Calo SK Honda Pemkot Bima Berkeliaran di Dompu

DOMPU, TIMUR - Meskipun tegas-tegas sudah tidak ada lagi perekrutan tenaga honor daerah (Honda), namun saat ini disinyalir masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, mereka adalah calo yang berkeliaran dan mengaku bisa mendapatkan SK Honda bagi para korbannya dengan janji ditempatkan di sejumlah instansi di Pemerintah Kota Bima. Ironisnya para calo tersebut tidak lagi menempatkan sasarannnya kepada warga di Kota Bima, namun mereka menggarap mangsanya di Kabupaten Dompu.
Sumber koran Timur di Dompu mengaku awalnya, yakni sehari setelah pengumuman hasil tes CPNSD, sejumlah calo bergerilia di Kabupaten Dompu, mereka mengiming-imingi korbannya dengan janji dapat memasukan nama dalam database, yakni mereka yang akan direkrut akan ditempatkan di sejumlah kelurahan di Kota Bima, mereka rata-rata diminta uang antara Rp10 hingga Rp15 juta, saat ini kata sumber itu, calon tenaga honor yang telah menyerahkan uang justeru telah mendapatkan SK Honor daerah dan mendapat tugas di sejumlah Kelurahan. “Kita di sini malah bertanya, kenapa kok malah orang Dompu yang diminta bekerja di Kota Bima,” kata sumber.
Ia membeberkan awalnya si calo meminta uang dari korbannya sekitar Rp15 juta dengan janji dapat memasukan nama korbannya sebagai tenaga database, masih menurut sumber, belakangan setelah diserahkan uang sekitar Rp15 juta, korban mendapat SK di sebuah Kelurahan di Kota Bima. “Kita kuatir akibat dibiarkannya masalah ini akan banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu Asisten I Setda Kota Bima,  Syahrullah, SH, MH, yang dikonfirmasi Minggu kemarin menegaskan jika saat ini tidak ada lagi perekrutan tenaga honor baru, malah kata dia saat ini tenaga honor database masih sekitar 4000an yang masih bermasalah. “Sepanjang pengetahuan kami sudah tidak ada lagi perekrutan tenaga honor baru,” katanya Via HP minggu kemarin.
lebih lanjut, Syahrullah menyarankan kejelasan masalah itu pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, “Coba cek di BKD, tapi yang jelas tidak ada perekrutan tenaga honor baru untuk saat ini,” pungkasnya.(Tim.01)    

DAK Sekolah Tetap Tanggungjawab Kasek

Kota Bima, Timur-Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs H Alwi Hardy, MSi membantah dirinya telah mengeluarkan katabalece atas sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan sekolah dasar di Kota Bima dengan dana Alokasi Khusus (DAK). Bantahan itu dilontarkannya berkaitan adanya sinyalemen jika dirinya telah memerintahkan sejumlah kepala sekolah untuk memberikan pekerjaan proyek pembangunan sekolah kepada sejumlah pihak ketiga.
Alwi mengakui masalah anggaran DAK tetap diberikan tanggungjawab penuh kepada kepala sekolah yang bersangkutan, sedangkan Dinas ujar dia hanya mengusulkan saja sekolah mana saja yang pantas mendapatkan DAK dari pusat. “Urusan pencairan danapun kita tidak pernah mengintervensinya, it6u adalah urusan kepala sekolah dengan bagian keuangan,” ujarnya di kantor Setempat Kamis lalu.
Adapun sejumlah kepala sekolah yang mengakui telah memberikan pekerjaan kepada kontraktor adalah sepenuhnya tanggungjawab kasek itu sendiri, kendatipun antara kepala sekolah dan pihak kontraktor telah menyepakati perjanjian kerjasama, namun hal itu di luar pengetahuannya. “Saya tidak pernah memerintahkan kepala sekolah untuk    menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor, yang saya lakukan sesuai dengan petunjuk saja,” katanya.
Alwi menegaskan pekerjan DAK sekolah tetap diswakelola oleh sekolah, adapun penyerahan kepada pihak ketiga lantaran alasan kurang dana atau lainnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah. “Kita hanya bertugas mengawasi saja jalannya pembangunan dengan membentuk tim pengawas dan konsultan,” ujarnya.
Pantuan Timur di sejumlah sekolah yang mendapatkan DAK, banyak dari mereka memberikan pekerjaan tersebut kepeda pihak ketiga, karena alas an tidak memiliki dana yang cukup, seperti yang terjadi di SDN 59 Kota Bima, Kasek di sekolah itu mengakui tidak memilki dana yang cukup untuk memulai pembangunan gedung sekolah yang dianggarkan sekitar Rp800 juta, karena dana yang seharusnya menjadi hak atas pembanguna itu diakui terlambat terealisasi. (Tim.01)

Pemetaan Lahan Abadi Tanpa Sosialisasi?

Kota Bima, Timur - Komisi A DPRD Kota Bima menyorot keluarnya Surat Keputusan (SK) Walikota Bima yang menetapkan sejumlah lahan sebagai lahan abadi. Pasalnya keluarnya keputusan itu tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dari Dinas terkait yang menangani masalah tersebut. Akibatnya kendati telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bima yang menetapkan sejumlah lahan sebagai lahan abadi yang tidak boleh dibangun gedung apapun, namun kenyataannya masih ada saja warga yang nekad membangun rumah di lokasi tersebut.
Ketua komisi A DPRD Kota Bima Sudirman, SH mengatakan munculnya SK pelarangan tersebut mestinya harus disosialisasikan secara intens oleh perangkat daerah yang mebawahi masalah itu  sehingga masyarakat tidak lagi nekat membangun pada lahan yang ditetapkan. Selain itu harus ada penetapan batas-batas lokasi yang tepat atas keluarnya SK tersebut. “Saya berharap ini tidak akan menjadi masalah di belakang hari, karena kurangnya sosialisasi, ketika pemerintah ingin melakukan penertiban bangunan yang dibangun di atas lahan tadi pemerintah tidak perlu repot bersih tegang dengan warga karena sudah ada aturan yang mengatur,” katanya di secretariat DPRD Kota Bima Rabu (25/11).     
Menurutnya, masyarakat tidak serta merta bias disalahkan ketika mereka mendirikan bangunan di atas lahan mereka, karena keterlambatan keluarnya sosialisasi dan aturan tadi, karena tidak ada aturan yang berlaku surut, namun masyarakat akan salah jika setelah keluar aturan tetap mendirikan bangunan di atas lahan yang dilarang tersebut. “Pemerintah juga harus memiliki planing yang jelas atas lahan, tidak hanya sekedar mengeluarkan aturan agar masyarakat mengerti apa yang direncanakan,” katanya.
Sementara terkait adanya sejumlah bangunan yang sudah terlanjur dibangun ia berharap ada penyelesaian yang tepat antara pemerintah dengan masyarakat pemilik bangunan. “Saya kira agar tidak terjadi masalah harus ada saling komunikasi, dan pemetaan batas-batas yang boleh dibangun harus segera dilakukan,” katanya.
Sementara sejauh ini ujar dia., di dewan sendiri belum ada pembahasan berkaitan dengan penetapan lahan abadi, namun juga berharap kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan agar tyerlebih dahulu berkonsultasi dengan dinas yang mengeluar ijin mendirikan bangunan (IMB). (Tim.01)

Setelah Golkar dan PKS Giliran PAN Buka Kran Calon Bupati

Setelah Partai Golkar dan PKS menjaring calon Bupati Bima melalui fit and propert test, baru-baru ini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima mengundang seluruh bakal calon Bupati untuk memaparkan visi misi.
Bima, Timur - Kendati partai ini mampu mengusung sendiri pasangan calon Bupati, namun PAN tetap membuka kesempatan bagi para kader untuk mengikuti seleksi di partai itu, panitia menggelar seleksi bakal calon Bupati  Bima sejak Minggu (22/11). Acara yang digelar di hotel Lila Graha Kota Bima tersebut dikemas dan diawali dengan penyampaian visi-misi dari sejumlah calon. Dari sembilan calon yang menyatakan diri ikut bersaing  hanya delapan kandidat yang memaparkan visi misinya. Salah satunya calon incumbent H Ferry Zulkarnain, ST.
Ketua panitia, Syarif Ahmad, MSi mengatakan. Sebelumnya PAN membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menggunakan PAN sebagai kendaraan politik. Namun pihaknya tetap mengedepankan aturan main yang telah ditetapkan oleh partai.
Syarif mengaku kesempatan dibuka tidak saja bagi  kader PAN namun masyarakat luas yang memenuhi persyaratan. Termasuk calon Incumbent H Ferry Zulkarnain, ST yang juga telah mengikuti tahapan seleksi dan telah menyampaikan visi misi di hadapan panitia Rabu lalu.
Mengenai adanya anggapan jika panitia memberikan keistimewaan kader sendiri, Syarif menepis adanya rumor tersebut, kesempatan bagi para calon kata dia akan diberikan porsi yang sama dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
Menyoal keikutsertaan calon Incumbent H Ferry Zulkarnain, ST yang nota bena adalah kader partai Golkar, Syarif mengaku itu merupakan haknya, panitia menerima usulan cari bakal calon karena mengaku adalah kader Muhammadiyah yakni tempat lahirnya Partai PAN.
“Siapapun asal memenhuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia, boleh ikut, kita juga harus batasi istilah kader partai sehingga maknanya tidak rancu, khusus Bupati Ferry kita anggap dia adalah kader Muhammadiyah meski adalah pengurus partai lain,” katanya.
Sebelumnya pasangan Zainul Arifin dan Usman AK (Zaman) juga telah memaparkan visi misi mereka, dan sejumlah figure lain diantaranya dari kager PAN dan mantan anggota DPR-RI H Nazamuddin dan ketua DPD PAN Kabupaten Ady Mahyudi juga ikut dalam tahapan seleksi dan telah memapaparkan visi-misinya. (Tim.01)

Sejumlah Kades Tuntut Hak atas PNPM

Kendati sudah berlangsung sejak tahun 2007 lalu, program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di sejumlah Desa rupanya masih menuai kendala, buktinya sejumlah kepala Desa di Kabupaten Bima menuntut bagian 5 persen dari dana PNPM.
Bima, Timur - Sejumlah Kepala Desa mendatangi sekretariat DPRD Kabupaten Bima untuk menyampaikan tuntutan atas apa yang menjadi hak mereka itu. Selain menuntut hak sejumlah kepala desa tersebut juga protes tidak adanya transparansi pengelolaan dana PNPM yang masuk ke desa mereka.
Kepala Desa Nggelu Kecamatan Lambu, Kamirudin mengaku sejak dilaksanakannya program tersebut mestinya ada bagian 5 persen untuk belanja daerah, yakni untuk biaya perjalanan dinas dan lainnya, namun anehnya dana tersebut tidak pernah mereka terima, meski program fisik berjalan dengan baik di sejumlah desa, Kamirudin menduga ada penyimpangan pengelolana dana tersebut. “Kita dating kemari ingin meminta kejelasan atas danma tersebut, jika perlu kita akan protes ramai-ramai kjalau tidak ada transparansi,” katanya di holet La Ila, kamis kemarin.
Ia mengakui yang tidak beres adalah dana operasonal desa dan lembaga yang ada di desa, selama ini tidak dijelaskan proses hak atas dana tersebut,  bahkan mereka tidak pernah menerimanya, sedangkan dana PNPM di Kabupaten Bima tahun 2009 saja tidak kurang dari Rp19 miliar, artinya kata dia ada sekitar Rp900 juta yang pengelolaannya tidak jelas.
Kamarudin mengaku, dana tersebut ditanggung pemerintah pusat 80 persen, sedangkan daerah menyediakan dana sharing sebesar 20 persen. “Yang kita tuntut adalah hak desa dalam arti untuk operasional pelaksanaa kegiatan, kita menduga dana inimengebndap di daerah, oleh karena itu kita akan tetap meinta pertanggungjawaban, dalam hal ini adalah BPM Des,” katanya.
Ia mengaku tidak saja kepala desa yang datang protes menuntut hak, dari 80 desa yang mendapatkan dana program ada juga dari pihak BPD setempat yang keseluruhannya berjumlah 160 orang, mereka tidak pernah mendapatkan kejelasan penggunaan dana tersebut dari perangkaty daerah yang terkait, Kamarudin mengaku hanya secara umum dijelaskan jika dana sebesar 5 persen tersebut dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas, kendati ia dan rekan-rekannya mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas menggunakan uang tersebut. (Tim.01)

Sejumlah SKPD diakui Menetapkan Standar PAD Terlampau Tinggi

Perjalanan Pemerintah Kota Bima sejak terbentuknya  tujuh tahun lalu masih banyak yang belum dibenahi, terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kota Bima, Timur-Salah satu sumber dana yang diharapkan menjadi salah satu cadangan dana pembangunan selain DAU dan DAK itu tak mengalami perkembangan yang berarti, didapat kenyataan perkembangan PAD dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Untuk ityu sejumlah komisi menggelar kunjungan kerja untuk memastikan kendala yang dihadapi.
Dari hasil kunjungan anggota komisi tersebut didapat gambaran Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diakui menetapkan terlalu tinggi pemetaan Pendapat Asli daerah (PAD), sehingga berimbas pada tidak terpenuhinya target PAD yang terealisasi. Setidaknya itulah gambaran yang didapatkan ketika Komisi-komisi DPRD Kota Bima melakukan kunjungan kerja di sejumlah SKPD.
Sejak Rabu (25/11) komisi-komisi dewan melakukan kunjungan kerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kunjungan yang dilakukan selama 5 hari kerja tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung realisasi APBD tahun 2009 dan kendala pencapaian target PAD.
Wakil ketua komisi B Muhammad Salahudin, mengaku alokasi waktu selama lima hari yang diberikan kepada komisi diharapkan mampu mengumpulkan data penting berkaitan dengan kendala-kendala SKPD dalam melakukan pemetaan potensi Pendapat Asli Daerah (PAD), selain itu dewan juga akan melihat sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif untuk tahun anggaran 2009. “Kita berharap ada pemaparan yang memadai juga berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh SKPD,” katanya di kantor Dinas Koperindag, Kamis.
Salahudin mengatakan, setelah mendapat gambaran dari sejumlah SKPD, maka masing-masing komisi akan membawa hasil kunjungan tersebut pada pembahasan di dewan yang pada akhirnya akan di bahas kembali, sebagai acuan penyusunan APBD selanjutnya. “mninimal kita kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai realisai anggaran dan kendala yang dihadapi oleh SKPD dalam kaitannya dengan pencapaian dan realisasi PAD,” ujarnya. (Tim.01)

Pemkab Bima Terima Hewan Kurban dari PT. Askes

BIMA, TIMUR - Berkurban merupakan perintah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan menunaikannya. memiliki efek ganda, yaitu ketauhidan dan manfaat sosial. Ibadah kurban  merupakan refleksi kepedulian dan kepekaan sosial kita sebagai umat  Muslim. Dengan kurban, seorang muslim mampu menghilangkan rasa memiliki berlebihan terhadap harta, dan semata mendahulukan perintah Allah. Juga merajut tali persaudaraan, kepedulian dan bahkan turut serta dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan bagi saudara-saudara kita di pelosok pedesaan.
Pada Hari Raya idul Adha atau yang dikenal dengan Kurban  1430 Hijriah yang jatuh pada tanggal  10 Julhijjah yang bertepatan dengan tanggal 27 November 2009, Pemerintah Kabupaten Bima memusatkan penyembelihan hewan kurban  di lapangan Desa Dena Kecamatan Madapangga. Selain dari Pemerintah daerah hewan kurban juga disalurkan oleh mitra kerja. PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia Cabang Mataram yang diwakili Pelaksana tugas Perwakilan Kabupaten Bima Ellya S, SH. Menyerahkan 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing.  Bantuan hewan kurban  ini merupakan  bentuk  tanggung jawab sosial (Social Corporate Responsibility) dan bentuk empati PT Askes (Persero) terhadap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima sebagai salah satu mitra penting BUMN yang bergerak di bidang kesehatan ini.
Berkaitan dengan ini Rabu (25 /11) Pemerintah kabupaten Bima diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima Drs. H.A. Manaf MSH yang didampingi Kabag Kesra Setda Drs.H. Arifuddin, menerima penyerahan hewan kurban  di Halaman Kantor Bupati Bima.  Melalui penyerahan hewan kurban dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bima.
Dari sisi manfaat sosial kehadiran hewan kurban ini diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara kaum papa dan berada sehingga mereka bersatu dalam sebuah ketaatan karena Allah semata. “Atas nama Pemerintah Daerah saya menyampaikan ucapan terima kasih bantuan hewan kurban  berupa 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing, dan menyatakan bahwa  bantuan ini akan disalurkan kepada yang berhak,.
Disamping itu, akan lebih mendekatkan jalinan silaturrahmi antara pemberi kurban dengan kaum dhuafa yang  juga merasakan kebahagiaan setelah menerima daging kurban dalam menyambut salah satu hari besar bagi ummat Islam ini”. Ungkap H.A. Manaf. (Tim.01)