Pasien Koma, Perawat Asik Main Game

SAPE, TIMUR-
Saat pemerintah tengah gencarnya menggaungkan pelayanan prima kepada masyarakatnya, namun tidak demikian yang terjadi di Puskesmas Plus Kecamatan Sape, Puskesmas yang baru saja dioperasikan itu pelayanannya justru mengecewakan. Bagaimana tidak, masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan ramah justru bentakan yang diterima, akibatnya keluarga pasien kecewa.
Diduga karena  penanganan yang tidak serius dari juru medis, Fajni bocah 10 tahun yang menderita sesak napas, koma, dan malang nasib bocah yang belum tiga jam dirawat itu harus meregang nyawa sebelum alat bantu pernafasan (oksigen) dipasang.
Bagaimana kejadiannya? Salah seorang warga Desa Sari Kecamatan Sape Mustamin mengaku, awalnya ia dan keluarga Kamis (25/3) membawa Fajni (10 tahun) ke Puskesmas Sape karena mengeluh panas dan sesak napas, sesampainya di Puskesmas dokter rawat memberikan cairan infuse, karena kondisi bocah cukup parah dokter memerintahkan para perawatnya untuk memasang oksigen (alat bantu pernapasan) pada pasien, namun tidak jadi dilakukan dengan alasan pasien selalu bergerak.
Beberapa saat kemudian pasien justeru dipindahkan ke ruangan lain dan mendapat perawatan biasa, dan hanya diberikan obat penenang, masih menurut Mustamin kondisi bocah itu semakin parah saja, sementara para perawat tidak jadi memasangkan oksigen dan ditinggal di ruangan bersama keluarganya. Mendapati kenyataan itu Mustamin berupaya menghubungi perawat di ruang jaga. Apa yang didapatkan malah kemarahan dari perawat yang didapatkan.
Saat itu beber Mustamin, dirinya mendatangi ruang jaga perawat, namun pintu tertutup, setelah beberapa kali mengetok pintu namun tak ada sahutan dari dalam, salah seorang Satpam menyarankan untuk masuk ke dalam untuk memanggil perawat. “Karena tidak ada sahutan Saya langsung masuk, berupaya mencari perawat, tapi justeru perawat Ww (menyebutkan nama lengkapnya, red) terlihat asik main video game di ruangan, dan langsung memarahi saya,” ujarnya.
Saat itu ujar dia, perawat belum juga menegok pasien yang sekarat, ditambah lagi listrik mati, sehingga oksigen yang sedianya akan dipasangkan kembali tidak jadi dipasang. “Entah dengan bantuan disel atau apa, karena terlambat oksigen dipasang, tidak lama keponakan saya meninggal,” bebernya.
Mustamin dan keluarganya mengaku kecewa atas sikap perawat yang tidak mau tahu kondisi pasiennya, malah asik bermain game. “Meski kematian itu takdir, tapi saya kecewa dengan sikap juru medis di sini, apakah ini yang dinamakan pelayanan prima kepada masyarakat, saya harap ini menjadi cacatan, karena terlalu banyak kasus yang seperti ini,” keluhnya.
Berkaitan dengan masalah itu Kepala Puskesmas Plus Sape, dr Maknum Syam mengaku, jika pihaknya telah melakukan sesuai prosedur standar (protap). “Kita sudah melakukan sesuai prosedur, adapun oksigen tidak jadi dipasang karena pasien saat itu menolak, dan selalu bergerak,” katanya.
Ia juga mengaku sempat mendapat protes dari keluarga pasien karena kepanikan melihat kondisi anaknya, dan itu ujar dia harus dimaklumi juga oleh para juru rawat. “Kita telah melakukan tugas sesuai dengan apa yang menurut kita sudah procedural,” ungkapnya.
Sementara mengenai perawat yang asik main game beber Maknum, awalnya memang menerima laporan itu dari keluarga pasien, namun setelah dikonfrontir juga dari perawat, yang bernama Ww, memang sebelum ada ketukan pintu dari keluarga pasien ada orang iseng yang suka mengganggu dengan mengetok pintu lalu pergi. “Itu terjadi berulang-ulang, mungkin karena itu perawat kami memilih ruangan belakang dan memang saat itu keluarga pasien mendapati sedang bermain game,” ujarnya.
Ia mengaku telah membina perawatnya untuk tidak melakukan hal serupa, karena bagaimanapun tugas sebagai juru medis harus memaklumi keadaan pasien. “Saya sudah tekankan pada mereka untuk memaklumi keadaan seperti itu, karena ini menyangkut tugas sebagai juru medis, dan kondisi seperti ini memang harus bisa dipahami oleh kita sebagai medis, tidak boleh mengasari pasien atau keluarganya,” ungkapnya.
Ia berjanji kejadian perawat yang memarahi keluarga pasien tidak terulang, dan pihaknya telah memberikan pengertian kepada keluarga pasien dan juga membina perawatnya. (Tim.01)

Penjaringan Database hanya Tersisa 16 orang

Kota Bima, TIMUR
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Bima Drs Mukhtar, MH menegaskan tidak ada lagi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pegawai Honor Daerah (Honda) lingkup Kota Bima sebelum adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. saat ini Pemkot Bima hanya mengirimkan sisa 16 nama yang terselip untuk diangkat PNS sesuai dengan aturan pusat.
Mukhtar menjelaskan, beredar isu yang menyesatkan di masyarakat jika Pemerintah akan merekrut tenaga sukarela dan honor untuk dijadikan PNS, hal itu juga membuat resah masyarakat karena diinformasikan sebagaian dari mereka telah memanfaatkan isu tersebut untuk tujuan penarikan uang dari masyarakat. 
“Belum ada perubahan PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan PNS dari tenanga Honda, saat ini jumlah tenaga honor tidak bertambah, Pemkot hanya menyelesaikan sisa pegawai honor database SK 2005, sebanyak 16 orang” jelasnya saat konfirmasi pers dengan sejumlah wartawan di ruang rapat Walikota Bima, Sabtu (27/3). 
Dikatakatan Muhtar, pengangkatan PNS untuk pegawai lingkup Kota Bima, sesuai dengan amanat PP 48 Tahun 2005 dan sesuai dengan permintaan pihak Badan Administarsi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah pegawai honor SK Tahun 2005 dan atau penyelesaian sisa usulan database dari usulan awal. Tidak ada penambahan usulan pegawai yang baru di luar dari SK 2005. Artinya tenaga honor daerah yang memiliki SK di atas Tahun 2005 (2005-2009) tidak diakomodir sesuai dengan perintah PP 48
“Sesuai dengan hasil pertemuan Plt Walikota Bima dengan anggota Komisi II DPR RI di Mataram baru lalu, kami telah melaporkan bahwa sisa tenaga honor daerah yang masuk database Tahun 2005 yang belum terjaring menjadi PNS yaitu sebanyak 16 orang. Inipun telah kami laporkan pada Gubernur NTB, BKD Provinsi dan Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu perlu ditegaskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat, terlebih menjamurnya makelar pegawai yang tidak bertanggung jawab dan menyengsarakan masyarakat.
Ia menghimbau jika ada oknum yang menjanjikan PNS dengan uang dan menjanjikan tenaga honor baru segera dilaporkan ke pihak yang berwajib.
Kendati tidak ada perekrutan tenaga honor baru  di Pemkot, namun Mukhtar tidak menepis adanya informasi pengangkatan puluhan ribu PNS oleh presiden SBY untuk program 100nya. “Maksudnya adalah pengangkatan dan penjaringan PNS yang sudah dihimpun pada database yang diusulkan oleh masing-masing daerah. Untuk Kota Bima yang tersisa sesuai dengan data yang ada di BAKN yang telah diusulkan, yaitu data base SK 2005 yang tersisa 16 orang tersebut,” ujarnya.
Jika terjadi perubahan PP 48 Tahun 2005, ia menegaskan akan disesuaikan dengan amanat PP baru tersebut. “Artinya peluang penambahan PNS dari tenaga honor daerah akan terbuka. Tetapi yang perlu digarisbawahi penjaringan yang dilakukanpun mendahulukan tenaga honor daerah yang memiliki SK 2006 sampai 2009 tentunya,” ungkapnya.
Sepanjang tidak ada perubahan PP ujar dia, maka tidak ada kewenangan Pemkot untuk menambah dan mengurangi sesuai dengan data yang ada. (Tim.05)

Pengawas Unram Temukan Tujuh Pelanggaran UN

Bima, TIMUR-
Pengawas Ujian Nasional (UN) Universitas Mataram (Unram) mengungkapkan tujuh pelanggaran prosedur tetap (protap) yang dilakukan oleh panitia UN SMA/MAN/SMK di Kota Bima, tujuh pelanggaran itu menurut koordinator pengawas UN Unram, Syamsudin SSi. MP dinilai tidak sesuai yang ditetapkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) yang akhirnya mengarah pada ketidakjujuran pelaksanaan UN.
Ia memaparkan tujuh pelanggaran Protap UN yang terjadi di Kota Bima itu diantaranya, lembar soal ujian yang tidak diletakan pada siswa yang tak hadir, padahal menurutnya lembar soal harus tetap diletakan pada meja siswa, meski siswa tidak hadir, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih LJUN peserta.
Kemudian diungkap juga pelanggaran lain, seperti, siswa pulang lebih dahulu dari jam yang telah ditentukan, dalam aturannya siswa harus tetap berada di sekolah agar mereka dapat mengamati langsung pengawas ruang memasukan lembar jawaban mereka dalam amplop.
Kemudian Syamsudin juga mencacat sejumlah pelanggaran lain, yakni lembar ujian  nasional (LJUN) masih ditemukan dalam amplop di ruang panitia. “Seharusnya lembar jawaban dan soal itu dimasukan ke dalam amplop di ruang kelas di mana siswa dapat langsung melihatnya,” ungkapnya via handphone dari Mataram Kamis (25/3).
Berikutnya ujar dia, siswa dan juga pengawas masih membawa Handphone di ruangan, membawa alat peraga dalam ruangan dikuatirkan mempengaruhi proses ujian, kemudian hal lainnya menurut Syamsuddin yakni masih terlihat siswa yang membawa contekan di ruang ujian. “Kita tegaskan sejumlah pelanggaran itu memang tidak sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” paparnya.
Kendati pengawas tidak dibolehkan melarang secara sporadis di lokasi ujian, namun aturannya kata dia pengawas harus mencatat berbagai pelanggaran tersebut kemudian memberikan saran kepada pihak penyelenggara (sekolah) untuk memperbaikinya.
Untuk menindaklanjuti masalah itu Syamsudin mengaku telah berkoordinasi dengan penyelenggara dan menyampaikan apa yang ditemukan tersebut ke Dinas Dikpora Kota Bima dan juga pihak sekolah. “Pihak-pihak yang kami hubungi itu berjanji akan memperbaiki pada ujian berikutnya,” katanya. (Tim.05)

Dewan Paripurnakan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Bima

KOTA BIMA,TIMUR-
DPRD Kota Bima Jumat (26/3) menggelar rapat paripurna berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan Walikota Bima secara definitif. Paripurna mengagendakan pemberhentian dengan hormat Walikota Bima Drs HM Nur H Alatif dari Walikota definitif dan mengangkat HM Qurais H Abidin SE Wakil Walikota Bima menjadi Walikota Bima karena berhalangan tetap.
Ketua DPRD Kota Bima dalam pengantarnya menjelaskan, paripurna segera dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2005, yakni apabila Walikota definitif tidak dapat menjalankan pemerintahan disebabkan beberapa hal antara lain mengundurkan diri, meninggal dunia dan lain sebagainya, selama enam bulan berturut-turut maka perlu diangkat Walikota baru secara definitif pula.
Saat ini Drs HM Nur H A latif telah meninggal dunia dan berhalangan tetap,  maka untuk menjaga kekosongan jabatan Walikota yang ditinggalkan almarhum, ujarnya perlu diangkat Walikota baru yang tidak lain adalah Wakil Walikota Bima HM Qurais H Abidin SE. “Pemberhentian dan pengangkatan Walikota Bima adalah sesuai dengan perintah undang-undang,” jelasnya.
Untuk mengenang jasa almarhum seperti semboyangnya Jangan Biarkan Matahari Berlalu Tanpa Makna, kata Fera perlu kita teruskan dalam rangka meneruskan segala cita-cita luhur Almarhum dalam menata dan membangun tanpa kenal lelah untuk yang ditinggal almarhum. “Seyogyanyalah berpikir dan bekerja membangun daerah ini seperti yang telah disemboyang almarhum tersebut,” demikian ketua DPRD.
Putusan rapat paripurna dewan tersebut juga memuat dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan Walikota Bima definitif yakni Surat Wakil Walikota Bima tentang meninggalnya Walikota Bima Almarhum Drs HM Nur H Alatif, Surat Sekda Kota Bima tentang pengisian jabatan Walikota Bima, Pengumuman resmi Pemkot Bima tentang wafatnya Drs HM Nur H Alatif, Akta Kematian sehingga ditetapkanlah Wakil Walikota Bima HM Qurais H Abidin SE sebagai Walikota Bima untuk menggantikan Walikota Bima Drs HM Nur H Alatif sampai berakhir periode jabatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Hasil paripurna dewan tersebut ujar dia adalah sifatnya sebuah ketetapan pengusulan. Sedangkan untuk kelanjutan dari hasil paripurna itu akan disampaikan ke Gubernur NTB untuk direkomendasikan ke Mendagri sebagai pembantu Presiden RI. Proses selanjutnya adalah menunggu hasil keputusan Mendagri, baru dilakukan paripurna berikutnya yaitu pelantikan Walikota Definitif. (Tim.05)

Dana BOS di SDN 22 Diduga Bermasalah

Kota Bima, TIMUR-
Pengelolaan dana pembangunan sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  rupanya masih menjadi deretan kasus yang panjang bagi sekolah-sekolah, baik soal alokasi yang salah arah dan juga jumlah yang tidak sesuai dengan seharusnya diterima oleh yang berhak.
Di SDN 22 Kota Bima, pengelolaan dana sekolah masih menjadi masalah, sejumlah guru mempertanyakan anggaran tersebut lantaran Kepala sekolah (Kasek) Jamaludin tidak memberikan informasi yang jelas kepada para guru berkaitan dengan pengelolaannya.
Salah seorang guru di sekolah itu mengungkapkan jika pengelolaan dana selama ini cenderung ditutup-tutupi oleh Kasek, bahkan ia menduga pengelolaan dana tersebut tidak beres lantaran ia tidak pernah menikmatinya. “Saya dan teman-teman tidak pernah mendapatkan informasi dana itu, apalagi mendapatkannya,” katanya meminta namanya tidak ditulis.
Ia mengaku sempat diberitahu oleh pengelola proyek sekolah jika Kasek telah melaporkan uang sebanyak Rp20 juta telah diberikan kepada sejumlah guru di sekolah itu, bahkan catatan penerimaanya juga diserahkan, anehnya para guru mengaku tidak pernah tahu apalagi menerimanya. “Dana BOS yang seharusnya diterima malah tidak pernah kami terima, jumlahnya sekitar 20 juta rupiah, tidak jelas arahnya,” katanya.
Sementara itu Kepala SDN 22 Kota Bima yang dikonfirmasi berkaitan dengan masalah itu tidak berada di tempat, bahkan ketika wartawan mencoba menghubunginya  melalui telepon selulernya yang bersangkutan tidak aktif. (Tim.01)

Anggaran Jalan Melayu-Kolo dari APBN

Niat baik mendiang Walikota Bima Drs HM Nur A Latif memperbaiki infrastruktur jalan Melayu-Kolo belum terpenuhi secara maksimal. Keinginan meretas dan mengakselerasi pembangunan di belahan utara Kota Bima itu sementara terhenti. Penyebabnya adalah soal anggaran yang tidak cukup. Meskipun pembiayaan pembangunan Jalan Melayu-Kolo bukan saja tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, namun diharapkan ada kemauan pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menyelesaikannya.

KOTA BIMA,TIMUR- Pelaksana tugas (plt) Walikota Bima HM Qurais H Abidin menegaskan, kelanjutan pembangunan Jalan Melayu-Kolo merupakan tanggung jawab bersama antara Pemkot Bima dan Pemprov NTB, Sesuai dengan janji Pemprov yang akan mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan peningkatan Jalan Melayu-Kolo dengan anggaran pusat (APBN), bukan dari APBD Propinsi atau APBD Kota Bima.
“Artinya kata dia penganggaran untuk kelanjutan pembangunan Jalan Melayu-Kolo tidak akan memangkas jatah anggaran Pemkot dari Provinsi yang diarahkan untuk pembangunan di bidang lainnya,” demikian dijelaskan HM Qurais H Abidin SE, menjawab pertanyaan sejumlah wartawan pada jumpa pers di ruang rapat Walikota Bima, Sabtu (27/03).
    Pemprov NTB ujarnya harus menepati janji pengalokasian anggaran pembelanjaan untuk pembangunan Jalan Melayu-Kolo. Mengingat  jalan Melayu-Kolo sangat vital untuk akselerasi ekonomi masyarakat umum. Hal itu sesuai kesepakatan antara Pemkot Bima dan Pemrov NTB. “Kalau tidak bisa dianggarkan pada DPA Tahun 2010 paling tidak untuk DPA Tahun 2011 sudah pasti dialokasikan penganggarannya, agar kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan Melayu-Kolo dapat segera dilanjutkan sampai tuntas,” ujarnya.
Dijelaskannya, kemitraan antara Pemerintah daerah dan Pemprov haruslah dibuktikan dengan kesadaran kolektif dan keberpihakan pengalokasian porsi pembangunan yang signifikan, sesuai dengan hasil kesepakatan antar pemerintah. Karena kelanjutan pembangunan Jalan Melayu-Kolo berikut penganggarannya termasuk bagian kesepekatan itu. “Artinya sudah dinjanjikan akan dibantu pembiayaannya, tetapi tidak mengurangi porsi pengalokasian anggaran yang diterima oleh pemerintah Kota Bima-di bidang pembangunan lain,” jelasnya.   
Sebelumnya seperti yang dilansir Koran ini, soal kelanjutan pembangunan Jalan Melayu-Kolo adalah satu poin penting permintaan Walikota Bima pada Gubernur NTB, dari beberapa permintaan anggaran yang diharapkan segera diberikan oleh pihak pemerintah Propinsi untuk Kota Bima seperti yang dilontarkan Plt Walikota pada acara Musrenbang Tingkat Kota Bima beberapa waktu lalu. (Tim.05)

Pendirian PTN di Kota Bima Tetap Dilanjutkan

KOTA BIMA,TIMUR-
Pelaksana tugas (plt) Walikota Bima, HM Qurais H Abidin menyatakan pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Bima merupakan komitmen dari visi-misi program lima tahun Pemerintah Kota Bima. Sehingga pembentukan PTN bukan hanya wacana belaka, namun tetap akan dilanjutkan sebagai bagian dari program kerja yang termaktub dalam visi-misi Kota Bima.
Hal itu disampaikan oleh Qurais menjawab sejumlah wartawan berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mendirikan PTN sesuai dengan  janji pemerintah, namun Pembentukan PTN menurutnya tidak serta merta instant dan sporadic, tetapi ada banyak segi yang harus diselaraskan dengan proses-proses dan syarat pembentukannya. “Terkait dengan proses tersebut untuk menindak-lanjuti pembentukan PTN itu, dengan menunggu hasil telaah Tim analisa” jelasnya.
Dijelaskannya, telaahan dari Tim Pembentukan PTN tersebut, akan sangat menentukan kapan waktunya pembentukan PTN tersebut dapat segera direalisasikan. “Karena lewat tim itulah semua komponen dan syarat pembentukan dari berbagai sisi, dapat atau tidaknya kelayakan pembentukan Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bima,” ujarnya.
Ia mengaku sangat respek dengan pembentukan PTN tersebut, karena memang pembentukan PTN merupakan bagian dari komitmen visi-misi program pembangunan Kota Bima. (Tim.05)

Diserang Hama Misterius, Padi di Kodo Terancam Gagal Panen

KOTA BIMA,TIMUR-
Hama yang belum diketahui jenisnya (misterius) menyerang tanaman padi warga di tiga Kelurahan di Kecamatan Rasanae Timur, akibatnya Musim tanam pertama (MT I) tanaman padi yang berada di wilayah Kelurahan Kodo, Kelurahan Dodu dan Lampe terancam gagal panen.
Sejumlah petani yang ditemui Koran ini di lokasi persawahan mengaku hanya melihat saja padi mereka yang menguning sebelum waktunya, meski sebelumnya mereka telah berupaya memberikan pupuk sesuai dengan anjuran PPL, namun karena jenis hama yang diketahui menyebabkan petani juga ragu memberikan obat. “Awalnya tanaman padi  terlihat kekuningan di batang dan daunnya. awalnya sebagian saja tapi lema-kelamaan menjalar di tanaman lainnya. Sudah diberi pupuk dan vitamin, juga disemprot dengan berbagai obat penangkal hama, bukannya  berkurang atau hilang malah semakin menguning dan bertambah parah,”  keluh Aris petani di Kelurahan Kodo.
Dikatakannya, biasanya setelah diberi pupuk dan diairi keadaan tanaman padi  akan kelihatan hijau dan sehat, namun yang terjadi justeru sebaliknya, tanaman padi semakin kuning dan kondisinya terlihat mengering menyerupai jerami. “Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya hama tersebut, agar tidak menyerang seluruh tanam padi di setiap petaknya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil,”
Kendati berbagai upaya telah dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat, namun tidak mampu menemukan cara mengobatinya. Sehingga merekapun tidak bisa berbuat.
Para petani di wilayah itu berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima, dapat memantau langsung kondisi tanaman padi mereka dan segera mencarikan jalan keluar dari kegagalan pada musim tanam pertama itu.

“Pemerintah harus turun melihat langsung keadaan tanaman padi yang ditimpah hama penyakit ini, apakah masih ada cara untuk mengobatinya. Atau paling tidak ada sebagian  tanaman padi yang bisa  dipanen,” harapnya. (Tim 05)

Gubernur: Pembangunan Dam Raba Baka Prioritas Utama

Dompu, TIMUR-
Bupati Dompu H Syafurrahman Salman, SE, mengungkapkan rencana pembangunan Dam terbesar di wilayahnya yakni Dam Raba Baka, yang mampu mengairi sawah sekitar 2.000 hektar yang ada di Kecematan Manggelewa. ”Kami laporkan bahwa tahun 2010 telah kami di rencanakan pelaksanaan studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sedangkan tahap survei kegiatan pembangunan fisik yaitu sertifikasi bendungan dan detail enginenering design Dam di Kecematan Hu,u Dam Daha, kami harapkan bantuan dan dukungan gubernur pada dana APBN tahun 2011 nanti melalui balai satu NTB,” katanya.
    Pembangunan dam untuk petani dibutuhkan karena secara geografis persawahan di wilayah itu memang membutuhkan pengaturan pengairan yang lebih baik, oleh karena itu Bupati Dompu juga meminta pemerintah Provinsi dapat membantu pelaksanannya.
Menanggapi hal itu Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, MA, memberikan dukungannya atas pembangunan Dam Raba Baka,  karena pembangunan Dam tersebut menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi untuk di wilayah Dompu, hal itu juga menurutnya telah disampaikan ke Menteri  Pekerjaan Umum RI di Jakarta. Pencetakan sawah baru juga sangat penting saat ini untuk persiapan pembangunan Dam dan juga untuk masyarakat,” ujarnya.
 Berkaitan dengan sejumlah rencana yang akan dilakukan oleh Pemkab Dompu saat ini Gubernur sangat mendukung, termasuk lokasi tempat panen raya juga harus disyukuri. Ia juga mengajak masyarakat Dompu mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa itu. ”Dengan rencana ini marilah kita  pandai pandai untuk bersyukur atas nikmat, mudah-mudahan membawah keberkahan semua rizki untuk kehidupan,” katanya.
Selain itu secara khusus Gubernur meminta Bupati dapat menjaga hasil-hasil pembangunan itu bersama dengan masyarakat, karena wilayah tempat panen raya itu termasuk areal terbaik karena dalam setahun 2 kali padi dan 1 kali kacang kadelai.
Selain itu Gubernur juga menyatakan, jika ada perusahaan industri masuk ke wilayah itu akan diupayakan penempatan lokasinya tidak akan mengganggu areal sawah yang saat ini menjadi lahan bagi para petani untuk mencari nafkah. ”Kita memberikan pola supaya areal sawah tidak terjual, melalui hak perdata supaya ada warisan cucu-cucu kita, dan kita konsisten tetap memperhatikan kaum petani, dan kita berusaha bagaimana meningkatkan kualitas mutu pertanian  di masa yang akan datang,” ujarnya usai Panen raya di Kabupaten Dompu, Jumat.
Ia juga meminta petani untuk secara khusus tidak melakukan tanam tanpa ada penyuluh pertanian (PPL), karena penyuluh merupakan pelatih dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk peningkatan taraf hidup petani. ”Dan juga penyuluh saya harapkan tingkatkan pelayanan kepada petani, karena itu adalah tugas utama yang anda emban,” demikian ungkap gubernur. (Tim.06)
    

Produksi Pertanian di Dompu Diakui Meningkat

Dompu, TIMUR-
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, MA bersama dengan Bupati Dompu H Syaifurrahman, SE  melakukan panen raya padi di So Doro Mbonto Kelurahan Kandai II, Kecematan Woja, panen raya tersebut juga disaksikan ribuan masyarakat baik dari instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu maupun pegawai di lingkup Provinsi. Luas lahan yang dipanen sekitar 1700 hektare yang berlokasi di tiga  desa dan lurah. Karena kondisi cuaca yang tidak menentu luas lahan yang dipanen secara serentak hanya 250 hektare.
Bupati Dompu H. Syaifurrahman Salman SE, mengatakan  saat ini Dompu dengan jumlah penduduk 206.126 jiwa, 70 persennya masih bekerja di bidang pertanian, sedangkan pada tahun 2008, sektor pertanian memberikan kontribusi  sebesar, 49, 18 persen dari kebutuhan padi (PDRB) Kabupaten  Dompu. ”Karena sektor pertanian sebagai bagian pembangunan daerah, yang berfungsi  menjadi sektor andalan. Sedangkan strategis pencapaian produksi padi, tahun 2009, Dompu secara spesifik menjadi 2 wilayah, pada wilayah fokus utama dan di luar fokus utama,” ujarnya saat menggelar panen raya di Dompu.
Dikatakannya, yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan produktifitas padi melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dengan  lahan seluas 11 ribu hektar,e dari jumlah lahan itu ujar dia, melibatkan 323 kelompok tani  pada 65 desa dan lurah dari 8 kecematan yang ada di Kabupaten Dompu. ”Kita memilih kelompok tani Doro Mbonto di Kandai II ini sebagai tempat panen raya, yang merupakan salah satu fokus utama,” katanya.
Salah satu komoditi utama Kabupaten  Dompu adalah jenis tanaman padi, hal ini karena dilatar belakangi adanya anggapan bahwa petani sebagai penopang ekonomi dan juga secara tradisional petani menjadi pekerjaan bagi banyak penduduk di Kabupaten Dompu, serta berperan langsung dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat.
Pemkab Dompu menerapkan berbagai strategi dalam peningkatan produksi padi yaitu peningkatan produktifitas, perluasan areal, pengamanan produksi sehingga selama 5 tahun terjadi lonjakan produksi yang sangat signifikan, jika pada tahun 2005 produksi baru mencapai 113,923 ton 40,76 KW/HA sedangkan pada tahun 2009 naik menjadi 158.983 ton, peningkatan produksi mencapai 40,76 KW/HA, sedangkan peningkatan berturut-turut mampu mencapai 5 persen.
Di sisi lain, kata Syaifurrahman, produksi jagung  pada tahun 2005 mencapai 4.471 ton  dan 24.30 KW/ HA sedangkan 2009  naik menjadi 30.912 ton dan 48  KW/HA. (Tim.06)

Waktu Minim, 12 Peserta UAN Histeris

KOTA  BIMA, TIMUR-Ujian Akhir Nasional (UAN) yang  diselenggarakan selama tiga hari di Kota Bima kendati secara umum berjalan dengan baik, namun pada bagian lain, ujian yang dihelat bagi siswa kelas tiga SMA seluruh Indonesia itu harus berujung pada kekecewaan dan tangisan. Bagaimana tidak,  lantaran tidak adanya koordinasi antara civitas penyelenggara sebagian siswa di SMKN 3 Kota Bima harus menanggung akibatnya, mereka hanya diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal ujian.
Sejumlah siswa di sekolah itu mengaku dirugikan oleh ulah panitia ujian yang tidak melaksanakan prosedur, mereka mengeluh lantaran alokasi waktu yang seharusnya dua jam untuk mengerjakan soal-soal ujian tidak diberlakukan oleh panitia.
Salah seorang siswa di sekolah itu, Rimawan, mengaku kecewa atas minimnya waktu yang diberikan oleh pengawas ujian di ruang II, Rimawan mengaku karena minimnya waktu yang diberikan berakibat konsentrasi mereka mengerjakan soal buyar. “Karena kami harus berpacu dengan waktu yang mepet, dan sebelumnya para pengawas tidak menginformasikan waktu yang seharusnya bagi kami mengerjakan soal-soal itu,” keluhnya.
Pada hari pertama itu Rimawan dan seluruh siswa kelas tiga lainnya mengerjakan soal bahasa Indonesia, pada jadwal dalam lembaran soal, mereka diberikan waktu sekitar dua jam menyelesaikan soal, namun karena keteledoran pengawas ujian, mereka tidak mendapatkan kesempatan waktu tersebut.
“Mata pelajaran bahasa Indonesia seharusnya dua jam, hanya dikerjakan lebih kurang lima belas menit saja, karena pengawas yang tidak konsekuen dan konsisten pada aturan dan mekanisme ujian nasional sesuai dengan protap yang ada,” keluhnya.
Rimawan membeberkan seharusnya jam 07.45 Wita mereka masuk kelas, kemudian 15 menit berikutnya diberikan waktu untuk mengisi identitas dan kode ujian, termasuk urusan administrasi ujian, barulah kemudian tepat jam 08.00 Wita mereka seharusnya mulai mengisi dan menerima lembar soal ujian tersebut. “Tapi itu tidak seyogyanya, karena kenyataannya kami mulai mengisi soal-soal itu pukul sembilan lebih,” ujar Rimawan.
Dengan rentang waktu yang begitu minim tersebut, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh siswa konsentarsi mengisi soalpun buyar karena dihantui oleh mepetnya waktu.
Rimawan mengaku siswa di ruangan itu sempat ribut karena kecewa dengan kinerja panitia yang tidak konsisten. “Semua siswa di ruang dua kecewa dan tidak sedikit yang menangis atas kekurangan waktu ujian, banyak yang grogi dengan waktu ujian yang minim itu,” katanya.
Dikatakannya, dengan waktu lima belas menit tersebut mereka hanya mampu menyelesaikan soal secara optimal lima belas soal saja. “Selebihnya jawaban diisi sama sekali tidak akurat dan kemungkinan salahnya sangat besar,” ungkap Rimawan.
Berkaitan dengan insiden itu Kepala Sekolah SMK 3 Kota Bima, Drs Usman Syam yang dikonfirmasi sejumlah wartawan mengaku tidak mengetahui jika UAN diruangan II SMKN 3 Kota Bima bermasalah, penyebab kejadian juga ia tak tahu persis lantaran tidak ada laporan dari guru pengawas. Bahkan insiden itu tidak dicantumkan dalam uraian laporan hasil pelaksanaan ujian hari pertama di sekolahnya. “Saya tidak tahu kejadian tersebut, karena tidak ada laporan dari pengawas terkait insiden ruangan itu,” ujarnya.
Namun Usman berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Dikpora Kota Bima sekaligus akan melaporkannya secara resmi agar siswa tidak dirugikan oleh ulah para pengawas ujian. “Ini persoalan insidentil dan sifatnya kasuastis, karena hal ini di luar ketentuan dan mekanisme,” paparnya.
Ia berharap insiden tersebut tidak berimbas pada hasil akhir ujian siswa. (Tim.05)

Kasus UN SMKN 3 KOBI Manusiawi

KOTA BIMA,TIMUR-

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Drs H Alwy Hardi menganggap insiden Ujian Akhir Nasional (UAN) di ruang II SMKN 3 Kota Bima manusiawi. Tanggapan itu dilontarkan oleh Alwy kepada sejumlah wartawan berkaiatan dengan keteledoran pihak panitia yang berimbas pada dirugikannya siswa yang ikut UAN di sekolah itu.

Menurutnya insiden itu di luar kemampuan pelaksana ujian (pengawas, pihak sekolah, TPI ).  Ia juga beranggapan yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional diruangan II SMKN 3 Kota Bima itu semata-mata karena unsur ketidaksengajaan, karena pada saat itu antara pengawas dan siswa tidak satupun yang mendengar bunyi bel kedua sebagai penanda waktu mengisi soal-soal segera dilaksanakan.

Namun Alwy langsung memanggil semua unsur terkait dan panitia pelaksana ujian nasional untuk segera melakukan rapat koordinasi terkait dengan kasus yang terjadi, dalam rapat tersebut terungkap jika insiden SMKN 3 Kota Bima tidak ada unsur kesengajaan atau kesalahan manusiawi. Alwy juga meminta penjelasan dari sejumlah unsur, baik pengawas, pihak sekolah dan tim pemantau independent. “Tidak ada unsur kesengajaan atau over error pelaksanaan ujian diruang tersebut, bahwa apa yang terjadi pada saat itu murni ketidaksengajaan dan tidak mendengar bunyi bel kedua sebagai pertanda bahwa pengisian soal-soal segera dimulai,” paparnya.

Ia menepis anggapan yang berkembang jika masalah itu muncul lantaran adanya persaingan antar sekolah yang ingin memunculkan nama-nama siswanya menjadi yang terbaik, karena pengawas yang mengawasi ujian tersebut adalah guru dan pihak sekolah lain (pengawasan dengan memakai sistem silang penuh) dan waktu 120 menit yang dialokasikan untuk pelaksanaan ujian itu tidak ada toleransi waktu tambahan.

Masalah kelulusan siswa ujarnya akan dilihat dari hasil yang dikerjakan oleh setiap siswa, hal itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena mekanisme penilaian sudah diatur sesuai dengan protap yang telah ditentukan secara nasional. “Jadi tidak ada alasan, kalaupun nantinya tidak lulus maka sesuai dengan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan prosedurnya adalah melakukan ujian ulang sesuai jadwal, yakni ujian ulangan bagi yang tidak lulus dan ujian susulan bagi yang tidak lulus,” ujarnya. (Tim.05)

UAN di SMKN 3 Kota Bima, Tiga Komponen Harus Bertanggungjawab

KOTA BIMA, TIMUR-

Sejumlah siswa yang dikecewakan oleh ulah pengawas ujian protes atas penyataan yang dilontarkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs H Alwy Hardi, pasalnya pernyataan Alwy tidak memihak kepada siswa yang merasa dirampas haknya saat melaksanakan ujian.

Sejumlah siswa menganggap jika terbengkalainya alokasi waktu yang mereka dapatkan itu disengaja oleh pihak pengawas ujian.

Tiga orang wakil siswa masing-masing Rimawan, Rangga Saputra dan Imam yang mewakili 12 siswa diruang II Multimedia SMKN 3 Kota Bima, mereka mendengar bunyi bel sebanyak tiga kali itu, dan sempat beberapa kali mengingatkan pihak pengawas untuk memulai pelaksanaan ujian, namun oleh pengawas pada saat itu justeru melarang dan menutup kembali soal yang sempat dibuka oleh siswa. “Kami dilarang membuka soal tersebut, dan pengawas menutup kembali lembar soal dan jawaban yang sebenarnya kami ingin mulai mengisinya,” keluh siswa.

Menurut mereka pernyataan Kadis Dikpora tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan yang terjadi di ruang ujian. “Kami terus terang kecewa dengan pernyataan itu.Bukannya mencari solusi dan jalan terbaik pada kasus yang menimpa kami malah menganggap biasa dan manusiawi. Kami seluruh siswa bersama dengan orang tua wali murid akan melakukan demo dan mendatangi Dinas Dikpora Kota Bima, untuk menanyakan nasib kami yang dijolimi,” ancamnya.

Mereka juga meminta tanggungjawab pihak Dikpora atas kelalaian pengawas ujian dan menguatirkan tidak lulus lantaran tidak mengerjakan soal secara maksimal. “Bagaimana kalau kami tidak lulus karena penyebabnya bukan atas kebodohan kami,” katanya.

Tanggapan pemerhati dunia pendidikan, Drs Sukirman Azis terkait dengan kasus tersebut. Menurutnya seluruh komponen pelaksana ujian harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di SMKN 3 Kota Bima. Terutama sekali pihak Tim Pemantau Independen (TPI) yang telah digaji oleh Negara begitu banyak untuk mengawasi jalannya ujian nasional.

“Kenapa TPI diam saja, TPI harus bersikap dan menanyakan kejelasan kasus dan bertanggung jawab terhadap nasib siswa tersebut,” ujarnya.

Dari kalangan legislatif ikut juga mengecam ketiberesan pengawas ujian tersdebut, diantaranya, Ketua Komisi A DPRD Kota Bima, Sudirman DJ SH, bahkan mengecam sikap kepala Dinas Dikpora yang tidak mau bertangggunjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh jajarannya. siswa tidak seharusnya dirugikan oleh ketidak becusan kinerja pelaksana ujian (Pengawas). “Kalau ada kasus semacam itu tingkat koordinasi harus berjalan dengan baik dan harus ada solusi yang menguntungkan semua pihak termasuk utamanya siswa yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keteledoran pengawas tersebut,” katanya.

Ia meminta pihak Dikpora tidak mencari mencari-cari alasan pada kasus yang menimpa siswa SMKN 3 Kota Bima itu. Apalagi menganggap kasus tersebut biasa dan manusiawi adanya. “Itu terlalu gampang dan mengada-ngada, diucapkan oleh seorang kepala Dikpora.

Sudirman berjanji segera akan memanggil pihak-pihak terkait UAN yang bermasalah tersebut, jika  terbukti bahwa itu adalah kesalahan komponen pelaksana ujian , maka Kadis Dikpora harus bertanggung jawab,” tegasnya. (Tim.05)

Pol PP Jangan Arogan dan Kasar

KOTA BIMA,TIMUR-Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah bagian dari pemerintah yang esensinya melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, hakekatnya  mereka tidak diperkenankan bersikap arogan dan kasar. “Hadapi setiap persoalan dengan cara persuasif dan kekeluargaan,” demikian antara lain sambutan Menteri Dalam Negeri RI yang disampaikan Gubernur NTB TGH Zainul ‘bajang’ Majdi pada sambutanya di  HUT Pol PP ke 60 Tahun 2010  di Lapangan Serasuba Kota Bima, Rabu.

Selain itu, Gubernur menyatakan keberadaan Pol PP adalah mata rantai yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

“Tugas Pol PP sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tatanan pemerintahan, disamping itu hadirnya satuan Pol PP diharapkan sebagai tonggak tegaknya otonomi daerah,” ujarnya.

Bajang juga mengajak untuk menghilangkan anggapan yang negatif tentang keberadaan Pol PP, sebab Pol PP pada saatnya akan maju, asal dukungan prasarana dan keuangan yang mencukupi. Termasuk ujar dia dukungan politis dari DPRD setempat dalam mengalokasikan anggaran serta sarana prasarana pelengkapnya.

Beberapa hal penting disampaikan gubernur termuda itu berkaitan dengan pembinaan, yaitu bagi seluruh anggota Pol PP di kesatuan manapun agar meningkatkan tugas dan pengabdiannya pada bangsa, negara  serta masyarakat, dan juga memotivasi diri untuk terus berbenah secara profesional, senantiasa menjaga stabilitas daerah, mampu berkoordinasi dengan instansi manapun dan yang terpenting  adalah menjaga dan mensukseskan jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kota dan Kabupaten yang ada di Propinsi NTB.

Dibeberkannya satuan Pol PP yang lahir pada 3 Maret 1950, atau 60 tahun silam hampir bersamaan dengan umur kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), waktu itu ujarnya cukup mendewasakan daya juang, daya pikir dan daya kerja untuk menuju Pol PP yang profesional dan berwibawa.

Pada HUT satuan Pol PP yang ke 60 itu membawa moto siap mengawal jalannya otonomi daerah “Diharapkan jadi pijakan dasar menata Pol PP ke arah yang lebih baik lagi,” demikian Gubernur. (Tim.05)

Tiga Permintaan Walikota pada Gubernur

Kota Bima, TIMUR-Kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Kota Bima diharapkan mampu membuka jalan baru untuk program pembangunan yang bersinergi, sinergi dalam arti dukungan dan respon Gubernur NTB terhadap tiga agenda pembangunan Kota Bima diungkaplan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bima HM Qurais H Abidin, saat pembukaan Musyawarah Perencanaa Pembangunan (Musrenbang), Senin lalu.
Tiga agenda penting yang diharapkan dukungan pihak provinsi itu diantaranya adalah melanjutkan pengerjaan megaproyek peningkatan jalan Melayu Kolo yang sempat tertunda dan terbengkalai pelaksanaanya, hal lainnya adalah upaya pelebaran dan pengerukan sungai pelabuhan Bima dan juga rencana pemanfaatan batu marmer. Ketiga proyek tersebut mendesak dilaksanakan dan butuh perhatian juga dari pemerintah provinsi.
Menurutnya proyek perbaikan jalan Melayu-Kolo agar segera dilanjutkan dan dilaksanakan, karena sudah lama tidak dilanjutkan pelaksanaan proyek tersebut. “Saya berharap kepada Gubernur NTB agar segera memasukan pekerjaan proyek tersebut pada mata anggara DPA APBDP Propinsi NTB tahun anggaran 2010, ya kalau tidak kami bisa bersabar menunggu untuk tahun anggaran APBD 2011,” ujarnya berseloroh.
Terkait pelabuhan Bima yang dulunya bisa dilabuhi oleh kapal-kapal besar yang jumlahnya banyak, harus dipikirkan secepat mungkin pengerukannya, karena saat ini kapal-kapal besar tidak dapat bersandar mengingat kondisi pelabuhan yang sudah tidak layak. “Dan terpenting adalah dengan adanya mega proyek marmer di Kota Bima yang oleh investor dari RRC (Republik Rakyat Cina) menuntut agar disediakan infrasttruktur pelabuhan yang memadai untuk mobilisasi bahan galian marmer tersebut, sehingga sangat diperlukan infrastruktur pelabuhan yang mumpuni,” ujarnya.
Terkait proyek marmer, Walikota Bima berharap adanya sinergitas antara Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Propinsi NTB untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Manfaat proyek itu bagi masyarakat cukup luas, selain juga akan menambah devisa yang berarti juga menambah tingkat kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap dukungan dan realisasi dari program tersebut oleh pemerintah Propinsi NTB tentunya,” katanya.
Pada kesempatan itu Walikota Bima berkomitmen program Propinsi NTB atau program Gubernur NTB akan dipatuhi dan akan dilaksanakan sepenuh hati demi sebuah makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Tim.05)

Gubernur: Pemekaran PPS Tidak Cukup Dengan Niat

KOTA BIMA, TIMUR-
Pemekaran serta membentukan Propinsi Pulau Sumbawa tidak cukup hanya dengan niat. Demikian ditegaskan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, MA menjawab sejumlah pertanyaan dari sejumlah mahasiswa serta elemen organisasi lain pada hearing di kedaiaman mendiang Walikota Bima Drs HM Nur A Latif Rabu (24/3).
Pertemuan yang mengundang sejumlah unsur di antaranya komunitas BEM NTB Raya, Komisariat HMI Bima dan komponen OKP KNPI Kota Bima juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta pemerintah secara umum di Provinsi NTB. “Tidak cukup hanya dengan niat, masalah ini harus ada juga keinginan dari semua pihak untuk melakukannya,” katanya. Pertemuan singkat dengan komponen mahasiswa Bima tersebut bertepatan dengan ziarah gubernur ke makan HM Nur H Alatif.
Dalam pertemuan itu dibahas munculnya keinginan dari sebagai besar masyarakat di pulau Sumbawa untuk membentuk Provinsi sendiri yakni provinsi Pulau Sumbawa yang telah disuarakan cukup lalma oleh sejumlah elemen dan masyarakat.
Desakan wakil komponen dalam pertemuanpun terus diarahkan pada Gubernur NTB agar secepatnya merekomendasikan berdirinya Propinsi pemekaran tersebut, pertemuan itu terlihat dinamis lantaran banyak isu kritis dan emosional yang dilontarkan oleh sejumlah elemen tersebut. Beberapa alasapun terus digulirkan, di antaranya tidak meratanya porsi dan pembagian jatah pembangunan antara pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, dana infrastruktur jalan dan pembangunan lainnya. Termasuk adanya ketimpangan dan perselisihan serta perbedaan kultur antara pulau sumbawa dengan pulau Lombok.
Secara khusus mahasiswa menanyakan keseriusan Gubernur untuk mempercepat proses pemekaran dan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa, Karena menurut mereka, tanpa ada niat baik dan kerelaan secara nurani dan politik dari Gubernur NTB, maka keinginan masyarakat pulau Sumbawa untuk membentuk Propinsi Pulau Sumbawa hanyalah harapan kosong.
Menanggapai berbagai tuntutan tersebut Gubernur NTB dengan tegas menjawab jika keinginan memekarkan dan membentuk Propinsi Pulau Sumbawa, tidak cukup hanya dengan niat. Pelaksanaan tatanan pemerintahan bukan dikelola hanya dengan niat tetapi penataan pemerintahan yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme.
“Tidak ada niat saya menghalang-halangi pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa. Namun pembentukan propinsi itu harus diawali dengan pengkajian, lalu nantinya dibentuk tim dan lain sebagainya, jadi tidak serta merta langsung terbentuk,” ujarnya.
Sesuai dengan instruksi presiden terkait pemekaran di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pendataan, regulasi dan tingkat kelayakan dan kesiapan daerah tersebut. Itu juga menjadi alasan kenapa keinginan untuk pemekaran tersebut perlu dibahas secara seksama dan dengan pikiran yang positif. “Termasuk yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah jangan sampai karena pemekaran yang muncul malah kekecewaan. Karena niat memisahkan diri secara otonomi berdampak pada keterbatasan dana, sumber daya alam dan lainnya,” katanya.
Sementara berkaitan dengan ketimpangan dan porsi pembanguan antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa, Gubernur menyatakan bahwa pernyataan itu tidak mendasar dan tidak dengan pengamatan yang mendalam.
“Berbicara pembangunan jalan dan jembatan antara wilayah Lombok dan Sumbawa sebenarnya sama, karena masih banyak juga jalan propinsi yang ada di Lombok yang belum tersentuh.  Mari kita melihat dan menilai secara bijaksana, tidak ada niat saya membedakan antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa, keduanya sama saja,” ujarnya. (Tim.05)

Musrenbang Momentum Strategis Aplikasi Program

Kota Bima, TIMUR-
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bima diharapkan mampu mewujudkan teori dalam aplikasi yang sebenarnya dan tidak hanya berkutat pada rumusan yang tidak bermakna. Demikian harapan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bima HM Qurais H Abidin pada pembukaan Musrenbang tingkat Kota Bima tahun 2011 di aula Pemerintah Kota, Senin lalu.
Qurais menekankan Musrenbang  dapat melaksanakan secara nyata berbagai teori perencanaan dan dapat sesegera mungkin dimanifestasikan dalam kerja dan program nyata. “Sangat tidak bagus kalau kita terus berteori dan berencana tanpa adanya aplikasi dan kerja nyata ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
 Dengan Musrenbang ujar dia, diharapkan lahir program-program yang berorientasi pada pendekatan wilayah, sehingga dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang tentunya mengarah pada kebijakan sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah (RT/RW) Kota Bima ke depannya.
Ia juga menekankan agar dengan musrenbang tercipta perencanaan-perencanaan strategis yang mampu memberikan ruang cipta dan karya, serta dengan Musrenbang pula diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya inovasi serta kreasi, agar Kota Bima lebih maju dan lebih diperhitungkan, selanjutnya Musrenbang diharapkan dapat menggali potensi-potensi keanekaragaman sumber daya alam untuk dikelola secara maksimal bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
Sementara itu ketua panitia Musrenbang Ir Hamdan mengakatakan, Musrenbang tingkat Kota Bima Tahun 2010, bertujuan untuk mendapatkan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 yang memuat prioritas pembangunan daerah.
Selain itu dalam Musrenbang tersebut akan didapatkan rincian rancangan kerangka RKA-SKPD khususnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. “Dengan Musrenbang diharapkan dapat memberikan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut satuan kerja perangkat daerah,” katanya.
Kepala Badan Perencana Pembanguna Daerah (Bappeda) Kota Bima merefleksikan Musrenbang tingkat Kota Bima sebagai agenda penting untuk memformulasikan perencanaan pembangunan yang sebelumnya telah disepakati pada Musrenbang di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan serta dari hasil pra Musrenbang oleh forum SKPD yang ada dilingkup Pemerintahan Kota Bima. “Memang terkesan balapan dengan kegiatan yang lain namun tentu tidak akan mengurangi tingkat profesionalisme dan proporsional dalam mengemban mekanisme dan esensi dari kegiatan itu sendiri,” demikian ungkap Hamdan (Tim.05)

Banyak Atlit Bima Berprestasi di Daerah Lain

Bima, TIMUR-
Banyak atlit dari Kabupaten Bima justru malah berprestasi di luar daerah, hal itu diungkapkan oleh Ketua KONI Provinsi NTB Mns. Kasdiono, SH, di Aula Paruga Parenta Selasa (23/3) usai melantik pengurus KONI Kabupaten Bima periode 2010-2014 Selasa lalu.
Atlit Kabupaten Bima banyak berprestasi di daerah lain, misalnya Alfian atlit panjat tebing yang mewakili Jogyakarta dan peraih medali emas pada Sea Game beberapa waktu lalu.
Untuk itu Gubenur NTB, KH. Bajang berjanji akan menjemputnya untuk mewakili Kabupaten Bima pada por prov juli nanti dan menjadi duta NTB pada PON 2012 mendatang. Hal ini sebagai wujud kepedualian pada atlit berprestasi milik NTB dan agar tidak mewakili daerah lain, pihak KONI NTB juga tidak akan memberikan ijin pada atlit untuk bergabung dengan daerah lain.
Alfian diketahui adalah anak kandung Ir. Muhammad Jafar Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ia juga sedang menuntut ilmu di Provinsi Jogjakarta. Kasdiono juga berharap ada upaya pemerintah Kabupaten Bima untuk menarik atlit yang mengharumkan nama Indonesia di Sea Game.
Selain itu pula, nama Putri dari cabang Kempo juga berprestasi dan menyumbangkan medali emas pada PON 2008 lalu bagi Propinsi Jawa Barat. KONI juga berencana akan mendatang kembali ke Bima atlit yang mengharumkan nama Jawa Barat di PON lalu untuk berjuang mengharumkan nama NTB pada PON 2010. (Tim.04)

Ferry Janjikan SK Honda Atlit Peraih Medali di Porprov

Bima, Timur- 
Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) NTB H Mns Kasdiono melantik sejumlah pengurus KONI Kabupaten Bima, pelantikan yang digelar di aula Paruga Nae itu, sesuai Surat Keputusan (SK) KONI Propinsi NTB Nomor 08 Tahun 2010. telah menunjuk beberapa pengurus di area kerja Kabupaten Bima periode 2010-2014.
Ketua umum KONI Kabupaten Bima, H Ferry Zulkarnain, ST mengatakan, tugas utama pengurus yang dilantik yakni Pekan Olahraga Propinsi (Por Prov) NTB VIII Juli 2010 di Mataram. Kegiatan ini juga berbenturan dengan pilkada di daerah setempat, sementara  saat itu menjadi salah satu calon incumbent dalam  pemilihankepala daerah Kabupaten Bima 2010-2015 mendatang. Hal lainnya yang menjadi hambatan kegiatan KONI saat ini adalah benturan dengan PiIkada, sehingga dana banyak yang tersedot untuk perhelatan besar pesta demokrasi itu. Ferry meminta kepada ketua Cabang Olahraga (Cabor) untuk memahami hal tersebut.
Dengan waktu yang padat Ferry berharap proaktif dari pada wakil ketua dan sekretaris yang ada dibawah kepengurusannya untuk menjalankan roda KONI Kabupaten Bima ke depan.
Diakuinya untuk kesejahteraan para atlit pada akhir ini sangat memprihatikan, sehingga pada Por Prov 2010 ini ia berjanji akan memberikan SK Honda pada atlit yang berprestasi yang membawa harum nama Kabupaten Bima di tingkat Provinsi NTB.
SK tersebut selain sebagai penghargaan, hal itu pula untuk mengikat para atlit agar tidak lari kedaerah lain. “Insya Allah atlit berpertasi akan diangkat sebagai pegawai,” janjinya.
Sementara dalam sambutannya HMns Kasdiono, SH selaku Ketua KONI Prop NTB, berharap momen pelantikan itu dijadikan sebagai cambuk dan motivasi bagi pengurus untuk meningkatkan olahraga di daerahnya “Jadikan hari esok lebih baik dari pada hari ini,” katanya.
Dibeberkannya bangsa ini dikenal oleh negara lain lantaran prestasi olahraganya, sehingga daerah-daerah diharapkan untuk membina cabor-cabor untuk maju lebih baik dibanding sebelumnya. Untuk PorProv IX mendatang,  akan digilir di setiap daerah kota dan kabupaten, sehingga tidak terpusat di Kota Mataram saja.
Untuk PON 2010 mendatang saja, pihak KONI NTB berharap pada atlit untuk menyumbangkan minimal 10 medali emas agar NTB bisa menduduki posisi papan tengah. (Tim.04)

Pengurus KONI Dinilai tak Paham Olahraga

Bima, TIMUR -
Sejumlah pengurus Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bima dinilai tidak mewakili  cabang olahraga yang ada, sehingga dikuatirkan akan mempengaruhi prestasi para atlit lantaran para pengurus itu tidak paham akan olahraga.
Hal itu dilontarkan oleh sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bima, Drs Ahmad menyoal tentang banyaknya pengurus yang bukan dari Cabang olahraga yang ada. “Saya sangat tidak setuju dengan kepengurusan KONI Kabupaten Bima periode 2010-2014 yang dilantik Selasa, karena dalam kepengurusan tersebut tidak ada keterlibatan orang dari masing-masing cabor untuk menjadi pengurus KONI,” katanya.
Ia heran, bagaimana KONI bisa tahu olahraga sedangkan dalam kepengurusannya hanya pejabat saja, seperti Sekda, Kepala Dinas yang ada di Pemkab Bima sebagai pengurus mulai dari jabatan wakil ketua hingga anggotanya. Sebenarnya dalam kepengurusan tersebut harus ada keterlibatan orang yang tahu persis mengenai olahraga, bukan dari kalangan birokrasi yang hanya tahunya tentang jabatan saja.
Seperti di Kabupaten Lombok Timur kata Ahmad, dalam kepengurusan KONI dilibatkan dari unsur pengurus cabor sebagai pengurus KONI. Namun dengan adanya H Ferry Zulkarnain,ST sebagai ketua KONI dan juga sebagai jabatan Bupati Bima, pihaknya dari cabor pencak silat mengharapkan ada peningkatan dari kepengurusan sebelumnya.
Janji Bupati untuk memberikan SK Honda diharapkan akan meningkatkan prestasi dari atlit yang akan berjuang di Porprovdan itu  merupakan penghargaan bagi atlit untuk memperbaiki masa depannya, yang mana dulunya tidak ada dinilai dan disepelehkan atas prestasinya yang memperjuangkan nama Kabupaten Bima (Tim.04)

Safira Bocah 4 Tahun Kini Menunggu Uluran Tangan Dermawan

Safira Balita usia 4 tahun bocah dari Pasangan Aminuddin  dan Ponira warga Kampung Bara  RT. 14 RW. 05  Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sejak  usia 8 bulan harus menderita lantaran penyakit ganas pada  bola mata kanannya, kondisi mata bocah itu cukup parah, bola matanya nyaris keluar dari kelopaknya.
Orangtua bocah itu, Aminuddin kesehariannya adalah seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu alias bergantung pada kondisi cuaca,  sedangkan sang istri Ponira pedagang rombong di Pasar raya  Bima. Keduanya nyaris putus asa untuk mengobati buah hatinya itu. karena penghasilanya setiap hari hanya cukup buat makan keluarga.
Dalam keterbatasan ekonomi kedua orang tua Safira, telah melakukan upaya, yakni membawa putrinya di Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Bima hingga berlanjut ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Mataram dan Rumah Sakit Umum RSU Sanglah Denpasar-Bali, namun hasilnya tidak berubah, bocah itu masih saja harus menderita dengan kondisinya saat ini, malah semakin bertambah penderitaannya. Bocah itu hanya bisa meraba-raba untuk mengenal barang di sekelilingnya dan juga jika dipanggil nama bocah itu tidak pernah tahu hanya alat pendengaranyay saja yang dipakai untuk mengenali siapa saja yang memanggilnya.
Sumantri, paman Safira dengan penuh  keprihatin menjelaskan,  kini Safira setiap malamnya hanya bisa menangis dan tak bisa tidur sama sekali. “Kami sekeluarga berharap untuk melanjutkan pengobatannya, tapi tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan biaya. Untuk itu kami sangat membutuhkan uluran tangan para dermawan, hartawan dan Pemerintah  atau seperti inisiatif masyarakat untuk membuka Koin Peduli Safira seperti Koin Peduli Bilqis guna pembiayaan  pengobatan Safira binti Aminuddin,” ini tuturnya. (irul)

SMAN 2 Wera Berkantor Dibawah Pohon Nangka

Bima, Timur - Rupanya masalah pembangunan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh sebagian warga Kabupaten Bima, sejumlah dana pembangunan untuk fasilitas pendidikan yang seharusnya diarahkan untuk menunjang fasilitas pendidikan  rupanya masih jauh dari apa yang diharapkan.
Seperti yang terjadi di SMAN 2 Wera Kabupaten Bima yang berlokasi di Desa Nunggi, kepala sekolah setempat Dra Siti Raodah harus rela melakukan kegiatan sekolah dan lainnya dibawah rindangnya pohon nangka di halaman sekolah lantaran ruangan yang dipakai untuk kegiatan itu belum layak.
Pohon nangka itu berada didepan halaman sekolah, disitulah kasek ini menerima tamu, tempat duduk dibawah pohon itu layaknya kantor, dan tidak hanya tamu yang diterima pihak sekolah di bawah pohon namun kalau ada pengawas datang memeriksa juga harus siap diterima di tempat yang sama.
Menanggapi apa yang dilakukannya itu Kepala SMAN 2 Wera, Raodah mengaku pernah berharap kepada Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST, agar bisa membantu pembangunan gedung kantor yang layak, sehingga dalam melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak harus berlindung dibawah pohon seperti itu. Raodah mengaku pernah mengajukan proposal untuk pembangunan kantor tersebut langsung  kepada Bupati Bima, namun hingga saat ini belum ada jawaban yang pasti dari pihak pemerintah Kabupaten Bima, padahal sejumlah sekolah lain sudah bisa menikmati gedung yang tergolong istimewa yang dipakai untuk proses administrasi sekolah.
Raodah menjelaskan proposal yang diajukannnya tersebut, pihaknya mencatat sejumlah permintaan, seperti pembangunan ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha (pegawai), “Proposal itu sudah diajukan sejak Oktober 2009 dan 2010 ini belum ada jawaban, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa hingga saat ini melainkan harus berkantor dulu di luar ruangan,” keluhnya. (Tim.04)

Kasek SATAP 12 Bima, Diduga Selewengkan Anggaran Sekolah

BIMA, TIMUR-Pengelolaan dana sekolah Satu Atap (Satap) di SD-SMP 12 Kabupaten Bima yang berada  Kampo Tolo Desa Wadu Ramba Kecamatan Palibelo diduga bermasalah, sejumlah dana yang seharusnya diarahkan untuk beberapa orang yang berhak menerima malah diduga diselewengkan oleh oknum Kepala sekolah setempat, Mursana, AMa.Pd
Salah seorang guru SD pada Satap 12 Palibelo, Budiman, AMa.Pd mengaku tidak menerima uang Kesra mereka selama bertahun-tahun sejak tahun 2006 hingga 2009. Pada wartawan Budiman mengaku kecewa, lantaran uang Kesra sebesar Rp225 ribu yang seharusnya didapat tiap bulan tidak pernah menikmatinya, ia kecewa lantaran Kasek tidak pernah menginformasikan uang Kesra yang seharusnya diterima selama tiga tahun malah tidak pernah mendapatkannya, kendati hal itu sempat dilaporkan ke Dinas Dikpora, namun hingga saat ini hasilnya nihil.
Budiman membeberkan penyelelewengan lain yang menjadi beban berat sekolah itu yakni , berkaitan dengan penerimaan beasiswa tidak mampu untuk 5 orang siswa tingkat SMP yang bersumber dari APBD I Pendidikan Menengah (Dikmen) Tahun 2007-2008, juga diduga digelapkan. Ia juga mengaku Kepsek terlalu berlebihan memalsukan tanda tangan bendahara pembangunan sekolah Tahun 2008-2009, saat itu masih menurut Budiman Kepsek dibantu salah seorang guru MN diduga memalsukan tanda tangan bendahara Ibrahim.
Hal itu juga dibenarkan oleh bendahara pembangunan sekolah Ibrahim, A.Ma.Pd, dan ia mengaku kecewa terhadap sikap dua orang oknum tersebut yang berujung pada dirinya sebagaoi penanggungjawab berkaitan dengan laporan keuangan.
Malah Ibrahim mengaku harus berhadapan dengan tim pemeriksa dari Inspektorat atas apa yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut.    Selain itu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2006 untuk SD menerima 6 juta/tahun dan untuk tingkat SMP 3 juta/tahun.
Herannya sebagaian dari anggaran BOS tersebut juga dipergunakan untuk mengaji guru senilai 350 ribu/bulan, sementara dari 12 guru yang terdata dalam laporan hanya 4 guru saja yang rutin terima plus gaji insentifnya 60 ribu/bulan, sedangkan untuk 8 orang lainnya hanya menerima sebagai dari total gaji itu yang berkisar hampir 100 ribu/guru, “Empat orang guru itu merupakan keluarga oknum kasek itu, seperti yanto anak kandung mursana dan 3 orang guru lainnya adalah keluarga dekatnya,” ujar Budiman.
Diakui Budiman ke empat guru tersebut juga diketahui tidak pernah hadir untuk masuk ngajar, tetapi mereka terima gaji secara utuh dan rutin setiap bulannya. diSATAP tersebut juga, hal lain yang lebih parah siswa tidak memiliki Nomor Induk Siswa (NIS), absensi kehadiran guru juga tidak ada dan kasek tidak pernah masuk sekolah serta di sekolah terpencil ini juga tidak pernah melakukan rapat evaluasi KBM setiap 2 kali setahun.
Pada 17 Juli 2007 beber Budiman, tim inspektorat memeriksa pembangunan sekolah yang berjarak 12 KM dari perkotaan Desa Tonggu dengan menggunakan jalan kaki, karena menuju desa wadu ramba belum memiliki jalan untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Tapi menurut Budiman tim pemeriksa dari inspektorat tersebut tidak sampai di sekolah.
Masalah lainnya adalah Pembangunan UKS senilai 20 juta untuk tahun 2009, pasalnya, warga Wadu Ramba merasa dirugikan dengan belum dibayarnya kayu milik mereka yang digunakan untuk pembagunan UKS.
Isu tidak sedap yang melanda SD-SMP 12 palibelo itu muncul berhadapan dengan isu-isu yang tidak sedap diantarnya pengelambungan gaji kesra guru, pengelapan dana beasiswa dan pemalsuan tanda tangan. (Tim.04)

Nama Calon Pendamping Qurais Mulai Dibicarakan

Kota Bima, TIMUR-Desas desus di masyarakat berkaitan dengan calon pendamping H Qurais H Abidin menjadi Wakil Walikota Bima mulai dibicarakan, saat ini sejumlah nama mulai muncul di masyarakat bahkan nama-nama tersebut juga diinformasikan telah masuk daftar Koalisi Rakyat Bersatu pengusung HM Nur A Latif dan H Qurais H Abidin beberapa waktu lalu dan akan mendampingi H Qurais selama tiga tahun ke depan.
Informasi yang berhasil dihimpun Koran Timur, nama-nama yang muncul merupakan nama yang cukup dikenal luas di masyarakat dan dinilai berpengalaman saat berjuang bersama dengan mendiang H Nurlatif, seperti muncul nama mantan Wakil Walikota Bima, H Umar H Abubakar, BA, nama ini menurut sejumlah akademisi dan juga anggota koalisi, layak masuk dalam daftar, lantaran H Umar berpengalaman dalam pengelolaaan pemerintahan bersama mendiang Nurlatif, selain itu sosok H Umar dianggap berpengalaman dalam mengelola birokrasi dan juga terkenal dekat dengan tokoh-tokoh politik, baik yang sudah tidak berada di dewan maupun yang masih duduk di lembaga dewan saat ini.
Kemudian nama lainnya adalah Subhan HM Nur, SH, yang juga merupakan adik ipar dari H Umar, nama ini diangap bisa diterima oleh semua kalangan, baik masyarakat awam maupun di kalangan akademisi dan juga politisi,  ia juga dianggap paling layak mendampingi Qurais lantaran dianggap bisa diterima oleh teman-temannya di legislatif, hal lainnya yang patut di cermati adalah kepiwaiannya menyeimbangkan antara dua lembaga eksekutif dan legislative sehingga persoalan pada saat dirinya menjadi ketua DPRD hampir semua masalah dapat terselesaikan dengan baik, dan juga hubungan antara dua lembaga saat kepimpinannya cukup baik dan menjadi mitra dalam arti yang sebenarnya.
Selain dua nama tersebut, nama lain yang muncul adalah  Drs H Maryono Nasiman, MM, mantan Sekretaris daerah (Sekda) ini juga dianggap paling layak mendampingi H Qurais karena pengalamannya mengelola birokrasi, Maryono dianggap birokrat yang paling disiplin dalam hal pengelolaan kesekretariatan selain juga dianggap berpengalaman dalam hal menjembatani kebekuan antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Sementara nama lainnya yang masuk dalam daftar calon yang dikantungi oleh koalisi menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh Koran Timur adalah H Abubakar Maalu, SH, sosok yang satu ini memang menjadi pembicaraab banyak kalangan lantaran kemampuannuya dalam mendampingi perjalanan birokrasi dalam masalah-masalah hukum, termasuk persoalan-persoalan yang muncul pada awal pemerintahan, Abubakar Maalu dianggap salah satu yang dirugaskan untuk meredam gejolak yang sering muncul di pemerintahan Kota Bima.
Salah seorang mantan anggota DPRD Kota Bima dari PDK yang juga anggota koalisi Ir Hairil, mengungkapkan, jika pemerintahan saat ini harus tetap berjalan seperti program sepeninggalan mendiang HM Nur A Latif, tidak ada perubahan dalam perencanaan dan program sesuai dengan program yang menjadi visi mendiang Nurlati dan juga masyarakat saat ini. “Saat ini memang kita sedang mengupayakan pembicaraan, dan menunggu munculnya nama-nama dari masyarakat mengenai calon pendamping pak Qurais,” katanya di kediaman Subhan M Nur, SH yang didampingi oleh sejumlah mantan anggota dewan dari Koalisi Rakyat Bersatu.
Menurutnya, proses pemerintahan saat ini dibawah H Qurais harus tetap berjalan, namun tidak mengabaikan proses lebih lanjut untuk memilih pendamping dari H Qurais sesuai dengan tuntutan undang-undang, yakni akan diawali terlebih dahulu dengan pelantikan Wakil Walikota menjadi Walikota menggantikan mendiang HM Nur A Latif, setelah proses itu baru kemudian koalisi mengajukan sejumlah nama untuk menjadi pendamping H Qurais. “Saat ini kita masih mendengarkan dulu nama-nama yang muncul di masyarakat, dan masih melihat perkembangannya,” ungkapnya.
Demikian halnya mantan anggota dewan yang lainnya Drs Jamhur, anggota koalisi dari PKPI ini mengungkapkan hal yang sama, yakni undang-undang mengatur semua tentang proses tersebut, pihak koalisi masih harus bekoordinasi dengan H Qurais tentang proses yang akan diambil kemudian, termasuk di dalamnya wacana pendamping yang sudah harus dilakukan enam bulan setelah pelantikan. “Memang saat ini kita masih melakukan pendekatan dari berbagai kalangan dan sejumlah elemen, dan yang terpenting adalah membicarakan hal ini dengan anggota koalisi yang lain, juga anggota kita  saat ini duduk di lembaga DPRD, nama-nama yang muncul memang ada beberapa, akan tetapi kita harus berkonsultasi juga dengan wakil saat ini,” ujarnya.
Menurut Jamhur, hal itu sudah mulai dibicarakan pada rapat kecil anggota koalisi, termasuk upaya pendekatan pada beberapa rekan-rekannya yang berada di lembaga dewan saat ini.
“Kita hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan Undang-undang, pertemuan sudah kita gelar dengan beberapa anggota, namun saat ini belum final karena masih membutuhkan proses yang cukup panjang juga,” pungkasnya. (Tim.01)

HUT ke 8 Pemkot Hadirkan ustadz Yusuf Mansyur

Bima, TIMUR- Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke 8 Pemkot Bima berencana akan  menggelar  dzikir bersama  dan tabligh akbar dengan menghadirkan ustadz H Yusuf Mansyur dan qori internasional  Darwin Hasibuan, nama yang kedua adalah nama yang pernah mengharumkan nama indonesia ketika menjadi juara 1 dunia pada kejuaraan dunia  yang dilaksanakan di Irak tahun lalu.
Kabag Humas Setda Kota Bima, Drs Is Fahmin, mengatakan dzikir dan tablig akbar akan dilaksanakan di dua  tempat yakni di Paruganae untuk masyarakat Kota dan Kabupaten Bima pada  8 April 2010 sekitar  pukul 19.30 selesai sholat  ’Isya, sedangkan untuk pegawai pemkot dilaksanakan dihalaman kantor  pada Jumat pagi 9 April 2010.
 Dipilihnya dzikir dan tablig akbar tersebut kata Kabag APP Drs Fakhrunroji seperti yang dikutip oleh Kabag Humas Setda Drs Is Fahmin bertepatan dengan 30 hari meninggalnya mendiang Drs HM Nur A Latif.
 lebih lanjut Fakhrunroji  mengatakan,  sebagaimana lajimnya kegiatan menyambut HUT Kota Bima  pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga akan dilaksanakan   kegitan pawai budaya 4 april 2010,  yang dilanjutkan ziarah kemakam almarhum HM Nur A Latif. ”sebagai bentuk apresiasi kita dalam rangka menyambut ulangtahun  Kota tahun ini, kepada seluruh pegawai dan masyarakat, agar memasang spanduk dan umbul-umbul, demikian juga halnya dengan masyarakat diharapkan untuk menghiasi halamanya dengan bendera merah putih dan umbul-umbul,   sejauh mana partisipasi pegawai  dan masyarakat dalam menyambut hut kota bima ke 8 tahun ini nanti akan dinilai dalam lomba kebersihan lingkungan di masing-masing Satker dan setiap Kelurahan,” ujarnya.
Selain itu juga  akan diadakan lomba baca qur’an antar karyawan, lomba cipta menu, lomba busana muslim,  dan lomba olah raga lainnya. yang lebih menarik,  tahun ini untuk juara 1 lomba  baca quran antar karyawan akan diberangkatkan umroh, panitia akan mendatangi setiap satker  untuk mendata siapa saja yang akan ikut dalam lomba  baca qur’an tersebut.
Di bagian akhir Fakhrunroji mengatakan upacara HUT Kota Bima akan dilaksanakan di kantor baru, hal itu sesuai dengan amanat almarhum Walikota Bima HM Nur A Latif, kepada  seluruh satker  agar dapat membantu menata lokasi termasuk kebersihan , pemasangan  spanduk dan umbul-umbul, suasana perayaan diharapkan mampu menggugah seluruh masyarakat kota bima untuk mengenang jasa Walikota Nurlatif melanjutkan cita-cita dan perjuangannya demi masyarakat Kota Bima. (Tim.01)

Soal Ijin Pasir Besi, Warga Oitui Masih Protes

Bima, Timur - Rupanya soal pemberian ijin kepada perusahaan penambang pasir besi di wilayah Kecamatan Wera masih belum bisa diterima oleh sebagain warga di  wilayah itu. Buktinya beberapa hari lalu sejumlah warga Oitui menggelar aksi demo di depan kantor Kecamatan setempat, mereka protes karena camat setempat Drs. Rusdy, M.Si diduga tetap memberikan ijin operasional perusahaan penambang pasir di wilayah itu.
Salah seorang wakil warga, Lisen, yang juga selaku koordinator lapangan meminta pihak kecamatan menggeluarkan rekomendasi agar membekukan kegiatan penambangan di wilayah itu, alasannya lokasi yang menjadi tempat operasional perusahaan adalah wilayah Desa Oitui dan dikuatirkan akan berdampak pada pengikisan dan juga rusaknya lingkungan mereka, ia juga meminta pihak kecematan agar segera mengeluarkan rekomendasi agar alat berat yang dipakai oleh perusahan segera dikeluarkan dari wilayah itu.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengancam akan bertindak sendiri sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mereka.
Berkaitan dengan tuntutan warganya, Camat Wera Drs Rusdy, M.si berjanji akan menyampaikannya pada PT. Pertambangan pasir (Selaku pihak pengelolah pasir besi), agar mengeluarkan alat berat didalam lokasi penambangan.
Selain itu Camat berjanji akan mempertemukan masyarakat dengan pihak PT. Global untuk berdialog. Janji itu diungkapkan oleh Rusdy saat demo berlangsung tepatnya pukul 15.00 witeng. Alhasil berkat negosiasi antara camat dengan pihak PT Global selaku pengelolah pasir besi dan masyarakat Oitui, alat yang dipersoalkan akhirnya diangkut untuk pindah dari lokasi exploitasi pasir besi.(Tim.04)

Pasar Raya Kobi Semrawut, Pemerintah Hanya Tutup Mata

Kota Bima, TIMUR-Beberapa bulan terakhir kondisi pasara raya Bima kembali memprihatinkan, sejak musim hujan beberapa waktu lalu pasar Raya Kota Bima terlihat makin tidak tertata dan semrawut akibat Lumpur. becet dan kelihatannya sembralut.

Salah seorang warga di lokasi pasar Abas Menteri (58) Sabtu (20/3) mengatakan, semrawutnya pasar ini diakibatkan kurangnya kesadaran dari pada pedagang yang menduduki pasar, khususnya di sekitar lorong dalam hingga pinggir jalan, meski demikian, tidak ada ketegasan dari Kepala Pasar yang dilakukan oleh pedagang. “Wajar saja terlihat semrawut dan tidak tertata, karena memang tidak ada tindakan dari kontrol yang dilakukan oleh kepala pasar dan anak buhanya,” ujarnya di Pasar raya Bima Sabtu.

Ia juga menyesalkan sikap tersebut lantaran tidak ada pengawasan yang memadai dari anggota legislative terhadap buruknya penataan pasar, malah diakuinya kondisi seperti itu hanya dibiarkan.

Seharusnya menurut Abas, sejumlah pegawai yang ada kantor Kepala Pasar bisa meminilisir sembralutnya pasar ini. “JIkapun pegawai itu tidak mau kerja dan hanya menunggu ngaji saja, lebih baik pihak pemerintah mengerakkan tenaga-tenaga pengangguran yang ada disekitar pasar raya ini. Dari pada mereka duduk dirumah tanpa ada pekerjaan yang jelas,” keluhnya.

Ia meminta Pemerintah Kota Bima anggota DPRD yang menangani masalah itu segera mengecek semrawutnya penataan pasara saat ini. “Kasihan masyarakat yang datang berbelanja harus pulang dengan lumpur akibat becek,” ujarnya.

Pantauan langsung koran ini, ibu-ibu rumah tangga yang bertujuan belanja harus mengunakan sepatu bot untuk menghindari lumpur tersebut. (Tim.04)   

    

Qurais : Tak Seribu Langkah jika Satu Langkah tak Kita Ayunkan Hari Ini

Kota Bima, TIMUR-Jangan pernah berharap untuk mengambil langkah seribu jika satu langkahpun tidak kita ayunkan hari ini, ungkapan tersebut diakui sering dilontarkan oleh mendiang HM Nur A Latif untuk menyemangati para atlit yang akan berjuang pada setiap momen olahraga yang akan digelar.
Kini ungkapan tersebut kembali diucapkan oleh Pelkasana tugas (plt) Walikota Bima, H Qurais H Abidin pada saat lounching logo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB ke 8 dihalaman kantor Walikota Bima Sabtu, (20/3) ungkapan tersebut diakui Plt Walikota adalah kata-kata yang pernah dilontarkan almarhum untuk memotivasi  setiap apapun yang kita lakukan termasuk persiapan menghadapi Porprov NTB ke 8 tahun 2010.
”Jangan pernah bermimpi jika kita tidak mau secara ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi daerah kita kota bima yang kita cintai, jika moment dalam upaya menggugah semangat kita untuk meraih prestasi  seperti yang kita lakukan hari  ini banyak ketua Cabor yang tidak hadir, ke depan jika dalam menentukan ketua cabor tolong pilih orang yang paham akan olah raga,” tegasnya.
Ia juga mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama Koni harus segera mencarikan solusi untuk segera mendistribusikan dana untuk masing-masing Cabor. ”Waktu kita sudah semakin dekat, makin banyak waktu persiapan makin dekat kita untuk kita wujudkan harapan dan impian kita untuk menjadi yang terbaik sebagaimana tekad yang kita agungkan semenjak kita gagal meraih juara umum Porprov ke 7 tahun 2006 lalu.
Diakui Qurais, banyak faktor yang menjadi penentu dalam meraih prestasi termasuk dana yang merupakan nadi bagi setiap kegiatan, namun ia berharap jangan karena keterbatasan yang dimiliki akan menyurutkan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah ujarnya akan terus berupaya secara maksimal untuk mewujudkan harapan yang tertunda pada porprov sebelumnya. Porprov ke 8 yang diselenggarakan dari tanggal 15 sampai 24 Juli 2010 kontengen Kota Bima harus juara umum. ”Tentunya harus didukung oleh semua pihak, ini bukan hal yang mustahil, segalanya bisa diwujudkan, sebelumnya kita mampu menjadi ke 2 terbaik dibawah tuan rumah Kota Mataram dengan meraih 40 emas , 37 perak dan 36 perunggu, terpaut  2 medali emas saja dengan Kota Mataram,” katanya.
Lounching logo Porprov NTB yang ke 8 yang diselenggarakan secara serentak di 9 Kota Kabupaten di NTB bertujuan untuk menggugah masyarakat NTB untuk mampu mengukir prestasi pada pon 12 yang dilaksanakan pada Tahun 2012 di Riau, dengan target 10 medali emas. ”Alangkah bangganya kita masyarakat Kota Bima 3 atau lebih dari 10 emas yang ditargetkan NTB diraih oleh atlet dari Kita dan jika hal ini benar-benar dapat terwujud sebagai bentuk perhatian, bagi atlet yang meraih prestasi,  pemkot akan memberikan perhatian khusus, ini janji pemerintah,” tegas Qurais.
Hadir pada acara lounching tersebut unsur Muspida, Pegawai pemerintah, siswa SD hingga SMA dan  dan beberapa pengurus Cabor. acara lounching ditandai dengan penekanan tombol yang dilakukan plt. Walikota Bima H Qurais H Abidin yang didampingi Kapolres dan Dandim 1608. (Tim.01)

Camat dan Lurah Diminta Budayakan Gotong-Royong

Bima, TIMUR- Camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan terdekat pada masyarakat diharapkan mampu menggugah  dan memacu masyarakatnya untuk tetap membudayakan pola gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungannya. Demikian harapan p[elaksana tugas sekretaris daerah (Plt Sekda) Kota Bima, H Nurdin, SH , saat memimpin rapat di ruang rapat Walikota Bima, beberapa waktu lalu.
Nurdin mengungkapkan gootng-royong harus menjadi budaya dan perhatian semua pihak karena  disadari sadari akhir-akhir ini semangat untuk itu dirasakan semakin menipis bahkan memudar. “Sebuah hal yang ironis padahal budaya gotong-royong merupakan ciri khas  dan tradisi daerah kita yang merupakan modal yang cukup besar untuk membangun daerah,” katanya.
Munculnya wabah penyakit menurut Nurdin, adalah akibat kurang bersihnya lingkungan, oleh sebab itu ia mengajak berpola hidup bersih yang dimulai dari lingkup terkecil yakni dari rumah tangga kita masing-masing. “Kita sebagai pegawai negari sipil yang merupakan pioner pemerintah dalam masyarakat diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat,” ungkapnya seperti dikutip Kabag Humas Setda Kota, Drs Is Fahmin dalam siaran persnya Selasa.
Dalam rapat tersebut dibahas 4 skala prioritas yang termasuk masalah  gotong-royong, yakni masalah pengamanan  jalan raya, satker segera melaksanakan program kegiatan  yang tercantum  dalam apbd paling lambat bulan juni 2010 , serta rencana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke 8 yang rencananya akan diarahkan pada kegiatan sosial keagamaan.
 Untuk pengamanan jalan raya Nurdin mengharapkan tiga Satker yang memiliki kewenangan, yakni Bakesbanglinmas, Pol PP dan Dinas Perhubungan Kominfo agar saling berkoordinasi, pengamanan diutamakan pada titik-titik rawan yakni pada sekolah yang berada disepanjang jalan protokol maupun jalan yang ramai oleh lalu lintas agar tingkat kecelakaan dapat diminimalisir. “Tugas ini bukan berarti mengambil alih tugas polisi, tetapi kita turut membantu polisi dalam hal memberikan kenyamanan pada para pengguna jalan, ketiga satker tersebut harus seiring sejalan dalam membantu tugas kepolisian,” harapnya.
Sedangkan untuk perayaan HUT Kota ke 8 Nurdin menghimbau agar lebih difokuskan pada kegiatan sosial keagamaan,  hal ini mengingat saat ini Pemkot dan juga masyarakatnya masih dirundung duka atas meninggalnya mendiang Walikota Bima Drs HM Nur A Latif. “Kegiatan tahun ini kita upayakan untuk tidak mengarah pada kegiatan hura-hura,” katanya.
Sementara itu terkait program kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD Kota Bima Tahun 2010, Satker yang memiliki kegiatan proyek agar segera melaksanakan kegiatan   sebelum juni 2010. “Ini penting karena tanpa kita sadari waktu berjalan begitu cepat sementara kita belum melakukan hal yang menjadi skala prioritas kita, kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita,” demikian Nurdin. (Tim.01)

Musdalub Diharapkan tak Ganggu Persiapan Porprov