruddin ST, di kantor Pemkot Bima Senin (19/4).
Menurut Syafruddin, secara fisik presentasi sisa pengerjaan sedang dilaksanakan pihak kontraktor.  Ia mengaku beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengerjaan kantor tersebut, yakni, adanya perubahan penataan dan perubahan teknis, Hal lain yang mempengaruhi, adanya bencana alam seprti gempa bumi yang melanda Bima dan sekitarnya beberapa waktu lalu yang mengakibatkan sejumlah bagian bangunan rusak dan harus diperbaiki kembali.
“Kendala itulah yang menjadi penghambat laju penyelesaian pembangunan kantor Walikota, dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, total anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan kantor Walikota, sebesar Rp10,252 Miliyar. Biaya itu membengkak lantaran terjadi bencana alam, dan juga adanya perubahan tata bangunan secara teknis, seperti pembangunan kubah, dalam perencanaan hanya 7,8 meter, menjadi 9,40 meter. “Hal inilah yang membuat anggaran membengkak,” ujarnya.
Anggaran tambahan untuk bencana alam ujar dia, sebesar Rp. 701 Juta, anggaran itu tidak semua dipergunakan untuk perbaikan kerusakan akibat gempa, tetapi dipergunakan juga untuk penambahan pengerjaan, sebesar Rp300 Juta.
Berkaitan dengan rencana pembangunan gedung sayap yang berlokasi di sebelah kiri dan kanan kantor induk, menurutnya sudah dianggarkan. Namun yang menjadi kendala belum diserahkannya asset tanah yang ada di bagian timur dan barat lokasi pembangunan. “Masih ada dua lokasi yang terisi oleh kantgor miliknya Pemda Kabupaten Bima,” jelasnya. (Tim.05)

Cipta Karya Utamakan Program Prioritas

KOTA BIMA, TIMUR-Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima, lebih memrioritaskan usulan langsung dari masyarakat Kota. Hal itu untuk menjamin program langsung menyentuh masyarakat bawah. Demikian dijelaskan Kabid Cipta Karya, H Ridwan Tayeb, Selasa (13/04) di ruang kerja
Program prioritas dimaksud menurut Ridwan, merupakan program  kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk dilaksanakan. Sedangkan infrastruktur cipta karya  pelaksanaannya tetap  melihat skala prioritas kebutuhan yang lahir dari usulan  masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan.
Dijelaskan Ridwan selain melihat langsung kebutuhan masyarakat, rujukan program untuk tahun 2010 juga disesuaikan dengan Musrenbang dan dari hasil reses Dewan. “Tolak ukur perencanaan program infrastruktur terbangun Tahun 2010 dengan melihat tiga komponen mulai dari kebutuhan masyarakat dan pengamatan lapangan, hasil musrenbang dan reses Dewan itulah yang menjadi acuan perencanaan program,” jelasnya.
Bidang Cipta Karya, ujar Ridwan, telah merencanakan program air bersih sebanyak delapan paket dengan total anggaran sekitar Rp 700 juta, program sanitasi dan drainase sebanyak 24 paket dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 Milyar, pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 6 paket dengan total anggaran sekitar Rp 400 Juta serta perbaikan jalan lingkungan sebanyak 30 paket dengan anggaran sekitar Rp 2 Milyar. “Sehingga estimasi anggaran pelaksanaan program tersebut berkisar Rp 5 Milyar,” rincinya.
Menurutnya, perencanaan program tahun ini bukan saja dilatarbelakangi unsur pemerataan tetapi juga diutamakan karena kebutuhan dan urgensi penanggulangannya, yakni lebih mengutamakan sifat membutuhkan perbaikan infrastrukturnya.  Dicontohkannya, untuk pelaksanaan program air bersih yang berlokasi di Wenggo, Penana’E, Rite Jatibaru dan Nungga. Semuanya berdasarkan prioritas daerah krisis air bersih. (Tim.05)

Ketua Pengadilan Bima, Pisah Kenal

BIMA,TIMUR-Saat ini PN Negeri dipimpin ketua baru, Majedi Hendi Siswara SH, acara penyerahan tugas kepada Majedi digelar di Paruda Parenta Selasa (13/4) setelah ketua yang lama H Yuliusman akan berpindah tugas di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan jabatan baru sebagai Ketua Pengadilan Tinggi. Pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua dipengadilan Negeri Bima.
Dalam sambutannya, Yuliusman menyampaikan rasa terimaksih yang mendalam pada seluruh masyarakat Kota dan Kabupaten Bima yang telah bersama-sama membangun dan berpartisipasi menciptakan supremasi  hukum yang baik. Atas kesadaran ynag tinggi seluruh masyarakat piranti hukum dan tata aturan dapat dipatuhi.
Pada Bupati dan Walikota Bima, Yulias merasa bangga atas segala dukungan dan kerjasama. “Hampir tidak ada jarak antara kita semua, itulah kenangan terindah yang tidak bisa dilupakan,” ungkapnya.
Sementara ketua PN baru berharap kerjasama yang telah terbangun selama ini antara pengadilan dengan Muspida Kabupaten dan Kota Bima, dapat terus ditingkatkan dan terjalin. Karena tanpa kerja sama yang baik mustahil semua kegiatan terkait dengan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Bupati Bima, H ferry Zulkarnaen ST yang mewakili pemerintah Kota dan Kabupaten Bima, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa pada pejabat lama. Menurutnya, pengabdian dan dedikasi Yulius bagi penegakan dan tertib hukum di wilayah Bima sangat berarti. “Apa yang telah dipersembahkan Yulius memberikan warna tersendiri bagi keberlangsungan penataan kesadaran hukum bagi warga Kota dan Kabupaten,” katanya. (Tim.05)

Umar dan Maryono Siap Bersaing Dampingi Qurais

KOTA BIMA,TIMUR-Dua mantan pejabat Kota Bima, yang disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping HM Qurais H Abidin sebagai Wakil Walikota mengaku siap berkompetisi mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota. Mereka adalah mantan Wakil Walikota Bima,  H Umar H Abubakar BA, dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs H Maryono Nasiman,MM,.
Kesiapan itu dinyatakan H Umar H Abubakar, ketika dikonfirmasi Koran ini saat usai upacara perayaan HUT Kota Bima ke- 8  Sabtu (10/04) di halaman Kantor Walikota baru.
 Umar mengaku siap karena beberapa alasan, pertama ia melihat fondasi dasar yang telah diletakkan oleh almarhum Walikota Bima Drs HM Nur A Latif harus dilanjutkan, karena apa yang telah dilakukan oleh almurhum menurutnya sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bima, fondasi pembangunan itu harus tetap lanjutkan. “Kalau masyarakat meminta saya menjadi Wakil Walikota saya bersedia. Tetapi semua berpulang dari kemauan dan persetujuan dari partai pengusung (Koalisi Rakyat bersatu, red) dan terpenting sekali lahir dari keinginan H Qurais, karena Walikota lebih paham secara pribadi siapa yang cocok menjadi pendampingnya,” katanya kepada Koran Timur, Sabtu lalu.
Menurutnya, proses pemilihan Wakil Walikota Bima harus tetap mengacu pada mekanisme dan Undang-Undang, Pada saatnya nanti pendamping Walikota memang akan dipilih karena tuntutan kebutuhan dan juga amanat undang-undang.
Namun Umar tidak menjelaskan lebih jauh wacana pencalonan dirinya itu menjadi Wakil Walikota Bima untuk yang kedua kalinya, pada prinsipnya menurut dia, jika memang masyarakat menginginkan dirinya menjadi pendamping H Qurais ia siap, namun hal itu tidak mudah, karena partai pengusunglah yang mengusulkan dan juga atas persetujuan dari Walikota yang menjabat saat ini dan juga siapa yang dianggap bisa bekerjasama untuk melanjutkan cita-cita dari almurhum Drs HM Nur A Latif.
Di tempat yang sama, mantan Sekda Kota Bima, Drs H Maryono Nasiman,MM, juga siap menjadi calon pendamping Qurais jika masyarakat menginginkan dirinya menjadi Wakil Walikota Bima. Sebagai warga Kota Bima ia mengaku siap mengemban tugas  mulia tersebut. Namun Maryono tetap mengedepankan aturan main, yakni dari partai pengusung yang berhak mengusulkan dan juga Walikota yang menjabat. “Jika partai pengusung dan Walikota menginginkan saya jadi Wakil Walikota, saya bersedia,” tegasnya.
Dikatakannya, proses penjaringan Wakil Walikota ada mekanisme dan sudah diatur undang-undang, ia meminta semua pihak menghormati mekanisme itu. Kendati Undang-undang sudah mengamantkan kekosongan Wakil Walikota pasti akan ada penggantinya, namun harus menunggu terlebih dahulu pelantikan Walikota devinitif baru akan direncanakan siapa saja yang layak mendampingi Walikota tersebut.
Seperti yang pernah dilansir Koran ini sebelumnya, sejumlah nama terus saja mengalir dan terus dibicarakan untuk menjadi calon Wakil dari H Qurais H Abidin. Namun dari sekian nama yang muncul itu menurut pendapat umum di khalayak, nama-nama itu menjadi empat orang yang dianggap layak dan berpengalaman dalam hal pengelolaan pemerintahan, mereka adalah H Umar H Abubakar, Drs Maryono Nasiman, MM, Subhan HM Nur, SH dan juga H Abubakar Maalu, SH. (Tim.05)

Larang Orang Mencuri, Leher Warga Tolotongga Ditebas

Bima, TIMUR- Nahas dialami Alimin (31) warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta, karena melarang orang mencuri dirinya harus menerima sabetan parang di lehernya oleh kawanan pencuri. Akibatnya leher Alimin nyaris putus akibat sabetan parang.
Informasi yang dihimpun Koran Timur di RSUD Bima, peristiwa itu terjadi Sabtu (10/4) sekitar pukul 18.00 Wita di dusun Wane  Kecamatan Monta. Saat itu Alimin menemui tiga orang di Desa Wane, ketiga orang tersebut diduga telah mengambil mesin air milik salah seorang warga, korban saat itu hendak membujuk tiga orang untuk mengembalikan barang yang bukan haknya itu kepada pemiliknya.
Rupanya niat baik korban untuk membujuk para pelaku tidak diterima baik, malah tiba-tiba salah seorang dari mereka mengarahkan parang tajam ke arah korban, Alimin tidak menyangka akan mendapatkan serangan dari ketiga pelaku, lantaran sebelumnya mereka bicara baik-baik, korban saat itu secara refleks menahan parang dengan tangan kanannya, namun pelaku tidak diam saja dan parang terus diayunkan hingga mengenai leher korban. Darah seketika muncrat dari leher korban dan tangan nyaris putus akibat terkena parang.
Keluarga korban, Nasrudin, mengaku Alimin adalah pembantu polisi (Polmas) di desa asalnya Tolotangga, kemungkinan karena mengenal tiga pelaku, korban  mendatanginya di Desa Wane, menurut cerita Nasarudin, korban saat itu sempat duduk bersama dengan tiga orang pelaku di serambi milik salah seorang warga dan meminta tiga orang itu mengembalikan mesin air. Namun setelah beberapa lama korban berbicara, tiba-tiba salah seorang dari pelaku langsung menyerang korban dengan parang.
Sebenarnya, ujar Nasrudin, saat itu korban hendak menjalankan tugasnya ke Desa Wane dan menemui tiga orang yang diduga telah mengambil mesin air milik seorang warga untuk meminta mereka mengembalikan barang curiannya, namun nahas dialaminya, leher dan tangannya nyaris putus akibat sabetan parang para pencuri tersebut.
Saat ini Alimin terbaring lesu di RSUD Bima, kendati telah mendapat perawatan dari tim medis di IGD, namun kondisi luka korban cukup parah, Alimin harus menerima sejumlah jahitan di bebrepa bagian tubuhnya.
Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus itu, hingga berita ini ditulis, tiga orang yang diduga telah menganiaya korban belum ditangkap. (Tim.01)

Hentikan Penggunaan Mobdis saat Kampanye

Bima, TIMUR-Diduga masih ada pelanggaran penggunaan fasilitas Negara oleh calon Bupati Bima icumbent pada tahap awal jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kendati Peraturan KPU tegas melarang, namun di sejumlah lokasi kampanye masih banyak ditemui mobil-mobil dinas dan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat langsung mendukung salah satu calon Bupati incumbent.
Tiga pasangan calon Bupati Bima, masing-masing Drs Zainul Arifin-Drs Usman AK (Zaman) H Suhadin-Drs Sukirman Azis,SH (Idaman) dan Arie Wirawan Harun Al Rasyid-Drs HM Nadjib Ali (Nazar) Jumat lalu  mendatangi KPUD dan panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) guna memrotes sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Incumbent H Ferry Zulkarnain, ST-Drs H Syafruddin HM Nur, MSi (Fersy). Mereka minta KPUD tegas dan tidak berat sebelah menerapkan aturan.
Ketua tim Pemenangan pasangan Zaman, Drs HM Nur AK, kepada sejumlah wartawan di kantor KPUD menyatakan, mestinya tidak ada pengecualian dalam penerapan aturan KPU itu, termasuk penggunaan fasilitas dan anggaran Negara dalam program kampanye terselubung yang dibungkus dengan kegiatan pemerintah, ia juga memertanyakan kegiatan BBGRM yang dilakukan oleh Pasangan Fersy yang seharusnya pada saat kampanye tidak boleh dilakukan.
Sejak ditetapkan jadwal kampanye 8 April oleh KPUD ujar dia, mestinya semua kegiatan yang berkaitan Kepala Daerah harus dihentikan, mengingat potensi pelanggaran sudah jelas, seperti penggunaan program sebagai alasan kampanye terselubung, terlibatnya PNS dalam setiap kegiatan dan juga potensi penggunaan  anggaran pemerintah untuk alasan program. “Ini yang paling penting, yakni PNS jangan ada di arena, karena aturan jelas dan ini tidak boleh terjadi,” katanya pada sejumlah wartawan usai menemui ketua KPUD Kabupaten Bima, Drs Ichwan Putra Syamsuddin, M.AP, Jumat (9/4)
Kedatangan Nur di KPUD bersama dengan tiga pasangan calon minus H Suhaidin, hanya ingin menegaskan kepada KPUD agar aturan yang telah disepakati tidak malah dilanggar oleh calon, termasuk soal netralitas KPUD juga dalam hal menerapkan aturan yang dinilainya berat sebelah. “Kita tidak ingin ada aturan yang dijalankan setengah-setengah, dan yang paling penting jangan ada kegiatan yang mengarah pada kampanye terselubung yang dibungkus dengan kegiatan pemerintah,” katanya.
Ia meminta semua pihak mengawasi jalannya proses kampanye, utamanya Panwaslu dan juga masyarakat luas juga berhak mengawasi proses Pemilukada agar keinginan untuk lahirnya sebuah tatanan demokrasi dapat dicapai.
Hal senada juga disampaikan calon Bupati Drs H Zainul Arifin, MSi, mestinya kata dia BBGRM tidak boleh dilanjutkan sebelum proses kampanye berakhir, selain itu BBGRM juga tidak boleh ada di arena kampanye. Seperti di Kabupaten Dompu, BBGRM tidak ada selama proses kampanye, karena memang itu tidak dibolehkan. “Kita lihat contohnya di Dompu saat ini tidak boleh ada BBGRM, pada jaman saya dulu juga hanya perencanaanya saja, tekhnisnya belum boleh dilakukan,” katanya.
Selain itu ia juga menyoal ijin cuti yang seharusnya sudah diberlakukan bagi calon incumbent yang hingga saat ini belum diterapkan, bahkan jika cuti tidak diberlakukan maka potensi pelanggaran justeru akan makin besar.
Di lokasi yang sama calon Wakil Bupati pasangan Idaman, Drs Sukirman Azis, SH,  menyoal tentang maraknya Posko pemenangan liar yang tersebar di sejumlah Desa, meski jelas dalam aturan tidak boleh mendirikan Posko, namun tetap saja hal itu dilakukan. “Ini perlu ditertibkan, jika tidak mau dibongkar maka kita tetap protes, dan Panwaslu harus melihat itu,” katanya.
Kendati ia juga tidak keberatan jika pendirian Posko itu boleh dilakukan hanya satu di setiap Kecamatan, namun hal itu juga harus melalui kesepakatan dari semua calon yang ada. “Ini tidak masalah tapi juga harus ada kesepakatan dari semua calon yang ada agar tidak terkesan yang mendirikan Posko hanya mereka yang memiliki uang saja,” katanya.
Mantan ketua KPUD Kabupaten Bima ini mengatakan semua aturan yang telah ditetapkan harus dijalankan sepenuhnya, hal ini juga memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat, bukan malah mengajak masyarakat melanggarnya. “Kita ingin demokrasi ini kita mulai, kapan lagi memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat jika tidak dilakukan pada momen seperti ini sekarang,” ungkapnya.
Setelah bertemu beberapa saat dengan ketua KPUD Kabupaten Bima, tiga pasangan calon Bupati Bima dan timnya yang protes itu juga melanjutkan ke kantor Panwaslu untuk menyampaikan protes terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan Incumbent. (Tim.01)

Soal Tenaga Honor, Walikota Minta Jaksa Usut Pejabat yang Terlibat

KOTA BIMA,TIMUR-Masalah tenaga honor dan tenaga database di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima masih menjadi benang kusut yang belum bisa diurai, bertahun-tahun masalah tenaga honor dan database selalu menjadi alat bagi oknum pejabat tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
Pelaksana tugas (plt) Walikota Bima, HM Qurais H Abidin mengaku telah meminta pihak Polresta Bima dan Kejaksaan Negeri Raba Bima mengusut tuntas untuk menangani persoalan yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemkot tersebut.
Saat ini ujar dia, sekitar 2000 tenaga honor di pemerintahan Kota Bima masih menjadi bermasalah, jumlah itu cukup mengagetkan jika dilihat dari jumlah tenaga Honor yang telah mendapatkan SK pengangkatan menjadi Pegewai Negeri Sipil (PNS), dan disinyalir ada oknum pegawai Pemkot yang terlibat mamanipulasi data serta menjanjikan database. “Jika memang ditemui ada yang terlibat saya tidak main-main dan akan ditindak tegas jika memang ada yang terlibat dalam menjanjikan database dan semacamnya,” ujarnya.
Menurut Qurais, jumlah tenaga honor sekitar dua ribu tenaga Honda menjadi   beban Pemkot yang sampai kapanpun jadi benang kusut. “Gara-gara hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat, masyarakat dan pemerintah jadi bebannya. Ulah oknum seperti ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menanganinya,” ujarnya.
Ia mengaku paling tega menghukum setiap pegawai yang bermasalah. Dan meminta mereka tidak berbuat di luar aturan dan ketentuan yang berlaku. “Karena anda akan mempertanggung jawabkannya,” tegasnya.
HM Qurais H Abidin yang berbicara pada pada acara Tasyakuran HUT Kota Bima Sabtu malam (10/4) di halaman parkir Kantor Walikota Bima meminta aparatur bekerja sesuai tigas pokoknya masing-masing. “Jangan berbuat yang melanggar hukum dan tata aturan yang berlaku. Apabila ditemui cara kerja yang melanggar, saya tidak segan-segan memasukan oknum tersebut ke penjara,” katanya.
Walikota berharap kepada seluruh aparatur pegawai Pemkot agar senantiasa memahami tugas dan fungsinya, “Jangan coba-coba bermain-main dengan tugas. Pak Wali (Nurlatif, red) dulu masih memahami dan memaklumi kesalahan yang kita lakukan, tetapi saya akan merubah pola itu. Cukup Nurlatif yang terbebani dengan perilaku buruk kita selama ini. Mari kita rubah pola kerja, pola pikir yang mengarah ke hal yang melanggar aturan,” demikian Walikota (Tim.05)

Sembilan Poin Ajakan Qurais

KOTA BIMA,TIMUR-Ada sembilan poin ajakan pelaksana tugas (plt) Walikota Bima HM Qurais H Abidin. Sembilan poin itu diharapkan mampu dimanifestasikan setiap komponen masyarakat Kota Bima.
Qurais yang berbicara pada Upacara HUT Kota Bima ke 8 yang dipusatkan di halaman kantor Walikota Bima yang baru mengajak aparatur birokrat, penegak hukum, mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan merubah paradigma dari pegawai yang dilayani masyarakat menjadi pegawai yang melayani masyarakat.
Poin penting tersebut juga harus dilakukan secara bersama-sama semua lini di birokrasi, sedangkan bagi Camat dan Lurah agar senantiasa menghidupkan kembali nilai-nilai gotong-royong di tengah masyarakat. Selanjutnya juga diharapkan kepada setiap pegawai untuk memantapkan kinerjanya dan menunjukkan kerja yang maksimal.
Poin lainnya, menurut Qurais, yakni bersama-sama mengembangkan potensi daerah yang ada, sebagai bagian dari akselerasi membangun kota yang lebih baik,  lalu setiap birokrasi dapat menjalin kemitraan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat. “Karena dengan menjalin kemitraan yang baik, akan terjalin komunikasi dan kebersamaan membangun daerah Kota Bima,” ujarnya.
Sementara soal penegakkan hukum, ujarnya, diharapkan aparat menjadi garda terdepan  menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian kepada seluruh masyarakat diharapkan mengedepankan pola hidup tertib di segala bidang kehidupan. “Kepada semua pihak diharapkan dapat menjagga hasil pembangunan yang telah ada, untuk menyongsong dan berkarya membangun kedepannya, serta adanya komitmen kerja semua pihak,” katanya. (Tim.05)

Versus PGRI, Pemkot Optimis Menang di PTUN

KOTA BIMA,TIMUR-Perseteruan antara Pemerintah Kota versus PGRI saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan para saksi. Namun upaya me-PTUN-kan Pemkot oleh sejumlah pengurus PGRI nampaknya sia-sia. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sebagai tergugat dalam urusan Kesra guru dan mutasi  sangat yakin mengalahkan pihak PGRI Kota Bima sebagai penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Mataram.
Ketua Tim Pembela Pemkot Bima, Syahrullah SH MH  Sabtu (10/04) usai acara HUT Kota Bima di Halaman Kantor Walikota Bima mengaku yakin memenangkan perkara gugatan ketatanegaraan tersebut, menilik dari dasar hukum dalam pengambilan kebijakan pada persoalan pemberian Kesra guru dan mutasi ia yakin tidak ada yang salah dalam kebijakan tersebut.
Syahrullah, membeberkan sejumlah alasan, yakni jika merujuk pada Peraturan dan amanat Undang-Undang, persoalan pemberian Kesra guru yang disesuaikan dengan kemampuan daerah setempat, jika daerah mampu memberikan tunjangan kesra guru maka akan diberikan tetapi kalau tidak ada kemampuan daerah, bukan menjadi keharusan untuk itu. “Termasuk soal mutasi guru merupakan hak prerogatif kepala daerah dengan melihat kebutuhan dan skala prioritas yang lahir dari kesepakatan Baperjakat,” ujarnya. 
Menurut Syahrullah, proses acara tata usaha Negara pada PTUN Mataram  memasuki tahap pemeriksaan saksi, sebelumnya telah dilaksanakan replik dan duplik. Pihak Pemkot Bima akan mengajukan saksi yang meringankan, antara lain dari BKD, pihak kepala sekolah dan guru. Sementara dari pihak penggugat (PGRI) akan mengajukan saksi ahli.
Kuasa hukum Pemkot Bima yang diketua Syahrullah SH MH dengan anggota Nurdin SH, Jafar Mansur SH MH dan Drs Sukirman Azis SH MH itu, sedang mempersiapkan proses peradilan dengan pengajuan saksi yang meringankan. Selanjutnya tinggal menunggu kesimpulan hakim tentang siapa yang benar dan memenangkan gugatan PTUN tersebut. Pihak Pemkot merasa yakin memenangkan kasus itu. (Tim.05)

Kuburan Bocah Dirusak, Diduga Pelaku Penganut Ilmu Hitam

KOTA BIMA,TIMUR-Kuburan almarhumah Dini Dimiaty Meintari (12 Tahun) di kompleks pemakaman umum Lingkungan Oimbo Kelurahan Kumbe, Jumat (09/04) dirusak orang tak dikenal. Diduga pembongkaran itu berkaitan dengan orang yang mempelajari  ilmu hitam.  Akibatnya keluarga almarhumah Dini resah.
Pantauan Koran ini, kondisi nisan yang bertuliskan nama almarhumah sudah berubah arah, yang pada awalnya menghadap utara, saat ini menghadap ke selatan, keanehan lain juga terlihat pada gundukan tanah kuburan, di situ nampak jelas tapak kaki ukuran orang dewasa.
Ibu almarhum, Nurmi (45) menceritakan Jumat (9/04) pagi sekitar pukul 6.00 Wita, seperti biasa ibunda Dini berziarah ke makam anaknya itu dilakukannya semenjak Dini meninggal dunia Minggu 6 Mei 2010. Kaget bercampur bingung Nurmi ketika melihat kondisi kuburan yang tidak seperti hari-hari sebelumnya. Keganjilan terlihat pada nisan yang berubah arah, munculnya telapak kaki orang dewasa di gundukan tanah kuburan.
Nurmi dan keluarganya kaget, karena hingga saat ini belum mengetahui persis motif dibalik pembongkaran kuburan anak tersebut, yang mereka tahu orang yang tak bertanggungjawab telah merusak kuburan anaknya tersebut.
Sementara menurut ayah Dini, M Tayeb Adi,  belum diketahui persis motif pembongkaran kuburan anaknya itu, jika memang pembongkaran kuburan anaknya itu dilakukan oleh orang untuk mempelajari ilmu hitam, Tayeb dan keluarganya mengutuk mereka. Untuk itu ia berharap pada pelaku agar cepatlah bertobat dan memohon maaf secara baik-baik pada pihak keluarga almarhum. “Datang saja baik-baik dan meminta maaf, Saya tidak akan menuntutnya,” katanya.      
Kepala Urusan Reserse dan Kriminal (Kaur) Reskrim Polresta Bima, Aiptu Nurdin, mengatakan dari hasil olah TKP telah disimpulkan kuburan tersebut memang benar terdapat kejanggalan, namun Nurdin tidak bisa memastikan apakah kuburan tersebut telah berhasil dibongkar oleh pelaku atau belum masih menjadi tandatanya.
Ia mengaku pihaknya hanya mendapati nisan yang telah berubah arah termasuk tapak kaki orang dewasa di atas tanah kuburan yang diduga adalah pelaku yang mencoba membongkar kuburan.
Namun Nurdin memastikan dalam peristiwa tersebut pihaknya tidak menemukan pelanggaran hukum, oleh karena itu polisi tidak bisa melanjutkan penanganan kasus perusakan kuburan Dini. Ia mengaku sebagai pelayan masyarakat tetap akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan laporan masuk. “Bentuk pelayanan yang dilakukan adalah melihat TKP, mendokumentasikan dan mengidentifikasi.” ujarnya.
Namun menurutnya tidak semua kejadian pada TKP akan menjadi masalah yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hukum. Termasuk pada kejadian perusakan kuburan itu, pihaknya tidak menemukan pelanggaran hukum. (Tim.05)

Suasana Haru Selimuti Malam Tasyakuran

KOTA BIMA,TIMUR- Malam tasyakuran HUT Kota Bima ke-8 kali ini terasa sangat berbeda dengan malam tasyukuran tahun-tahun sebelumnya. Suasana haru mewarnai tapak demi tapak acara yang dihelat Sabtu malam (10/04) di halaman Kantor Walikota Bima.
Betapa tidak, setingan acara awal yang menampilkan visualisasi “In Memorium Nur Latif” dengan durasi sekitar empat puluh menit itu, berhasil meluluhkan perasaan undangan yang memadati acara itu. Undangan yang didominasi pegawai Pemkot tersebut, seakan terbawa lamunan tentang perjalanan Nurlatif semasa hidupnya.
Belum lagi tampilnya Komunitas Bima Musik Center (BMC) dengan musikalisasi puisi yang dipersembahkan khusus bagi almarhum, semakin membawa suasana haru yang mendalam bagi semua yang hadir saat itu.
Tidak itu saja, istri almurhum Nurlatif Bunda Roro Soesilawati sepertinya tidak kuasa menyaksikan tahap demi tahap acara yang dipersembahkan untuk suaminya itu, tampak dari raut wajah yang tertunduk haru sepertinya tak kuasa menyaksikan setiap tampilan yang didesain untuk mengenang suaminya.
Walikota Bima HM Qurais H Abidin yang memberikan sambutan khusus, justeru lebih banyak berbicara untuk mengenang almarhum. Qurais mengumpamakan almarhum sebagai lilin yang hanya menyenari tetapi rela mengorbankan diri bagi orang banyak “Sudah banyak orang yang dibuat berhasil dan kaya oleh almarhum, sementara dirinya hanya seperti itu adanya,” ceritanya.
Pada malam tasyukuran itu, komunitas Wartawan juga menyampaikan lagu dan puisi untuk mengenang Nurlartif, Dua lagu dan puisi berturut-turut dilantunkan, lagu gugur bunga dan ayah (lagu kesenangan Nurlatif)-menambah haru suasana malam tasyukuran.
Disamping tampilan acara tersebut, tasyukuran juga di-isi dengan pembagian hadiah berbagai lomba yang diadakan dalam rangka menyambut HUT Kota Bima ke-8. (Tim.05)

Soal BBGRM, KPU Hanya Sebatas Mengimbau

Bima, TIMUR- Berkaitan dengan dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh calon Incumbent, ketua KPUD Kabupaten Bima Drs Ichwan P Syamsuddin, MAP menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi calon untuk bersosialisasi, jika ditemukan pelanggaran maka yang berhak melaporkannya adalah kewenangan dari Panitia Penagawas Pemilu (Panwaslu).
“Kita tidak bisa menghentikan kegiatan yang mengarah ke pelanggaran, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau mereka agar tidak menggunakan fasilitas nmegara untuk alat kampanye,” katanya di kantor KPUD Kabupaten Bima Jumat (9/4) usai menerima protes dari sejumlah calon.
Namun  ia merespon dengan baik dorongan yang dilakukan oleh tiga pasangan calon, termasuk penerapan aturan bagi calon incumbent yang tidak boleh menggunakan program BBGRM sebagai alat terselubung untuk kegiatan kampanye. “Kami di sini cukup merespon apa yang disampaikan oleh tiga pasangan calon, dan kita katakan KPUD hanya berhak menghimbau jika ada pelanggaran, karena ada yang berhak menindak,” katanya.
Ichwan juga merespon laporan dari tiga pasangan calon yang menyoal ada kehadiran pasangan Wakil Bupati calon incumbent saat berjalannya program BBGRM. “Kita tidak boleh menghentikan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itdak ada kewenangan kita untuk itu,” ujarnya. (Tim.01)

Sekolah Gratis Berdampak Positif Majukan Pendidikan

Dompu, TIMUR-Bupati Dompu  H Syaifurrahman Salman SE, mengatakan, upaya pemerintah Kabupaten Dompu untuk bidang pendidikan cukup signifikan, berbagai program seperti pendidikan gratis  sekolah menengah atas sederajat, berdampak positifnya bagi kemajuan pendidikan di Dompu. Demikian disampaikan Bupati Dompu saat digelarnya malam Tasyakuran HUT Dompu ke 195 Sabtu malam lalu.
Dikatakannya, Tahun 2006 dan 2007 saja, yang melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah tingkat pertama hanya 40 persen, namun saat ini sejak Tahun 2009, mencapai 95 persen, pendataan persentase itu merupakan penilaian yang dikeluarkan oleh badan statistik provinsi.
Selain itu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, juga mempengaruhi meningkatnya ibu rumah tangga ke Puskesmas.
Dulu banyak ibu rumah tangga yang enggan ke Puskesmas karena alasan tidak memiliki biaya, namun sekarang peningkatan ibu-ibu yang ke Puskesmas luar biasa dari tahun sebelumnya. Hal itu karena didukung dengan program kesehatan gratis.
Bupati mencontohkan pendidikan dan kesehatan gratis seperti pada saat perang dunia ke II, yakni antara Jepang dengan negara-negara Sekutu Amerika, dua Kota besar di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh sekutu, menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat, dengan kekuatan 1 biji Bom atom radiusnya mencapai 10 KM, Kaisar Jepang saat itu langsung menanyakan kepada tentaranya, berapa rumah sekolah yang rusak dan rumah sakitnya, kaisar segera memerintahkan untuk memperbaiki kembali fasilitas pendidikan dan rumah sakit. “Sepuluh tahun kemudian Jepang mampu melakukannya, dan sekarang menjadi negara maju,” katanya.
   Melalui pendidikan dan kesehatan gratis memiliki pengaruh yang besar besar, yakni mampu mendorong IPM  Kabupaten Dompu, pada Tahun 2006, Dompu ada pada nomor urut 7 se NTB, namun sekarang menjadi No 5, sedangkan kesehatan gratis salah satu pengaruhnya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi, dan juga di bidang bidang yang lain pertanian lumbung padi berturut 3 tahun mendapat penghargaan dari Presiden RI.
Untuk rumput laut, Dompu juga berhasil meningkatkan produksinya yang mencapai 1000 persen hingga mendapat penghargaan dari Menteri Kelautan yakni peringkat 2 Nasional.
Bupati mengajak untuk menciptakan dompu aman dan menjadi daerah demokrasi yang baik, tidak saling menfitnah satu dengan yang lain. “Mari kita bersatu padu, juga dalam acara malam tasyakuran ini mari kita intropeksi diri dan evaluasi,” ajaknya.(K.01)

Upacara HUT Dompu 195 Berlangsung Hidmat

Bupati DompuH Syaifurrahman Salman SE bersama istri saat berziarah ke makam Sultan Dompu.

Dompu, TIMUR-  Upacara Hari  jadi Kabupaten Dompu  195 yang dipusatkan lapangan Pandopo Minggu (11/4) kemarin berlangsung hidmat, selain sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Dompu, acara tersebut juga dihadiri penjabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, pimpinan dan anggota DPRD Dompu serta anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).
Dalam sambutannnya H Syaifurrahman Salman SE, menyampaikan penghargaan yang tulus pada semua pihak yang telah berkomitmen serta berpartisipasi membangun daerah bumi nggahi Rawi pahu berdiri sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Dompu yang sehat, pintar dan religius, merupakan salah satu komitmen bersama untuk pembangunan Dompu, daerah Dompu ujar dia jika dilihat dari sejarahnya memiliki keunikan tersendiri berbeda dengan daerah lainnya yang berada di pulau Sumbawa.
Menurut cacatan sejarah yang ditulis oleh sejumlah pakar, Dompu diperkirakan lahir bersamaan dengan kerajaan Dompu yang diperkirakan tahun 1197 M, dan Dana Dompu di perintahkn secara turun temurun, dari raja pertama Indra  Komala (Dewa batara Dompu) atau Sangkula hingga Raja atau Sultan terakhir yakni Sultan Muhammad Tajul Arifin  Siradjuddin atau raja Dompu ke 29.
Berdasarkan undang undang 44 tahun 1950, kerajaan merubah status jadi daerah swapraja, selanjutnya berubah menjadi Kabupaten dengan kepala daerah Muhammad Tajul  Arifin Sirajudin, mulai terhitung  tanggal 1 Desember 1958 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor UP.7/14/35 tanggal 2 Oktober 1958.
Syaifurrahman Salaman, SE mengatakan hari ulang tahun sedapat mungkin dijadikan sebagai momentum  evaluasi terhadap hal-hal yang telah mampu di perbuat, menilai kekurangan yang masih terjadi, serta antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. “Dan juga memanfaatkan sebagai bekal dalam membuat perhitungan dan perencanaan  untuk menghadapi paradigma baru kinerja pemerintah dan pembangunan yang menuntut kinerja individu dan kelembagaan yang semakin sempurna,” paparnya.
Selain kemajuan yang telah dicapai, tidak sedikit pula hal hal yang membutuhkan perhatian dan kerja keras semua pihak, guna mewujudkan tatanan yang lebih baik menuju masyarakat Dompu sehat, pintar, makmur dan religius sesuai dengan falsafah Nggahi Rawi Pahu.
Momentum hari jadi Dompu Bupati mengajak meningkatkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis menuju masyarakat Dompu, sehat, pintar, makmur dan reliGius.
Berkaitan dengan persoalan politik, Dompu saat ini tengah menyiapkan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, mau tidak mau hal itu pasti akan sedikit berpotensi menimbulkan akses yang mengusik ketentraman dan kedamaian masyarakat. “Saya mengimbau, mari kita bersama sama dengan niat yang tulus ikhlas untuk bersama sama menjaga dan mengamankan Bumi Dompu agar tetap  kondusif  dan saya berharap terus menerus untuk memberikan  yang terbaik bagi kemajuan daerah kita,” ujarnya.(K.01)

HUT Dompu, Dewan Banyak tak Hadir

Dompu, TIMUR- Minimnya kehadiran anggota DPRD Dompu dalam memeringati HUT Dompu yang ke 195 memunculkan berbagai macam spekulsasi, ada apakah dewan tidak hadir dalam perayaan sakral kelahiran daerah tersebut?

Ketua PGRI Kabupaten Dompu Zainal Afrodi SPd, menganggap anggota legeslatif Dompu tidak merespon baik HUT Dompu karena dapat dilihat dati tingkat kehadiran mereka yang minim. Padahal acara tersebut merupakan hari paling istimewa buat seluruh masyarakat Dompu.

Sorotan terhadap ketidak hadiran anggota dewan juga datang dari anggota DPRD Kota Mataram Ruslan SE,AK, yakni anggota komisi II partai Demokrat. ia memertanyakan sikap anggota legislatif yang tidak hadir pada momen acara resmi seperti itu. padahal acara itu bukan hari ulang tahun Bupati, mestinya ujar dia merekalah yang punya peran karena mereka adalah wakil rakyat Dompu.

Ruslan sengaja hadir dari Kota Mataram untuk melihat hari jadi Dompu karena kapasitasnya juga sebagai tamu undangan dari anggota DPRD  Kota Mataram yang merupakan putra kelahiran Dompu. yakni berasal dari kelurahan Doro Tangga Dompu.

Ruslan membandingkannya dengan HUT Kota Mataram, seluruh anggota DPRD turun ke masyarakat seperti mengunjungi Puskesmas, rumah sakit umum dan lain lain, kehadiran tamu dari luar Dompu dengan minimnya anggota dewan setempat yang hadir cukup memalukan. apalagi acara tersebut dihadiri tamu undangan seperti Dari anggota DPRD Provinsi dan juga pejabat Guberburan. (K0.1)

HARIAN TIMUR: Tiga Kreasi Baru Ramaikan HUT Kota Bima

:: Print Halaman Ini

Tiga Kreasi Baru Ramaikan HUT Kota Bima

Kota Bima, TIMUR-Pawai Budaya menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke-8 cukup meriah, antusias peserta yang ambil bagian dalam pesta tahunan itu terlihat tinggi, hal itu terlihat betapa banyaknya warga yang menyaksikan aksi-aksi hebat dari peserta dari awal di Paruga Nae hingga berakhir di Lapangan Pahlawan Raba, menariknya pesta HUT yang diikuti oleh anak-anak dan orang dewasa itu memperlihatkan sejumlah hal baru, ada yang beda dari tahun sebelumnya, sejumlah ibu-ibu yang berdiri di pinggir trotoar yang siap dengan berbagai jenis masakan ala Mbojo rupanya ikut memeriahkan acara tersebut.
Pantuan langsung Koran ini, tampak sejumlah ibu-ibu asik menghalau para penonton agar jajanan dan masakan yang mereka sajikan di trotoar sebelah utara, rupanya mereka ingin memperlihatkan masakan khas ala Mbojo yang mereka sajikan dilihat, tidakl itu saja bocah SD yang mengenakan pakaian adat seakan terlihat tidak mau kalah dengan orang dewasa, meski mereka harus menempuh jalan sepanjang sekitar 5 kilometer dan diterpa hangatnya mentari pagi, namun tidak menyurutkan semangat bocah-bocah itu menyusuri jalanan yang panjang dan panas, sementara ibu guru dan orang tua tetap memberikan dukungan kepada anak-anak itu untuk terus memerlihatkan semangat di sepanjang jalan hingga akhir. Terkadang peristiwa lucu di sepanjang jalan kerap diperlihatkan oleh bocah, tak ayal persitiwa itu membuat penonton yang menyaksikan harus melebarkan bibir dan tersenyum.
Berbagai atraksi diperlihatkan oleh sejumlah paguyuban, nyaris acara itu sebagai Indonesia kecilnya Kota Bima karena berbagai paguyuban etnis ikut berpartisipasi, tidak itu saja, Reog Ponorogo misalnya, acara yang dinahkodai oleh Paguyuban Jawa Timur itu berhasil membuat orang-orang yang menonton acara itu kuatir dan terkesima lantaran beberapa anggotanya ada yang kesurupan.
Koordinator Bidang Kesenian, Drs H Muhidin, MM mengaku kemeriahan pawai Budaya HUT Kota Bima kali ini menampilkan hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kemasan acara yang dibungkus dengan tiga paket gaya wisata rupanya memerlihatkan hal yang berbeda tersebut. “Tiga kolaborasi wisata kita tampilkan, yakni wisata seni, wisata religi dan wisata kuliner,” ujarnya.
Rupanya, kekhasan warna Bima yang kental seakan ingin diperlihatkan oleh panitia ke khalayak, seperti penampilan taji tuta, pakaian khas bima yang memikili nuansa seni, gantao dan lainnya. “banyak dari kita yang tidak mengerti potensi seni yang kita miliki, ke khas-an daerah ini cukup banyak,” ujarnya.
Belum lagi wisata religi, dalam sajiannya, menurut Muhidin, budaya islam di Bima sangat kental, penampilan dari berbagai macam gaya, gerakan dan suara diperlihatkan dengan alunan manis sejumlah grup hadara yang ikut dalam pawai tersebut, belum lagi masyarakat juga dihibur dengan musik Arabian yang diperlihatkan oleh grup Marawis. Hebatnya lagi pada saat melantunkan lagu yang menggunakan bahasa arab oleh grup Marawis itu qori Internasional H Darwin Hasibuan ikut ambil bagian melantunkan lagu yang bernuansa islami.
Di sisi lain, sejumlah ibu-ibu yang siap dengan menu khas Bima juga tampak bersemangat dengan memperlihatkan berbagai jenis masakannya, seperti mange mada, kato londe, jame. Namun saying tampaknya penonton itdak begitu antusias melihat berbagai jenis masakan itu, entah karena tidak ada tawaran untuk mencicipinya atau terlalu keasikan melihat aksi peserta pawai.
Meski beberapa paguyuban etnis tidak menyuguhkan ke khasan budayanya, seperti Bali misalnya, tidak seperti tahun sebelumnya yang menampilkan boneka raksana yang dikenal ogoh-ogoh, kemudian masyarakat Sumbawa dengan senjata rotannya, atau etnis Lombok dengan gendang Beleg-nya, namun warga se akan lupa, dengan berbagai atraksi diperlihatkan sejumlah etnis, mereka terpukau dan pulang dengan puas meski sebelumknya harus bertahan di teriknya mentari siang. (Tim.01)

Empat Pasang Calon Bupati Resmi Miliki Nomor Urut

BIMA, TIMUR-Empat Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima, resmi memiliki nomor urut. Acara yang dihelat KPU Kabupaten Bima Rabu (07/04) di Paruga Parenta itu, sesuai dengan hasil undian pengambilan nomor urut masing-masing pasangan calon telah mendapatkan nomor urut dengan undian.
Hasil undi KPUD Kabupaten Bima yang dihadiri oleh empat pasang calon dan sejumlah pendukungnya yakni, pasangan H Ferry Zulkarnain, ST dengan Drs H Syafruddin (Fersy) mendapatkan nomor urut 1 sedangkan H Suhaidin-Sukirman Azis, SH,MH (Idaman) mendapatkan nomor urut 2, nomor urut 3 pasangan Drs H Zainul Arifin, MSi -Drs H Usman AK (Zaman), dan nomor urut 4 pasangan Drs H Najib Ali-Ary Wirawan Harun Al Rasyid (Nazar).
Empat pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bima periode 2010-2015 telah ditetapkan secara resmi oleh KPUD Bima sebagai pasangan yang akan berkompetisi pada Pemilukada. Hal itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan serta pernyataan setuju tentang kebenaran nama, foto yang sebelumnya telah diserahkan masing-masing calon pada KUPD.
Ketua KPUD Bima Drs Ikhwan P Syamsuddin menegaskan, pasangan calon mulai Kamis (08/04) sudah diperbolehkan memulai kampanye baik itu kampanye yang bersifat rapat umum, pertemuan terbatas serta dialogis, sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
Ia juga berharap agar semua calon berkampanye secara teratur, hati-hati dan mengedepankan kesantunan tanpa memprovokasi dan menjelekan calon lain.”Kampanye dalam bentuk apapun, harus mengikuti aturan dan mekanisme yang telah digariskan oleh undang-undang dan sesuai dengan kesepakatan bersama,” harapnya.
Pada seluruh komponen penyelenggara utamanya Panwas Pemilukada, Ikhwan berharap segera mengawasi jalannya Pemilukada. Jangan mau diintervensi oleh pihak manapun, bekerja secara professional agar menghasilkan Pemilukada yang jujur, adil dan akuntable. “Kepada seluruh aparatur birokrat mulai dari kepala dinas, camat dan kepala desa agar berdiri pada posisi netral, tidak memihak kepada salah satu calon. Berikan keleluasan pada setiap calon untuk mensosialisasikan diri,” ujarnya.
Bagi calon incambent ketua KPUD menegaskan agar tidak menggunakan fasilitas umum milik Negara dalam mensosialisasikan diri. “Patuhi seluruh rambu-rambu yang diatur dalam Pemilukada agar semua berjalan dengan baik dan damai, “harapnya. (Tim. 05)

Soal Ata dan Anaknya, Sebaiknya Ferry Terbuka

KOTA BIMA, TIMUR- Menyikapi isu yang berkembang keberdaan Pegie Ferdiansyah Mei Putra yang mengaku anak dari Bupati Bima H Ferry Zulkarnaen,ST  Ketua HMI Cabang Bima demisioner, A Kadir S Sos mendesak agar persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka.
A Kadir yang dikonfirmasi Koran Timur di Pemkot Bima, Selasa lalu meminta   Ferry Zulkarnaen sebagai Bupati menjelaskan secara terbuka ke masyarakat agar isu tersebut tidak berkepanjangan dan menjawab kengintahuan masyarakat saat ini.
Menurutnya, akan lebih bijaksana jika Ferry Zulkarnaen segera menjelaskan isu yang memojokan dirinya itu secara jantan dan terbuka. Sehingga tidak timbul spekulasi yang beragam tentang kebenaran isu di tengah momen Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang justeru akan merugikan dirinya. “Dae harus jantan dan berani menjawab isu yang berkembang itu. Jangan hanya diam apalagi hanya memberikan kuasa pada Penasehat Hukum (PH) untuk menjelaskannya. Seharusnya Dae membuka diri dan menjelaskan pada public pun pada Diana (ibu dari Pegie) agar semuanya menjadi jelas dan terbuka. Kalau memang isu itu hanya fitnah belaka katakan saja bahwa itu bukan anaknya,” ujarnya.
Kata Kadir, justeru Dae sebagai public figure juga sebagai Bupati Bima, tidak mengarahkan isu yang berkembang ini masuk keranah politik yang ingin menjatuhkan popularitas sebagai calon Bupati incumbent, seperti yang dikatakan penasehat hukumnya. “Kalau Ferry menganggap bahwa isu yang berkembang tidak benar adanya, laporkan saja pada pihak yang berwajib sebagai usaha mencemarkan nama baiknya. Itu baru langkah tegas seorang pemimpin,” kata Kadir.
Diam dengan tidak mau menjelaskan, menurut Kadir bukan menyelesaikan masalah dan menutupi berkembangnya isu. Malah menurutnya akan menjadi tanda tanya besar jangan-jangan itu memang anaknya. “Jadilah pemimpin yang jantan dan mau menjelaskan secara terbuka isu yang berkembang. Jangan jadi pemimpin hanya diam saja. Itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Sebelumnmya Bupati telah menjelaskan melalui Penasehat hukum jika keberdaan Ata dan anaknya yang mengaku sebagai anaknya adalah fitnah, namun sejumlah kalangan justeru memertanyakan sikap Bupati tersebut yang menyerahkanb persoalan itu ke PH tanpa menjelaskan secara langsung bagaimana status anak tersebut sebenarnya. (Tim 05)

Pylacuria Sebabkan Panen Tak Maksimal

KOTA BIMA,TIMUR- Sekitar 500 Hektar (Ha) lahan pertanian di Kota Bima pada musim tanam pertama (MTP, red) mengalami kegagalan panen atau panen tidak penuh. Tidak maksimalnya hasil panen itu akibat banyak tanaman padi petani diserang penyakit blass (Prycularia)   Demikian disampaikan Kabid Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH,red) Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima, Zainal Abidin SP, Selasa (6/4) di ruang kerjanya.
Dijelaskan Zainal, 500 ha lahan panen tidak penuh tersebut disebabkan oleh penyakit yang mewabah tanaman padi yaitu penyakit Blas (Pyricularia) sehingga berakibat terjadinya kegagalan paneh secara penuh,
“Penyakit yang terjadi pada tanaman padi itu adalah semacam cendawan atau jamur yang penularannya menjalar pada batang dan daun padi. Akibat dari penyakit itu tanaman padi yang sedang dalam proses reproduksi atau masa pembuahan bulirnya akan mengalami kerusakan,” jelasnya.
Menurutnya, penyakit Blas atau cendawan biasanya menyerang tanaman padi saat kondisi hujan yang tidak menentu. Saat kondisi semacam itu padi akan mudah diserang penyakit serta hama. Adapun penyakit yang sering menimpa tanaman padi antar lain, cendawan, virus dan bakteri, sementara hama yang sering menyerang tanaman padi adalah serangga, tikus dan siput,” ujarnya.
Tanaman padi jelasnya memiliki kelemahan setiap jenis bibitnya, sehingga untuk mencari benih yang cocok tergantung kondisi lahan, Tetapi ia menyarankan petani  memilih benih yang berlebel dan bersertifikat. Artinya jika memilih benih tidak boleh sembarang. “Dengan demikian petani dari awal dapat mengurangi bahaya yang timbul dari hama dan penyakit yang terjadi pada tanaman padi,” bebernya.
Menyikapi panen tidak penuh tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan akan membantu pemberikan bibit bagi para petani, yakni bantuan pemerintah disesuaikan dengan cadangan benih yang ada. (Tim. 05)

Kasus Gayus Tak Ganggu Wajib Pajak di Bima

KOTA BIMA,TIMUR- Kasus korupsi pencucian uang yang terungkap di tubuh institusi perpajakan Indonesia oleh Gayus Tambunan ternyata tak menyurutkan animo wajib pajak di wilayah Kota Bima untuk membayar pajak.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba-Bima, Nuroji, mengungkapkan kesadaran masyarakat wajib pajak di Kota Bima pada Tahun 2010 semakin meningkat jika dibandingkan pada tahun 2009, hal itu dapat terlihast dari semakin banyaknya pelapor wajib pajak di kantor KPP Raba.
Kendati finalisasi hasil pungutan pajak yang baru akan terkumpul pada akhir bulan April, namun dapat diprediksi akan terjadi peningkatan yang signifikan persentase penerimaan pajak tahun 2010, yakni lebih besar jika dibandingkan tahun 2009 yang kisaran penerimaan pajaknya hanya 104 persen.
“Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2010, kita tunggu pada akhir bulan April. Sementara yang bisa dilaporkan adalah dari laporan awal wajib pajak saja,” jelasnya.
Kesadaran masyarakat Kota Bima untuk memenuhi kewajiban membayar pajak ujarnya sudah semakin bagus, walaupun saat ini kasus korupsi menimpa Institusi perpajakan. “Masyarakat tidak terpengaruh oleh gejolak kasus korupsi dperpajakan, indikasinya terlihat dari wajib pajak yang melapor semakin banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Dijelaskannya, alat ukur peningkatan dan penurunan penerimaan di bidang pajak, tergantung sungguh seberapa besar tingkat kenaikan anggaran daerah baik itu dari APBN, APBD dan penerimaan daerah lainnya. Jika anggaran daerah meningkat maka dengan sendirinya akan terjadi penigkatan penerimaan pajak.
Tahun 2009 bebernya, hasil laporan Surat Pajak Tahunan (SPT) terkumpul sebanyak 9549 SPT, diantaranya penerimaan pajak dari Badan Usaha sebanyak 682 SPT, dari orang usaha sebesar 684 SPT dan orang biasa 8.188 SPT. (Tim. 05)

Empat Kantor Lurah Akan Dibangun

KOTA BIMA,TIMUR- Laju pembangunan infrastruktur Kota Bima nampaknya semakin digenjot,  berbagai fasilitas bakal dibangun untuk menunjang pelayanan. Tahun 2010 ini rencana pembangunan empat kantor lurah segera akan terealisasi menyusul sejumlah bangunan kantor Lurah yang telah lebih dulu dibangun. Empat kantor lurah itu adalah kantor lurah Rabadompu Timur, Melayu, Mande dan kantor lurah Pane.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tatapem) Setda Kota Bima, Abdul Haris SH, Senin (05/04) mengungkapkan, pembangunan kantor lurah tersebut direncanakan menelan biaya sebesar Rp.750 Juta setiap kantor, sedangkan rehab berat satu kantor camat menelan anggaran sebesar Rp. 1,5 Milyar. sumber dananya ujar dia dari APBD Kota Bima dan dari dana hibah (DPDF, red).
Haris menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bertahap, karena biaya yang yang terbatas dan yang paling penting adalah tergantung sungguh dari kesiapan kelurahan itu sendiri tentang lokasi pembangunan kantor,
“Yang didahulukan pembangunan kantor lurahnya tentu yang mempunyai lokasi. Sementara untuk kelurahan yang belum memiliki kantor lurah ( masih menyewa,red) akan dilakukan pembebasan tanah terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan proses perencanaan,” ujarnya di kantor Tatapem Senin.
Setelah dibangun empat kantor lurah tersebut pada tahun ini, maka sudah ada 19 kantor lurah yang terbangun, dengan rincian 13 kantor lurah sudah terbangun, dua kantor lurah dalam tahap pengerjaan dan empat kantor lurah sebentar lagi akan dibangun. Tinggal 19 kantor lurah lagi yang belum terbangun dan menjadi perencanaan lebih lanjut.
Kendala yang dihadapi kata Haris, masalah pembebasan tanah, penentuan lokasi yang strategis serta anggaran. “Untuk pembebasan tanah saja butuh dana yang banyak, belum lagi lokasi yang seyogyanya dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. Artinya penentuan lokasi pembangunan kantor lurah tentu harus dicarikan lokasi yang strategis sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau kantor,” jelasnya. (Tim 05)

Tujuh Pasang Calon Bupati Dompu Dapatkan Nomor

Dompu, TIMUR-Tujuh pasangan calon Bupati Dompu yang telah lolos verifikasi KPUD Dompu Rabu (6/4) mengikuti proses penetapan nomor urut calon. Acara yang digelar di kantor KPUD Dompu itu selain dihadiri Muspida juga disaksikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dompu dan sejumlah pendukung para calon.
Sesuai dengan surat KPUD nomor 270/234/KPU-DPU/1V/2010, dan hasil keputusan  KPUD  Dompu  nomor 18 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati  dan Wakil Bupati Dompu yang telah memenuhi persyaratan, KPUD Dompu telah menetapkan lima pasangan calon dari lintas parpol dan 2 lainnya dari unsur independen.
Proses pengundian dan penetapan nomor urut tujuh   calon  Bupati  dan  wakil Bupati berlangsung lancar, mereka yang akan bersaing mendapatkan suara dari pemilih di Kabupaten Dompu itu adalah H Syaifurrahman Salman SE, berpasangan dengan H Gaziamansyuri, M.AP, (Syurga) mendapatkan sekaligus ditetapkan sebagai nomor  urut (1), kemudian Eddy Hermansyah,SH berpasangan  dengan Badrun AR dari unsur  independen mendapatkan nomor urut (2),
Selanjutnya Drs H Bambang M Yasin dengan Ir H  Syamsuddin, MM, di nomor urut (3), dan pasangan Ir H Eddy  Wahyudin  MBA  dengan Drs Diul  Anhar nomor urut (4),  sedangkan pasangan Drs H Muhammad  Amin, MM dengan H Didi  Wahyudin SE, nomor urut (5).
Sementara Drs  Syamsuddin  MK, yang berpasangan dengan H Sanusin H Hamzah  S. Sos,  nomor urut (6) dan terakhir pasangan Arifin  Ibrahim SE,  dengan Drs Nurdin A Rachman unsur independen nomor urut (7).
Meski terlihat sedikit bergejolak dan diwarnai yel-yel dari para pendukung calon, pengundian  nomor  urut  berjalan  lancar  dan  aman, pada saat pengambilan oleh masing-masing pasangan calon, sejumlah simpatisan bersorak sebagai bentuk dukungan mereka kepada pasangan yang akan bersaing.
Ketua KPUD Dompu  Erfan Taufan  SE, mengatakan  penetapan  semua  Bakal  calon Bupati dan Wakil  Bupati  untuk periode 2010-2015 itu sesuai  pasal  38 Bab  5  dan ayat 5 peraturan  KPUD Dompu nomor  08 Tahun 2010, tentang pasangan calon yang ditetapkan, selanjutnya nomor urut mereka akan diundi, sedangkan jadwal kampanye dari masing-masing pasangan calo KPUD masih membahasnya. (K.1)

HUT Persit Chandra Kirana Ke-64 Meriah

DOMPU, TIMUR- Keluarga besar TNI dan jajarannya Rabu (7/4) memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) Persit Chandra Kartika yang ke- 64. Acara yang digelar di Gedung Samakai Dompu itu berlangsung meriah.,
Acara tersebut terlihat lebih ramai karena yang hadir selain dari anggota dan pengurus Persit Chandra Kirana (PCK) TNI juga dihadiri Dandim 1614 Dompu Letkol Inf.Kusdiro dan sejumlah wanita dari organisasi lainnya.
Dandim Dompu Letkol Inf. Kusdiro dalam sambutannya mengatakan, suksesnya acara tersebut berkat kerjasama dan dukungan serta kebersamaan semua  anggota dan pengurus, serta tidak terlepas dari keihklasan semua pihak.
 Kusdiro mengharapkan pada seluruh ibu-ibu dan jajaran TNI agar mampu menampilkan diri sebagaiaman mestinya di  masyarakat. “Saya mengucapkan selamat HUT 64 terhadap Persit Candra Kirana yang selama ini banyak berbuat dan mengabdikan diri kepada posisi  TNI, kegiatan ini sangat luhur, dan dapat membantu tugas- tugas pokok TNI,” ujarnya.
Ia memuji acara tersebut terlihat berbeda dari acara yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, karena baru kali ini diadakan di gedung  dan terlihat meriah, biasanya acara tersebut hanya digelar biasa. “Acara kali ini sangat meriah, dibandingkan dengan acara tahun-tahun sebelumnya,” pujinya.
Sementara ketua Umum Persit Chandra Kirana, Anik Agustiningsih mengatakan, bertambahnya peserta organisasi maka bertambah pula semangat pengabdian dan kebersamaan  terhadap persit Chandra Kirana, sesuai dengan tema yang menjadi motto acara yakni dengan Kebersamaan keluarga persit kartika Chandra Kirana bertekad mewujudkan Keluarga yang sejahtera.
Anik menambahkan Selama ini telah banyak melakukan kegiatan bersama pengurus Persit, hal itu cukup membantu tugas TNI, seperti donor darah, membantu masyarakat yang terkena bencana alam dan lainnya. (K.01)