Gubernur: Pemekaran PPS Tidak Cukup Dengan Niat

KOTA BIMA, TIMUR-
Pemekaran serta membentukan Propinsi Pulau Sumbawa tidak cukup hanya dengan niat. Demikian ditegaskan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, MA menjawab sejumlah pertanyaan dari sejumlah mahasiswa serta elemen organisasi lain pada hearing di kedaiaman mendiang Walikota Bima Drs HM Nur A Latif Rabu (24/3).
Pertemuan yang mengundang sejumlah unsur di antaranya komunitas BEM NTB Raya, Komisariat HMI Bima dan komponen OKP KNPI Kota Bima juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta pemerintah secara umum di Provinsi NTB. “Tidak cukup hanya dengan niat, masalah ini harus ada juga keinginan dari semua pihak untuk melakukannya,” katanya. Pertemuan singkat dengan komponen mahasiswa Bima tersebut bertepatan dengan ziarah gubernur ke makan HM Nur H Alatif.
Dalam pertemuan itu dibahas munculnya keinginan dari sebagai besar masyarakat di pulau Sumbawa untuk membentuk Provinsi sendiri yakni provinsi Pulau Sumbawa yang telah disuarakan cukup lalma oleh sejumlah elemen dan masyarakat.
Desakan wakil komponen dalam pertemuanpun terus diarahkan pada Gubernur NTB agar secepatnya merekomendasikan berdirinya Propinsi pemekaran tersebut, pertemuan itu terlihat dinamis lantaran banyak isu kritis dan emosional yang dilontarkan oleh sejumlah elemen tersebut. Beberapa alasapun terus digulirkan, di antaranya tidak meratanya porsi dan pembagian jatah pembangunan antara pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, dana infrastruktur jalan dan pembangunan lainnya. Termasuk adanya ketimpangan dan perselisihan serta perbedaan kultur antara pulau sumbawa dengan pulau Lombok.
Secara khusus mahasiswa menanyakan keseriusan Gubernur untuk mempercepat proses pemekaran dan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa, Karena menurut mereka, tanpa ada niat baik dan kerelaan secara nurani dan politik dari Gubernur NTB, maka keinginan masyarakat pulau Sumbawa untuk membentuk Propinsi Pulau Sumbawa hanyalah harapan kosong.
Menanggapai berbagai tuntutan tersebut Gubernur NTB dengan tegas menjawab jika keinginan memekarkan dan membentuk Propinsi Pulau Sumbawa, tidak cukup hanya dengan niat. Pelaksanaan tatanan pemerintahan bukan dikelola hanya dengan niat tetapi penataan pemerintahan yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme.
“Tidak ada niat saya menghalang-halangi pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa. Namun pembentukan propinsi itu harus diawali dengan pengkajian, lalu nantinya dibentuk tim dan lain sebagainya, jadi tidak serta merta langsung terbentuk,” ujarnya.
Sesuai dengan instruksi presiden terkait pemekaran di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pendataan, regulasi dan tingkat kelayakan dan kesiapan daerah tersebut. Itu juga menjadi alasan kenapa keinginan untuk pemekaran tersebut perlu dibahas secara seksama dan dengan pikiran yang positif. “Termasuk yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah jangan sampai karena pemekaran yang muncul malah kekecewaan. Karena niat memisahkan diri secara otonomi berdampak pada keterbatasan dana, sumber daya alam dan lainnya,” katanya.
Sementara berkaitan dengan ketimpangan dan porsi pembanguan antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa, Gubernur menyatakan bahwa pernyataan itu tidak mendasar dan tidak dengan pengamatan yang mendalam.
“Berbicara pembangunan jalan dan jembatan antara wilayah Lombok dan Sumbawa sebenarnya sama, karena masih banyak juga jalan propinsi yang ada di Lombok yang belum tersentuh.  Mari kita melihat dan menilai secara bijaksana, tidak ada niat saya membedakan antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa, keduanya sama saja,” ujarnya. (Tim.05)