Dana Rp2,5 Miliar untuk STAIS Bakal Ditangani KPK?

BIMA TIMUR.- Desakan berbagai elemen mahasiswa berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana yang diarahkan untuk yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Sultan Abdul Kahir (STAIS) Bima mengundang reaksi ketua komisi I DPR Provinsi Ali Ahmad, SH. Saat kunjungan kerja (Kunker) beberapa waktu lalu di Kabupaten  Bima, Duta PAN itu meminta Pemda Kabupaten Bima mengikuti prosedur yang baku tentang pemberian bantuan kepada perguruan tinggi (PT).
Kepada sejumlah wartawan Ali Ahmad mengatakan, masalah dugaan apapun yang tengah melanda pemerintah Kabupaten Bima akan segera ditindaklanjuti, termasuk berkonsultasi dengan direktorat pendidikan tinggi (Dikti) tentang aturan membangun perguruan tinggi negeri di Bima bantuan yang diberikan oleh Pemkab Bima untuk yayasan STAIS Bima. Kalau memang pemkab Bima tidak melalui aturan dan terdapat indikasi penyelewengan dana maka jangan heran bisa saja urusan itu akan berlanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika memang dibolehkan bantuan seperti itu kita akan bantu menyelesaikannya dan meminta Dikti untuk segera mengeluarkan suratnya, tapi kita berharap tidak akan ada masalah berkaitan dengan bantuan ini dan Pemda ikut aturan sajalah, kalau memang betul ada penyimpangan bisa saja KPK menanganinya,” katanya usai bertemu sejumlah pejabat Pemkab Bima Senin  lalu. 
Ali juga menyatakan kekecewaanya terhadap sikap yang diberikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Bima dan anggota DPRD setempat yang tidak mau bertemu dengan mahasiswa yang mempertanyakan masalah bantuan itu, padahal tugas pemerintah dan DPRD juga memberikan penjelesan yang memedai tentang masalah yang muncul. “Ini sangat mengecewakan kami, akibat tidak adanya komunikasi seperti itu berimbas pada rusaknya pagar dan kaca kantor DPRD,” ujarnya.
Menurut Ali, demo seperti itu harus dihargai sebagai bagian dari demokrasi, dan harus ada keberanian wakil rakyat untuk menjelaskan titik pokok persoalannya bukan malah menolak bertemu dengan mahasiswa yang imbasnya anarkis karena kekecewaan mereka tidak bertemu dengan anggota dewan. “Saya tidak mengerti bagaimana mungkin teman-teman kita tidak mau bertemu dengan mahasiswa saat itu,” sesalnya.
Komisi I DPR Provinsi ujarnya, nyaris setiap hari menghadapi pendemo, dan itu sudah biasa terjadi di Provinsi, jika tidak bisa membagi waktu bisa jadi akan mengakibatkan kekacauan. “Terkadang kita harus menghadapi macam elemen masa yang datang ke dewan, dan itu sudah menjadi tugas kita menghadapi pendemo,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs H Masykur HMS, mengatakan masalah dana Rp2,5 miliar yang diarahkan ke yayasan STAIS tidak terindikasi penyimpangan, bahkan kata dia, HMI telah melaporkan masalah itu ke Kejaksaan Negeri Raba Bima dan langsung dijawab saat itu juga oleh Kejaksaan bahwa dalam numenklatur dana Rp2,5 miliar yang telah disepakati dengan  dewan itu tidak terindikasi adanya penyimpangan. “Masalah ini sebenarnya sudah selesai, tapi kta maklumi ada saja yang belum mengerti,” katanya. (TIM.01)         

Pemkab Bima Dinilai tak Akomodatif Soal Data

BIMA, TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dianggap tidak akomodatif berkaitan dengan kelengakapan data infrastruktur di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang memadai saat diminta oleh sejumlah anggota komisi DPRD Provinsi Senin lalu.
Ketua komisi I DPRD Provinsi NTB Ali Ahmad, SH mengatakan pihaknya beberapa kali meminta kelengakapan data yang dimaksud, namun hingga dilakukan hearing Senin lalu Pemkab Bima belum jua memberikan data tersebut, padahal menurutnya kelengakapan data itu sangat penting  untuk menyesuaikan anggaran yang akan diusulkan di Provinsi, anehnya saat hearing dengan sejumlah pejabat kepala Dinas PU, Ir Nggempo yang lebih mengatahui data justeru tidak hadir pada saat hearing yang digelar di ruangan pertemuan Bupati Bima.
Duta PAN itu mengaku kunjungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah komisi dewan tersebut bukan hanya meminta kelengkapan data infrastruktur, akan tetapi juga berkaitan dengan rencana tataruang dan tata wilayah (RT/RW) untuk menyesuaiakn rencana pembangunan ke depannya. “Termasuk untuk menyiapkan rencana pemekaran provinsi Pulau Sumbaewa yang tengah kita perjuangkan bersama saat ini,” katanya.
Kendatipun pembahasan anggaran 2010 di Provinsi sudah rampung, namun  tidak ada salahnya pihak Pemkab memberikan data lengkap mengenai infrastruktur jalan untuk dibahas pada pembahasan anggaran tahun berikutnya, sebab menurutnya saat ini peluang untuk memberikan alokasi dana dengan porsi yang lebih besar ke Pulau Sumbawa sangat mungkin dilakukan mengingat terdapat 5 orang anggota Badan Anggaran (Banggar) berasal dari pulau ini. “Kita patut bersyukur, baru pertama kali selama perjalan pemerintahan dan DPRD di NTB ini anggota kita yang duduk di Badan Anggaran sebanyak lima orang dan ini akan memudahkan kita untuk memberikan porsi yang lebih besar untuk daerah ini,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris daerah (Sekda) kabupaten BIma Drs H Masykur HMS mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data rilo tentang infrastruktur jalan dan jembatan, namun akan diserehkan secara tertulis secepatnya kepada sejumlah anggota komisi sehingga data itu diharapkan akan menjadi dasar untuk diperjuangkan pada saat pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
Pertemuan antara komisi DPRD provinsi dengan eksekutif tingkat Kabupaten Bima berlangsung singkat, anggota komisi hanya menjelaskan kedatangan mereka ke daerah untuk menjaring aspirasi dan melihat secrara detail apa yang akan direncanakan pemerintah Kabupaten Bima berkaitan dengan rencana pembangunan ke depannya, sehingga akan disesuaikan rencana itu pada saat pembahasan anggaran di tingkat provinsi. (TIM.01)

Banyak Masalah, Pemkab Bima Menuai banyak Kritikan

Bima Timur - Sejumlah anggota komisi I DPRD Provinsi mempertanyakan sikap pemerintah Kabupaten Bima yang dianggap tidak merespon keinginan masyarakat berkaitan sejumlah masalah yang diarahkan ke Pemerintah saat ini, termasuk di antaranya pemindahan segera Ibukota Kabupaten Bima dan berbagai konflik yang terjadi.
Salah satu anggota komisi I DPRD Kabupaten Bima Drs H Sulaiman Hamzah mengatakan meski sudah masuk tahun ke delapan sejak dilakukannya pemekaran wilayah belum ada tanda-tanda jika ibukota Kabupaten Bima akan dibangun segera di wilayahnya sendiri.
Mestinya ujar dia Pemkab Bima sudah seharusnya memikirkan segera pemindahan ibukota, karena hal itu juga sesuai dengan prinsip hakiki maksud adanya pemekaran wilayah, yakni mendekatkan pelayaan kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga sudah merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten untuk segera hengkang dari wilayah dan membangun kantor di wilayahnya sendiri.
Selain masalah pemindahan ibukota, menurut Sulaiman, yang penting juga adalah masalah penyerahan asset yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Bima, masih bnanyak asset yang belum jelas pengaturannya dikarenakan pemerintah Kabupaten Bima masih bercokol dio wilayah Kota Bima, sehingga berimbas pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, selain itu pemerintah Kota yang memiliki wilayahpun dilematis jika ingin segera mengembangkan sayap pembangunannya karena masih terhimpit pada soal status kepemilikan asset tersebut.
Masalah lain yang masih menjadi perhatian saat ini adalah munculnya berbagai aksi demo yang dilakukan baik oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat yang mewarnai perjalanan pemerintah Kabupaten Bima, jelaslah menurut mantan pejabat Kota Bima ini, aksi demo yang diarahkan pada Pemkab Bima itu karena ketidakmampuan pemerintah mengelola berbagai persoalan di masyarakat. “Ini harus dipahami, karena pendemo juga masyarakat yang memiliki hak, munculnya demo mungkin pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, dan ini harus kita pikirkan bersama dan menyelesaikannya dengan beresama pula,”saranya.
Termasuk ujar Sulaiman, masalah konflik Renda Ngali yang sehari-hari menjadi perhatian nasional dan menjadi beban berat bagi masyarakat Kabupaten Bima secara umum, pasalnya daerah dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan sebaik-baiknya, belum lagi masalah warga yang hingga saat ini masih ditahan yang berimbas pada keresahan yang berkepanjangan akibat pertikaian itu.
Sementara itu anggota komisi I lainnya, Drs H Nurdin menyorot terjadinya perang dingin antara Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST dan Wakil Bupati Drs H Usman AK, karena masalah perbedaan politik hingga mengorbankan pelayanan yang seharusnya diberikan ke masyarakat, pihaknya menyesalkan adanya konflik yang dicontohkan antara kedua pemimpin itu hingga berpengaruh pada pengotak-kotakan pegawai di lingkup Pemkab Bima. Mestinya kata dia, tidak ada masalah dengan perbedaan politik, siapaun boleh menjadi calon Bupati, akan tetapi utamanya pemerintahan harus tetap jalan demikian juga pelayanan. “Kita dengan kabar jika Wakil Bupati saat ini tidak memiliki kantor yang jelas, kita cari kantornya sampai saat ini tidak ketemu,” sindirnya.
Pertemuan yang berlangsung singkat itu hanya mendengarkan saja kritikan dari anggota komisi, mereka direrima oleh Sekda dan jajarannya di ruangan pertemuan Bupati. Meski terlihat santai, kecamatan atas sikap Pemkab Bima terhjadap berbagai persoalan yang muncul terus menjadi pembicaraan  saat pertemuan tersebut. (TIM.01)

Sekda: Upaya Pembebasan Lahan Masih Terkendala NJOP yang Rendah

Upaya Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan lahan untuk pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan rupanya tidak semulus yang diperkirakan, kendati persiapan dana untuk pembebasan lahan sudah dilakukan, namun hinga saat ini pemerintah masih dihadapkan kendala NJOP yang terlalu rendah. Akibatnya masyarakat yang memiliki lahan di sekitar lokasi yang direncanakan dibangun kantor pemerintahan enggan melepaskan tanah mereka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs H Masykur HMS mengakui pihaknya terus berupaya melakukan berbagai pendekatan pada masyarakat pemilik lahan agar mau menyerahkan untuk dibangun kantor pemerintah, namun upaya itu masih harus saja menuai kendala, pasalnya pemerintah tidak memilki cukup dana untuk sesegera mungkin pemindahan ibukota dilakukan dengan dana yang minim. “Bahkan kita juga sudah berkonsultasi dengan pusat berkaitan dengan masalah ini,” ujarnya pada sat hearing dengan sejumlah anggota komisi dewan provinsi, Senin lalu.
Dalam aturannya, kata dia pemindahan ibukota memang sudah seharusnya dilakukan satu tahun pertama usai pemekaran, akan tetapi untuk melakukan secpat itu pemerintah tidak memilki nkemampuan, menurutnya pemerintah saat ini masih melihat aturan yang dilonggarkan oleh pusat berkaitan dengan pemindahan ibukota itu yakni diberikan tenggat waktu selama tujuh tahun. “Ini yang dilakukan pemerintah Tasikmalaya saat pemekaran, dan menteri dalam negeri saat itu menyetujui,” katanya.
Saat ini ujar dia, sudah ada investasi dana untuk pembebasan sekitar 50 hektar lahan, bahkan lokasi sudah dibicarakan dengan masyarakat dan mereka sudah setuju jika lahan tersebut dibeli, namun masalahnya adalah tetap pada NJOP kebnayakan masyarakat tidak mau jika harus mengikuti harga yang diatur dalam NJOP tersebut. “Sebab NJOP untuk wilayah kita sangat rendah,” demikian Masykur. (TIM.01)

Perempuan Diingatkan Lebih Memahami Tugas

KOTA BIMA, TIMUR.-Walikota Bima Drs HM Nur A Latif mengingatkan kaum perempuan untuk lebih memahami tugas-tugas utamanya sebagai perempuan untuk penunjang perannya sebagai pembimbing generasi. Hal itu akan lebih bermakna ketimbang memikirkan emansipasi yang salah kaprah. “Kita patut menghargai persamaan hak bagi perempuan, tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah menyangkut tugasnya sebagai perempuan, karena di sana ada perbedaan tugas yang sangat menonjol,” katanya pada peringatan hari Ibu yang digelar di Paruga Nae Selasa kemarin.

Menurut Nurlatif, memberikan bimbingan kepada anak adalah salah satu bagian penting yang menjadi tugas perempuan, momen hari ibu itu ujar dia, hendaknya dipahami sebagai peningkatan peran perempuan itu sendiri dalam keluarga. “Banyak hal yang dapat kita ambil melalui hari ibu, dan tugas memang terdapat banyak perbedaan tapi harus ada persamaan hak,” katanya.

Di sisi lain, Nurlatif menyesalkan adanya sejumlah siswa yang masih berkeliaran ketika jam belajar di sekolah, sebab selain tanggungjawab guru di sekolah, masalah siswa yang berkeliaran juga merupakan tanggungjawab orangtua. “Terkadang kita masih mendapati pelajar yang berkeliaran, dimana gurunya, anak siapa itu, apa orangtuanya tidak tahu kalau anaknya tidak masuk sekolah, hal-hal seperti ini yang perlu mendapat perhatian kita,” ujarnya.

Selain itu Nurlatif juga menyesalkan aksi demo yang merusak fasilitas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, padahal demo itu diarahkan ke Pemkab Bima dan berkaitan masalah yang terjadi di Pemkab Bima. “Jika perlu saya akan suruh orang untuk memukul pendemo jika merusak fasilitas milik Kota,” ujarnya.(TIM.01)

RSUD Bima Segera Diserahkan ke Pemkot

KOTA BIMA, TIMUR-Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima saat ini tengah merancang Memorandum of Understanding (MoU) penyerahan tiga aset utama yang saat ini masih dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Bima. Kendati tiga asset itu berada di wilayah Kota Bima, namun pembicaraan untuk pemindahannya baru akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Walikota Bima HM Nur A Latif mengatakan, antara dirinya dengan Bupati H Ferry Zulkarnain, ST telah menyepakati penyerahan itu sejak beberapa waktu lalu dan akan dibuatkan MoU penyerahan, tiga aset utama itu adalah RSUD Bima, Stadion Manggemaci dan Pandopo. “Saat ini kita sedang merancang MoUnya, dan akan dilakukan secepat mungkin,” katanya kepada TIMUR usai memberikan pengarahan pada sejumlah jajaran pendidikan di Paruga Nae beberapa waktu lalu.

Nurlatif mengaku telah bertemu Ferry beberapa kali untuk menfokuskan pembicaraan mengenai penyerahan itu secepatnya, pasalnya tiga asset tersebut dianggap akan mendukung pelayanan yang akan di lakukan oleh Pemkot dan pengembangan rencana pembangunan ke depannya. “Tiga asset ini yang dirancang terlebih dahulu, yakni antara ketua dewan, pimpinan dewan dan saksinya inspektorat,” katanya.
Ia menepis anggapan jika pertemuannya dengan Bupati Ferry selama beberapa kali untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Ferry pada Pilkada 2010, pasalnya dirinya tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan politik di Kabupaten Bima. “Saya bertemu dengan Ferry hanya silaturaahmi biasa dan kita hanya fokuskan segera masalah penyerahan asset ini,” ujarnya.
Diakuinya, masalah penyerahan RSUD Bima akan diupayakan selesai pada awal 2010, termasuk mengenai pegawai yang yang merupakan pegawai berstatus pegawai lingkup Kabupaten Bima. “Masalah ini juga yang sedang kita rancang secepatnya, dan selesai dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (Tim.01)

Nurlatif: Kasek yang Coba Main-main dengan DAK Saya Copot

KOTA BIMA, TIMUR-Masalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah masih merupakan masalah yang panjang dalam hal pengelolaanya, baik masalah penyelesaian yang tidak tepat waktu dan juga kualitas bahan yang jauh dari standar RAB digunakan seringkali ditemui di lapangan.  Untuk mengantipasi munculnya masalah itu ke depannya Walikota Bima HM Nu A Latif berjanji akan bertindak tegas bagi siapa saja yang tidak becus dalam pengelolaan DAK termasuk kepala sekolah yang tidak memperhatikan kualitas dan bermaiun-main dengan dana DAK akan dicopot. Nurlatif mengakui hingga saat ini masih ada sekolah yang mendapat DAK tidak menuntaskan pekerjaannya, meski dana yang dialokasikan untuk itu sudah rampung, bahkan ironisnya ada juga yang menggunakan besi yang tidak sesuai dengan standar bangunan dan juga kayu mangga. “Sudah banyak Kepala Sekolah yang sudah saya copot dan pejabatnya juga sudah banyak yang saya geser, karena mereka tidak memperhatikan kualitas bangunan,” katanya kepada TIMUR usai memberikan pengarahan kepada sejumlah jajaran pendidikan di Paruga Nae beberapa waktu lalu. Menurutnya, sudah saatnya pengawas lapangan untuk mengecek langsung pembangunan sekolah yang menggunakan DAK,  dan tidak ingin adanya masalah lagi di kemudian hari. “Masalahnya kita beruntung mendapatkan dana DAK ini dari pusat, kalau tidak, untuk membangun sekolah ini terpaksa menggunakan dana DAU, padahal dana DAU banyak yang digunakan untuk pembangunan lain termasuk gaji pegawai dan itu sulit,” ujarnya. Saat ini ujar dia memang dibolehkan pembangunan sekolah dilakukan oleh pihak ketiga, namun harus diawasi juga pelaksanaanya, tidak boleh kontraktor lebih mementingkan keuntungan dalam membanguna dan harus berpikir jika membangun sekolah itu adalah membangun generasi. “Saya minta masyarakat juga mengawasi pembangunannya, jika perlu langsung lapor kepada saya, dan saya tidak henti-hentinya mengecek langsung kualitas bangunan, kalau memang tidak sesuai dan menyimpang saya langsung tindak,” ujarnya. Diakuinya, pada awalnya membangun sekolah memang tidak melibatkan kepala sekolah, yakni ingin memberikan contoh bagaimana membangun yang berkualitas, namun setelah pembangunan itu diserahkan ke kepala sekolah justeru sebaliknya yakni banyak masalah yang ditemui. “Saya minta semua pelaksana yang terlibat membangun ini jangan selalu berharap untung yang besar saja, pikirkan jika membangun itu adalah untuk generasi,” ujarnya. (Tim.01) 

Budpar Siapkan Program Optimalisasi Potensi Pantai

KOTA BIMA, TIMUR-Dinas Budaya dan Pariwisata (Budpar) Kota Bima saat ini sedang mengupayakan optimalisasi sejumlah potensi pariwisata di Kota Bima, salah satunya menurut Kepala Budpar Kota Bima, Drs H  Muhidin, MSi, adalah optimalisasi potensi Lawata.
Muhidin Rabu lalu usai menerima kunjungan kerja sejumlah komisi dewan Kota Bima mengaku salah satu lokasi yang akan dibenahi segera adalah tempat pemandian sekitar pantai lawata, di lokasi itu ujar dia akan dilengkapi berbagai sarana penunjang, diantaranya kolam pemandian air tawar, kamar ganti pengunjung dan juga sejumlah fasilitas lainnya.
Dibeberkannya, Lawata merupakan salah satu ikon wisata lokal kebangaan masyarakat Kota, selain mampu mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penarikan restribusi diharapkan memancing perkembangan potensi lainnya. “Kita akan upayakan ada pergelaran seni setiap hari libur untuk menunjang program ini, selain bisa menikmati wisata alam di lokasi ini pengunjung juga dihibur dengan keanekaragaman budaya,” katanya di kantor Budpar Rabu lalu.
Keinginan itu ujarnya tidak akan keluar dari rencana jangka panjang pembenahan lokasi tersebut oleh Walikota, dimana masterplannya sudah digambar, bahkan saat kunjungan sejumlah anggota komisi telah dibeberkan rencana tersebut.
“Kita saling mendukung, karena pada prinsipnya kita sama-sama mengetahui jika potensi Kota Bima ini lebih besar mengandalkan sektor jasa, termasuk di dalamnya sektor pariwisata ini,” bebernya.
Selain Lawata, mantan pejabat Dikes Kabupaten Bima ini mengaku pembenahan perbatasan Oiniu juga menjadi prioritas utama Dinas yang dipimpinnya, yakni mengupayakan penataan lokasi di sepanjang pantai agar menghilangakn kesan kumuh, lokasi itu ujarnya akan diubah menjadi seperti Pantai Losari di Makasar. “Di sepanjang pantai Oiniu penting bagi kita, karena lokasi itu ikon Kota Bima, kita tidak ingin orang masuk pertama di Wilayah Kota Bima   memabawa kesan yang tidak bagus, dan rencana ini juga harus mendapat dukungan dari legislative dan masyarakat,” katanya.
Sementara berkaitan dengan pengembangan wisata budaya, ia mengaku selama ini diakuinya kurang mendapatkan perhatian, namun dengan dukungan dana yang cukup, potensi wisata budaya di Kota Bima cukup banyak itu dapat dikembangkan dan menjadi wisata yang menarik bagi pengunjung di Kota Bima. (Tim.01)

Peladang Ncai Kapenta Ngadu ke Dewan

KOTA BIMA, TIMUR-Puluhan warga Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota menganggap Dinas Kehutanan (Dishut) Kota Bima tidak adil menerapkan sejumlah lahan kehutanan yang masuk dalam kawasan hutan tutupan negara, pasalnya saat ini Dishut dianggap pilih kasih menertibkan penggareap hutan tersebut.
Puluhan warga tersebut menggelar protes di DPRD Kota Bima, mereka mempertanyakan sikap petugas Dishut yang hanya menertibkan pondok serta pagar di hutan Ncai kapenta saja, padahal sejumlah areal hutan lain yang statusnya sama yakni hutan tutupan Negara masih banyak yang diberikan keleluasaan warga untuk menggarapnya.
Salah seorang warga Kelurahan Jatibaru, membeberkan, diantara hutan yang masih dikuasai oleh warga dan tidak diganggu oleh petugas itu adfalah, kawana hutan tutupan negera so Bata Wawi Tlotando saat ini dikuasai oleh masyarakat Matakando dan Rite sejak tahun 1998 menjadi tempat peladangan, selain itu hutan tutupan negera kawasan Sombo Rade Waru Jatiwangi juga sejak 2009 menjadi tempat peladangan liar. “Kami atas nama masyarakat Jatibaru mempertanyakan kenapa pondok, pagar dan yang lainnya yang berada di Hutan Ncai Kapenta ditertibkan sementara hutan lainnya yang statusnya sama dibiarkan saja,” katanya.
Puluhan warga itu diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kota Bima diruangan rapat utama, mereka juga mempertanyakan banyaknya pondok yang ada di hutan tersebut masih ada yang dibiarkan, dan banyak juga pemiliki pondok itu adalah pejabat. “Inilah yang ingin kami minta penjelasan,” katanya
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofyan, SH berjanji akan berkoordinasi dengan Dishut untuk memperjelas masalah itu, kendatipun diakuinya Dishut saat ini tengah menertibkan sejumlah lahan yang dijadikan lahan garapan oleh warga di sekitar lokasi, namun masih ada lahan yang luput mendapat perhatian dari petugas. “Masalah ini nanti akan kita coba kordinasikan, saudara sekalian mohon bersabar dan jangan ada lagi yang membakar hutan sebelum ada kejelasan atas masalah ini,” ujarnya. (Tim.01)

Isu Penculikan di Dompu sudah menguatirkan

DOMPU, TIMUR- Warga Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dan sekitarnya saat ini diresahkan dengan beredarnya isu penculikan anak. Meski hanya isu namun warga percaya jika penculikan penculikan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengenakan cadar. Entah dari mana isu itu berawal, namun beberapa hari lalu tepatnya Selasa malam pekan lalu tiga orang menggunakan cadar sempat menjadi incaran warga di Desa Woko, mereka diduga akan menculik di rumah salah seorang warga di desa itu.
Camat Pajo, Hairudin, SH yang dikonfirmasi mengatakan peristiwa itu berawal ketika seorang warga melihat tiga orang yang mengenakan cadar sekitar pukul 23.00 Wita hendak memasuki salah satu rumah warga, namun warga yang rumahnya hendak dimasuki oleh kawanan tersebut langsung berteriak, sontak tiga orang yang diduga penculik lari sedangkan warga yang mendengarkan teriakan itu langsung mengejar tiga orang tersebut, namun warga gagal menyusul tiga orang yang diduga penculik. Bahkan saat itu aparat Polsek Poja juga sempat turun di lokasi, namun hingga saat ini belum ada informasi penangkapan atas tiga orang tersebut
Beredarnya isu penculikan anak di Kecamatan Dompu cukup menggelisahkan warga, namun sejauh ini menurut laporan wartawan TIMUR di Dompu belum ada korban yang melaporkan kehilangan anak atau laporan orang lantaran diculik, keresahan warga itu muncul begitu saja lantaran informasi dari mulut ke mulut.
Hairudin meminta  masyarakat agar segera melaporkan secepat  mungkin kepada polisi jika memang ada orang-orang yang dicurigai akan melakukan penculikan, atau jika mengalaminya langsung merlaporkannya. Ia juga berharap masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan juga memerintahkan seluruh kepala Desa di Kecamatan Pajo untuk mengatifkan ronda malam.
Rupanya isu penculikan anak tidak saja berhembus di Kecamatan Pajo, akan tetapi sudah merambah di kecamatan lainnya seperti di Kecamatan Dompu, Desa Kareke, dan juga di Kecamatan Woja. (Tim.04)

Calo SK Honda Pemkot Bima Berkeliaran di Dompu

DOMPU, TIMUR - Meskipun tegas-tegas sudah tidak ada lagi perekrutan tenaga honor daerah (Honda), namun saat ini disinyalir masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, mereka adalah calo yang berkeliaran dan mengaku bisa mendapatkan SK Honda bagi para korbannya dengan janji ditempatkan di sejumlah instansi di Pemerintah Kota Bima. Ironisnya para calo tersebut tidak lagi menempatkan sasarannnya kepada warga di Kota Bima, namun mereka menggarap mangsanya di Kabupaten Dompu.
Sumber koran Timur di Dompu mengaku awalnya, yakni sehari setelah pengumuman hasil tes CPNSD, sejumlah calo bergerilia di Kabupaten Dompu, mereka mengiming-imingi korbannya dengan janji dapat memasukan nama dalam database, yakni mereka yang akan direkrut akan ditempatkan di sejumlah kelurahan di Kota Bima, mereka rata-rata diminta uang antara Rp10 hingga Rp15 juta, saat ini kata sumber itu, calon tenaga honor yang telah menyerahkan uang justeru telah mendapatkan SK Honor daerah dan mendapat tugas di sejumlah Kelurahan. “Kita di sini malah bertanya, kenapa kok malah orang Dompu yang diminta bekerja di Kota Bima,” kata sumber.
Ia membeberkan awalnya si calo meminta uang dari korbannya sekitar Rp15 juta dengan janji dapat memasukan nama korbannya sebagai tenaga database, masih menurut sumber, belakangan setelah diserahkan uang sekitar Rp15 juta, korban mendapat SK di sebuah Kelurahan di Kota Bima. “Kita kuatir akibat dibiarkannya masalah ini akan banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu Asisten I Setda Kota Bima,  Syahrullah, SH, MH, yang dikonfirmasi Minggu kemarin menegaskan jika saat ini tidak ada lagi perekrutan tenaga honor baru, malah kata dia saat ini tenaga honor database masih sekitar 4000an yang masih bermasalah. “Sepanjang pengetahuan kami sudah tidak ada lagi perekrutan tenaga honor baru,” katanya Via HP minggu kemarin.
lebih lanjut, Syahrullah menyarankan kejelasan masalah itu pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, “Coba cek di BKD, tapi yang jelas tidak ada perekrutan tenaga honor baru untuk saat ini,” pungkasnya.(Tim.01)    

DAK Sekolah Tetap Tanggungjawab Kasek

Kota Bima, Timur-Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs H Alwi Hardy, MSi membantah dirinya telah mengeluarkan katabalece atas sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan sekolah dasar di Kota Bima dengan dana Alokasi Khusus (DAK). Bantahan itu dilontarkannya berkaitan adanya sinyalemen jika dirinya telah memerintahkan sejumlah kepala sekolah untuk memberikan pekerjaan proyek pembangunan sekolah kepada sejumlah pihak ketiga.
Alwi mengakui masalah anggaran DAK tetap diberikan tanggungjawab penuh kepada kepala sekolah yang bersangkutan, sedangkan Dinas ujar dia hanya mengusulkan saja sekolah mana saja yang pantas mendapatkan DAK dari pusat. “Urusan pencairan danapun kita tidak pernah mengintervensinya, it6u adalah urusan kepala sekolah dengan bagian keuangan,” ujarnya di kantor Setempat Kamis lalu.
Adapun sejumlah kepala sekolah yang mengakui telah memberikan pekerjaan kepada kontraktor adalah sepenuhnya tanggungjawab kasek itu sendiri, kendatipun antara kepala sekolah dan pihak kontraktor telah menyepakati perjanjian kerjasama, namun hal itu di luar pengetahuannya. “Saya tidak pernah memerintahkan kepala sekolah untuk    menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor, yang saya lakukan sesuai dengan petunjuk saja,” katanya.
Alwi menegaskan pekerjan DAK sekolah tetap diswakelola oleh sekolah, adapun penyerahan kepada pihak ketiga lantaran alasan kurang dana atau lainnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah. “Kita hanya bertugas mengawasi saja jalannya pembangunan dengan membentuk tim pengawas dan konsultan,” ujarnya.
Pantuan Timur di sejumlah sekolah yang mendapatkan DAK, banyak dari mereka memberikan pekerjaan tersebut kepeda pihak ketiga, karena alas an tidak memiliki dana yang cukup, seperti yang terjadi di SDN 59 Kota Bima, Kasek di sekolah itu mengakui tidak memilki dana yang cukup untuk memulai pembangunan gedung sekolah yang dianggarkan sekitar Rp800 juta, karena dana yang seharusnya menjadi hak atas pembanguna itu diakui terlambat terealisasi. (Tim.01)

Pemetaan Lahan Abadi Tanpa Sosialisasi?

Kota Bima, Timur - Komisi A DPRD Kota Bima menyorot keluarnya Surat Keputusan (SK) Walikota Bima yang menetapkan sejumlah lahan sebagai lahan abadi. Pasalnya keluarnya keputusan itu tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dari Dinas terkait yang menangani masalah tersebut. Akibatnya kendati telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bima yang menetapkan sejumlah lahan sebagai lahan abadi yang tidak boleh dibangun gedung apapun, namun kenyataannya masih ada saja warga yang nekad membangun rumah di lokasi tersebut.
Ketua komisi A DPRD Kota Bima Sudirman, SH mengatakan munculnya SK pelarangan tersebut mestinya harus disosialisasikan secara intens oleh perangkat daerah yang mebawahi masalah itu  sehingga masyarakat tidak lagi nekat membangun pada lahan yang ditetapkan. Selain itu harus ada penetapan batas-batas lokasi yang tepat atas keluarnya SK tersebut. “Saya berharap ini tidak akan menjadi masalah di belakang hari, karena kurangnya sosialisasi, ketika pemerintah ingin melakukan penertiban bangunan yang dibangun di atas lahan tadi pemerintah tidak perlu repot bersih tegang dengan warga karena sudah ada aturan yang mengatur,” katanya di secretariat DPRD Kota Bima Rabu (25/11).     
Menurutnya, masyarakat tidak serta merta bias disalahkan ketika mereka mendirikan bangunan di atas lahan mereka, karena keterlambatan keluarnya sosialisasi dan aturan tadi, karena tidak ada aturan yang berlaku surut, namun masyarakat akan salah jika setelah keluar aturan tetap mendirikan bangunan di atas lahan yang dilarang tersebut. “Pemerintah juga harus memiliki planing yang jelas atas lahan, tidak hanya sekedar mengeluarkan aturan agar masyarakat mengerti apa yang direncanakan,” katanya.
Sementara terkait adanya sejumlah bangunan yang sudah terlanjur dibangun ia berharap ada penyelesaian yang tepat antara pemerintah dengan masyarakat pemilik bangunan. “Saya kira agar tidak terjadi masalah harus ada saling komunikasi, dan pemetaan batas-batas yang boleh dibangun harus segera dilakukan,” katanya.
Sementara sejauh ini ujar dia., di dewan sendiri belum ada pembahasan berkaitan dengan penetapan lahan abadi, namun juga berharap kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan agar tyerlebih dahulu berkonsultasi dengan dinas yang mengeluar ijin mendirikan bangunan (IMB). (Tim.01)

Setelah Golkar dan PKS Giliran PAN Buka Kran Calon Bupati

Setelah Partai Golkar dan PKS menjaring calon Bupati Bima melalui fit and propert test, baru-baru ini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima mengundang seluruh bakal calon Bupati untuk memaparkan visi misi.
Bima, Timur - Kendati partai ini mampu mengusung sendiri pasangan calon Bupati, namun PAN tetap membuka kesempatan bagi para kader untuk mengikuti seleksi di partai itu, panitia menggelar seleksi bakal calon Bupati  Bima sejak Minggu (22/11). Acara yang digelar di hotel Lila Graha Kota Bima tersebut dikemas dan diawali dengan penyampaian visi-misi dari sejumlah calon. Dari sembilan calon yang menyatakan diri ikut bersaing  hanya delapan kandidat yang memaparkan visi misinya. Salah satunya calon incumbent H Ferry Zulkarnain, ST.
Ketua panitia, Syarif Ahmad, MSi mengatakan. Sebelumnya PAN membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menggunakan PAN sebagai kendaraan politik. Namun pihaknya tetap mengedepankan aturan main yang telah ditetapkan oleh partai.
Syarif mengaku kesempatan dibuka tidak saja bagi  kader PAN namun masyarakat luas yang memenuhi persyaratan. Termasuk calon Incumbent H Ferry Zulkarnain, ST yang juga telah mengikuti tahapan seleksi dan telah menyampaikan visi misi di hadapan panitia Rabu lalu.
Mengenai adanya anggapan jika panitia memberikan keistimewaan kader sendiri, Syarif menepis adanya rumor tersebut, kesempatan bagi para calon kata dia akan diberikan porsi yang sama dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
Menyoal keikutsertaan calon Incumbent H Ferry Zulkarnain, ST yang nota bena adalah kader partai Golkar, Syarif mengaku itu merupakan haknya, panitia menerima usulan cari bakal calon karena mengaku adalah kader Muhammadiyah yakni tempat lahirnya Partai PAN.
“Siapapun asal memenhuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia, boleh ikut, kita juga harus batasi istilah kader partai sehingga maknanya tidak rancu, khusus Bupati Ferry kita anggap dia adalah kader Muhammadiyah meski adalah pengurus partai lain,” katanya.
Sebelumnya pasangan Zainul Arifin dan Usman AK (Zaman) juga telah memaparkan visi misi mereka, dan sejumlah figure lain diantaranya dari kager PAN dan mantan anggota DPR-RI H Nazamuddin dan ketua DPD PAN Kabupaten Ady Mahyudi juga ikut dalam tahapan seleksi dan telah memapaparkan visi-misinya. (Tim.01)

Sejumlah Kades Tuntut Hak atas PNPM

Kendati sudah berlangsung sejak tahun 2007 lalu, program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di sejumlah Desa rupanya masih menuai kendala, buktinya sejumlah kepala Desa di Kabupaten Bima menuntut bagian 5 persen dari dana PNPM.
Bima, Timur - Sejumlah Kepala Desa mendatangi sekretariat DPRD Kabupaten Bima untuk menyampaikan tuntutan atas apa yang menjadi hak mereka itu. Selain menuntut hak sejumlah kepala desa tersebut juga protes tidak adanya transparansi pengelolaan dana PNPM yang masuk ke desa mereka.
Kepala Desa Nggelu Kecamatan Lambu, Kamirudin mengaku sejak dilaksanakannya program tersebut mestinya ada bagian 5 persen untuk belanja daerah, yakni untuk biaya perjalanan dinas dan lainnya, namun anehnya dana tersebut tidak pernah mereka terima, meski program fisik berjalan dengan baik di sejumlah desa, Kamirudin menduga ada penyimpangan pengelolana dana tersebut. “Kita dating kemari ingin meminta kejelasan atas danma tersebut, jika perlu kita akan protes ramai-ramai kjalau tidak ada transparansi,” katanya di holet La Ila, kamis kemarin.
Ia mengakui yang tidak beres adalah dana operasonal desa dan lembaga yang ada di desa, selama ini tidak dijelaskan proses hak atas dana tersebut,  bahkan mereka tidak pernah menerimanya, sedangkan dana PNPM di Kabupaten Bima tahun 2009 saja tidak kurang dari Rp19 miliar, artinya kata dia ada sekitar Rp900 juta yang pengelolaannya tidak jelas.
Kamarudin mengaku, dana tersebut ditanggung pemerintah pusat 80 persen, sedangkan daerah menyediakan dana sharing sebesar 20 persen. “Yang kita tuntut adalah hak desa dalam arti untuk operasional pelaksanaa kegiatan, kita menduga dana inimengebndap di daerah, oleh karena itu kita akan tetap meinta pertanggungjawaban, dalam hal ini adalah BPM Des,” katanya.
Ia mengaku tidak saja kepala desa yang datang protes menuntut hak, dari 80 desa yang mendapatkan dana program ada juga dari pihak BPD setempat yang keseluruhannya berjumlah 160 orang, mereka tidak pernah mendapatkan kejelasan penggunaan dana tersebut dari perangkaty daerah yang terkait, Kamarudin mengaku hanya secara umum dijelaskan jika dana sebesar 5 persen tersebut dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas, kendati ia dan rekan-rekannya mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas menggunakan uang tersebut. (Tim.01)

Sejumlah SKPD diakui Menetapkan Standar PAD Terlampau Tinggi

Perjalanan Pemerintah Kota Bima sejak terbentuknya  tujuh tahun lalu masih banyak yang belum dibenahi, terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kota Bima, Timur-Salah satu sumber dana yang diharapkan menjadi salah satu cadangan dana pembangunan selain DAU dan DAK itu tak mengalami perkembangan yang berarti, didapat kenyataan perkembangan PAD dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Untuk ityu sejumlah komisi menggelar kunjungan kerja untuk memastikan kendala yang dihadapi.
Dari hasil kunjungan anggota komisi tersebut didapat gambaran Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diakui menetapkan terlalu tinggi pemetaan Pendapat Asli daerah (PAD), sehingga berimbas pada tidak terpenuhinya target PAD yang terealisasi. Setidaknya itulah gambaran yang didapatkan ketika Komisi-komisi DPRD Kota Bima melakukan kunjungan kerja di sejumlah SKPD.
Sejak Rabu (25/11) komisi-komisi dewan melakukan kunjungan kerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kunjungan yang dilakukan selama 5 hari kerja tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung realisasi APBD tahun 2009 dan kendala pencapaian target PAD.
Wakil ketua komisi B Muhammad Salahudin, mengaku alokasi waktu selama lima hari yang diberikan kepada komisi diharapkan mampu mengumpulkan data penting berkaitan dengan kendala-kendala SKPD dalam melakukan pemetaan potensi Pendapat Asli Daerah (PAD), selain itu dewan juga akan melihat sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif untuk tahun anggaran 2009. “Kita berharap ada pemaparan yang memadai juga berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh SKPD,” katanya di kantor Dinas Koperindag, Kamis.
Salahudin mengatakan, setelah mendapat gambaran dari sejumlah SKPD, maka masing-masing komisi akan membawa hasil kunjungan tersebut pada pembahasan di dewan yang pada akhirnya akan di bahas kembali, sebagai acuan penyusunan APBD selanjutnya. “mninimal kita kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai realisai anggaran dan kendala yang dihadapi oleh SKPD dalam kaitannya dengan pencapaian dan realisasi PAD,” ujarnya. (Tim.01)

Pemkab Bima Terima Hewan Kurban dari PT. Askes

BIMA, TIMUR - Berkurban merupakan perintah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan menunaikannya. memiliki efek ganda, yaitu ketauhidan dan manfaat sosial. Ibadah kurban  merupakan refleksi kepedulian dan kepekaan sosial kita sebagai umat  Muslim. Dengan kurban, seorang muslim mampu menghilangkan rasa memiliki berlebihan terhadap harta, dan semata mendahulukan perintah Allah. Juga merajut tali persaudaraan, kepedulian dan bahkan turut serta dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan bagi saudara-saudara kita di pelosok pedesaan.
Pada Hari Raya idul Adha atau yang dikenal dengan Kurban  1430 Hijriah yang jatuh pada tanggal  10 Julhijjah yang bertepatan dengan tanggal 27 November 2009, Pemerintah Kabupaten Bima memusatkan penyembelihan hewan kurban  di lapangan Desa Dena Kecamatan Madapangga. Selain dari Pemerintah daerah hewan kurban juga disalurkan oleh mitra kerja. PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia Cabang Mataram yang diwakili Pelaksana tugas Perwakilan Kabupaten Bima Ellya S, SH. Menyerahkan 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing.  Bantuan hewan kurban  ini merupakan  bentuk  tanggung jawab sosial (Social Corporate Responsibility) dan bentuk empati PT Askes (Persero) terhadap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima sebagai salah satu mitra penting BUMN yang bergerak di bidang kesehatan ini.
Berkaitan dengan ini Rabu (25 /11) Pemerintah kabupaten Bima diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima Drs. H.A. Manaf MSH yang didampingi Kabag Kesra Setda Drs.H. Arifuddin, menerima penyerahan hewan kurban  di Halaman Kantor Bupati Bima.  Melalui penyerahan hewan kurban dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bima.
Dari sisi manfaat sosial kehadiran hewan kurban ini diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara kaum papa dan berada sehingga mereka bersatu dalam sebuah ketaatan karena Allah semata. “Atas nama Pemerintah Daerah saya menyampaikan ucapan terima kasih bantuan hewan kurban  berupa 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing, dan menyatakan bahwa  bantuan ini akan disalurkan kepada yang berhak,.
Disamping itu, akan lebih mendekatkan jalinan silaturrahmi antara pemberi kurban dengan kaum dhuafa yang  juga merasakan kebahagiaan setelah menerima daging kurban dalam menyambut salah satu hari besar bagi ummat Islam ini”. Ungkap H.A. Manaf. (Tim.01)