BIMA, TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dianggap tidak akomodatif berkaitan dengan kelengakapan data infrastruktur di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang memadai saat diminta oleh sejumlah anggota komisi DPRD Provinsi Senin lalu.
Ketua komisi I DPRD Provinsi NTB Ali Ahmad, SH mengatakan pihaknya beberapa kali meminta kelengakapan data yang dimaksud, namun hingga dilakukan hearing Senin lalu Pemkab Bima belum jua memberikan data tersebut, padahal menurutnya kelengakapan data itu sangat penting untuk menyesuaikan anggaran yang akan diusulkan di Provinsi, anehnya saat hearing dengan sejumlah pejabat kepala Dinas PU, Ir Nggempo yang lebih mengatahui data justeru tidak hadir pada saat hearing yang digelar di ruangan pertemuan Bupati Bima.
Duta PAN itu mengaku kunjungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah komisi dewan tersebut bukan hanya meminta kelengkapan data infrastruktur, akan tetapi juga berkaitan dengan rencana tataruang dan tata wilayah (RT/RW) untuk menyesuaiakn rencana pembangunan ke depannya. “Termasuk untuk menyiapkan rencana pemekaran provinsi Pulau Sumbaewa yang tengah kita perjuangkan bersama saat ini,” katanya.
Kendatipun pembahasan anggaran 2010 di Provinsi sudah rampung, namun tidak ada salahnya pihak Pemkab memberikan data lengkap mengenai infrastruktur jalan untuk dibahas pada pembahasan anggaran tahun berikutnya, sebab menurutnya saat ini peluang untuk memberikan alokasi dana dengan porsi yang lebih besar ke Pulau Sumbawa sangat mungkin dilakukan mengingat terdapat 5 orang anggota Badan Anggaran (Banggar) berasal dari pulau ini. “Kita patut bersyukur, baru pertama kali selama perjalan pemerintahan dan DPRD di NTB ini anggota kita yang duduk di Badan Anggaran sebanyak lima orang dan ini akan memudahkan kita untuk memberikan porsi yang lebih besar untuk daerah ini,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris daerah (Sekda) kabupaten BIma Drs H Masykur HMS mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data rilo tentang infrastruktur jalan dan jembatan, namun akan diserehkan secara tertulis secepatnya kepada sejumlah anggota komisi sehingga data itu diharapkan akan menjadi dasar untuk diperjuangkan pada saat pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
Pertemuan antara komisi DPRD provinsi dengan eksekutif tingkat Kabupaten Bima berlangsung singkat, anggota komisi hanya menjelaskan kedatangan mereka ke daerah untuk menjaring aspirasi dan melihat secrara detail apa yang akan direncanakan pemerintah Kabupaten Bima berkaitan dengan rencana pembangunan ke depannya, sehingga akan disesuaikan rencana itu pada saat pembahasan anggaran di tingkat provinsi. (TIM.01)
Ketua komisi I DPRD Provinsi NTB Ali Ahmad, SH mengatakan pihaknya beberapa kali meminta kelengakapan data yang dimaksud, namun hingga dilakukan hearing Senin lalu Pemkab Bima belum jua memberikan data tersebut, padahal menurutnya kelengakapan data itu sangat penting untuk menyesuaikan anggaran yang akan diusulkan di Provinsi, anehnya saat hearing dengan sejumlah pejabat kepala Dinas PU, Ir Nggempo yang lebih mengatahui data justeru tidak hadir pada saat hearing yang digelar di ruangan pertemuan Bupati Bima.
Duta PAN itu mengaku kunjungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah komisi dewan tersebut bukan hanya meminta kelengkapan data infrastruktur, akan tetapi juga berkaitan dengan rencana tataruang dan tata wilayah (RT/RW) untuk menyesuaiakn rencana pembangunan ke depannya. “Termasuk untuk menyiapkan rencana pemekaran provinsi Pulau Sumbaewa yang tengah kita perjuangkan bersama saat ini,” katanya.
Kendatipun pembahasan anggaran 2010 di Provinsi sudah rampung, namun tidak ada salahnya pihak Pemkab memberikan data lengkap mengenai infrastruktur jalan untuk dibahas pada pembahasan anggaran tahun berikutnya, sebab menurutnya saat ini peluang untuk memberikan alokasi dana dengan porsi yang lebih besar ke Pulau Sumbawa sangat mungkin dilakukan mengingat terdapat 5 orang anggota Badan Anggaran (Banggar) berasal dari pulau ini. “Kita patut bersyukur, baru pertama kali selama perjalan pemerintahan dan DPRD di NTB ini anggota kita yang duduk di Badan Anggaran sebanyak lima orang dan ini akan memudahkan kita untuk memberikan porsi yang lebih besar untuk daerah ini,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris daerah (Sekda) kabupaten BIma Drs H Masykur HMS mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data rilo tentang infrastruktur jalan dan jembatan, namun akan diserehkan secara tertulis secepatnya kepada sejumlah anggota komisi sehingga data itu diharapkan akan menjadi dasar untuk diperjuangkan pada saat pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
Pertemuan antara komisi DPRD provinsi dengan eksekutif tingkat Kabupaten Bima berlangsung singkat, anggota komisi hanya menjelaskan kedatangan mereka ke daerah untuk menjaring aspirasi dan melihat secrara detail apa yang akan direncanakan pemerintah Kabupaten Bima berkaitan dengan rencana pembangunan ke depannya, sehingga akan disesuaikan rencana itu pada saat pembahasan anggaran di tingkat provinsi. (TIM.01)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar