Kota Bima, TIMUR-Desas desus di masyarakat berkaitan dengan calon pendamping H Qurais H Abidin menjadi Wakil Walikota Bima mulai dibicarakan, saat ini sejumlah nama mulai muncul di masyarakat bahkan nama-nama tersebut juga diinformasikan telah masuk daftar Koalisi Rakyat Bersatu pengusung HM Nur A Latif dan H Qurais H Abidin beberapa waktu lalu dan akan mendampingi H Qurais selama tiga tahun ke depan.
Informasi yang berhasil dihimpun Koran Timur, nama-nama yang muncul merupakan nama yang cukup dikenal luas di masyarakat dan dinilai berpengalaman saat berjuang bersama dengan mendiang H Nurlatif, seperti muncul nama mantan Wakil Walikota Bima, H Umar H Abubakar, BA, nama ini menurut sejumlah akademisi dan juga anggota koalisi, layak masuk dalam daftar, lantaran H Umar berpengalaman dalam pengelolaaan pemerintahan bersama mendiang Nurlatif, selain itu sosok H Umar dianggap berpengalaman dalam mengelola birokrasi dan juga terkenal dekat dengan tokoh-tokoh politik, baik yang sudah tidak berada di dewan maupun yang masih duduk di lembaga dewan saat ini.
Kemudian nama lainnya adalah Subhan HM Nur, SH, yang juga merupakan adik ipar dari H Umar, nama ini diangap bisa diterima oleh semua kalangan, baik masyarakat awam maupun di kalangan akademisi dan juga politisi, ia juga dianggap paling layak mendampingi Qurais lantaran dianggap bisa diterima oleh teman-temannya di legislatif, hal lainnya yang patut di cermati adalah kepiwaiannya menyeimbangkan antara dua lembaga eksekutif dan legislative sehingga persoalan pada saat dirinya menjadi ketua DPRD hampir semua masalah dapat terselesaikan dengan baik, dan juga hubungan antara dua lembaga saat kepimpinannya cukup baik dan menjadi mitra dalam arti yang sebenarnya.
Selain dua nama tersebut, nama lain yang muncul adalah Drs H Maryono Nasiman, MM, mantan Sekretaris daerah (Sekda) ini juga dianggap paling layak mendampingi H Qurais karena pengalamannya mengelola birokrasi, Maryono dianggap birokrat yang paling disiplin dalam hal pengelolaan kesekretariatan selain juga dianggap berpengalaman dalam hal menjembatani kebekuan antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Sementara nama lainnya yang masuk dalam daftar calon yang dikantungi oleh koalisi menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh Koran Timur adalah H Abubakar Maalu, SH, sosok yang satu ini memang menjadi pembicaraab banyak kalangan lantaran kemampuannuya dalam mendampingi perjalanan birokrasi dalam masalah-masalah hukum, termasuk persoalan-persoalan yang muncul pada awal pemerintahan, Abubakar Maalu dianggap salah satu yang dirugaskan untuk meredam gejolak yang sering muncul di pemerintahan Kota Bima.
Salah seorang mantan anggota DPRD Kota Bima dari PDK yang juga anggota koalisi Ir Hairil, mengungkapkan, jika pemerintahan saat ini harus tetap berjalan seperti program sepeninggalan mendiang HM Nur A Latif, tidak ada perubahan dalam perencanaan dan program sesuai dengan program yang menjadi visi mendiang Nurlati dan juga masyarakat saat ini. “Saat ini memang kita sedang mengupayakan pembicaraan, dan menunggu munculnya nama-nama dari masyarakat mengenai calon pendamping pak Qurais,” katanya di kediaman Subhan M Nur, SH yang didampingi oleh sejumlah mantan anggota dewan dari Koalisi Rakyat Bersatu.
Menurutnya, proses pemerintahan saat ini dibawah H Qurais harus tetap berjalan, namun tidak mengabaikan proses lebih lanjut untuk memilih pendamping dari H Qurais sesuai dengan tuntutan undang-undang, yakni akan diawali terlebih dahulu dengan pelantikan Wakil Walikota menjadi Walikota menggantikan mendiang HM Nur A Latif, setelah proses itu baru kemudian koalisi mengajukan sejumlah nama untuk menjadi pendamping H Qurais. “Saat ini kita masih mendengarkan dulu nama-nama yang muncul di masyarakat, dan masih melihat perkembangannya,” ungkapnya.
Demikian halnya mantan anggota dewan yang lainnya Drs Jamhur, anggota koalisi dari PKPI ini mengungkapkan hal yang sama, yakni undang-undang mengatur semua tentang proses tersebut, pihak koalisi masih harus bekoordinasi dengan H Qurais tentang proses yang akan diambil kemudian, termasuk di dalamnya wacana pendamping yang sudah harus dilakukan enam bulan setelah pelantikan. “Memang saat ini kita masih melakukan pendekatan dari berbagai kalangan dan sejumlah elemen, dan yang terpenting adalah membicarakan hal ini dengan anggota koalisi yang lain, juga anggota kita saat ini duduk di lembaga DPRD, nama-nama yang muncul memang ada beberapa, akan tetapi kita harus berkonsultasi juga dengan wakil saat ini,” ujarnya.
Menurut Jamhur, hal itu sudah mulai dibicarakan pada rapat kecil anggota koalisi, termasuk upaya pendekatan pada beberapa rekan-rekannya yang berada di lembaga dewan saat ini.
“Kita hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan Undang-undang, pertemuan sudah kita gelar dengan beberapa anggota, namun saat ini belum final karena masih membutuhkan proses yang cukup panjang juga,” pungkasnya. (Tim.01)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar