Kota Bima, Timur-Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs H Alwi Hardy, MSi membantah dirinya telah mengeluarkan katabalece atas sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan sekolah dasar di Kota Bima dengan dana Alokasi Khusus (DAK). Bantahan itu dilontarkannya berkaitan adanya sinyalemen jika dirinya telah memerintahkan sejumlah kepala sekolah untuk memberikan pekerjaan proyek pembangunan sekolah kepada sejumlah pihak ketiga.
Alwi mengakui masalah anggaran DAK tetap diberikan tanggungjawab penuh kepada kepala sekolah yang bersangkutan, sedangkan Dinas ujar dia hanya mengusulkan saja sekolah mana saja yang pantas mendapatkan DAK dari pusat. “Urusan pencairan danapun kita tidak pernah mengintervensinya, it6u adalah urusan kepala sekolah dengan bagian keuangan,” ujarnya di kantor Setempat Kamis lalu.
Adapun sejumlah kepala sekolah yang mengakui telah memberikan pekerjaan kepada kontraktor adalah sepenuhnya tanggungjawab kasek itu sendiri, kendatipun antara kepala sekolah dan pihak kontraktor telah menyepakati perjanjian kerjasama, namun hal itu di luar pengetahuannya. “Saya tidak pernah memerintahkan kepala sekolah untuk menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor, yang saya lakukan sesuai dengan petunjuk saja,” katanya.
Alwi menegaskan pekerjan DAK sekolah tetap diswakelola oleh sekolah, adapun penyerahan kepada pihak ketiga lantaran alasan kurang dana atau lainnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah. “Kita hanya bertugas mengawasi saja jalannya pembangunan dengan membentuk tim pengawas dan konsultan,” ujarnya.
Pantuan Timur di sejumlah sekolah yang mendapatkan DAK, banyak dari mereka memberikan pekerjaan tersebut kepeda pihak ketiga, karena alas an tidak memiliki dana yang cukup, seperti yang terjadi di SDN 59 Kota Bima, Kasek di sekolah itu mengakui tidak memilki dana yang cukup untuk memulai pembangunan gedung sekolah yang dianggarkan sekitar Rp800 juta, karena dana yang seharusnya menjadi hak atas pembanguna itu diakui terlambat terealisasi. (Tim.01)
Alwi mengakui masalah anggaran DAK tetap diberikan tanggungjawab penuh kepada kepala sekolah yang bersangkutan, sedangkan Dinas ujar dia hanya mengusulkan saja sekolah mana saja yang pantas mendapatkan DAK dari pusat. “Urusan pencairan danapun kita tidak pernah mengintervensinya, it6u adalah urusan kepala sekolah dengan bagian keuangan,” ujarnya di kantor Setempat Kamis lalu.
Adapun sejumlah kepala sekolah yang mengakui telah memberikan pekerjaan kepada kontraktor adalah sepenuhnya tanggungjawab kasek itu sendiri, kendatipun antara kepala sekolah dan pihak kontraktor telah menyepakati perjanjian kerjasama, namun hal itu di luar pengetahuannya. “Saya tidak pernah memerintahkan kepala sekolah untuk menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor, yang saya lakukan sesuai dengan petunjuk saja,” katanya.
Alwi menegaskan pekerjan DAK sekolah tetap diswakelola oleh sekolah, adapun penyerahan kepada pihak ketiga lantaran alasan kurang dana atau lainnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah. “Kita hanya bertugas mengawasi saja jalannya pembangunan dengan membentuk tim pengawas dan konsultan,” ujarnya.
Pantuan Timur di sejumlah sekolah yang mendapatkan DAK, banyak dari mereka memberikan pekerjaan tersebut kepeda pihak ketiga, karena alas an tidak memiliki dana yang cukup, seperti yang terjadi di SDN 59 Kota Bima, Kasek di sekolah itu mengakui tidak memilki dana yang cukup untuk memulai pembangunan gedung sekolah yang dianggarkan sekitar Rp800 juta, karena dana yang seharusnya menjadi hak atas pembanguna itu diakui terlambat terealisasi. (Tim.01)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar